Audiensi APEKSI Dengan Mendagri, Wali Kota Jambi Tekankan Penguatan BUMD dan UMKM untuk Tingkatkan PAD

MediaKPK – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, menekankan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Hal tersebut disampaikannya dalam audiensi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Sebagai Ketua APEKSI Komisariat Wilayah (Komwil) II, Maulana menegaskan perlunya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi lokal.

“Saat ini memang kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi dari berbagai aspek, termasuk UMKM. Itu menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi daerah dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program prioritas. “Termasuk program-program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat,” jelas Maulana.

Dalam kesempatan itu, Wamendagri Bima Arya menyoroti penyesuaian postur APBN agar selaras dengan APBD di daerah, sehingga standar pelayanan minimal tetap terjaga.

“Saat ini terjadi penyesuaian. Postur APBN disesuaikan, APBD direncanakan, dan ini harus sinkron. Pak Menteri juga menegaskan bahwa Kemendagri intens berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan standar pelayanan di daerah tetap berjalan,” ungkapnya.

Bima juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak terabaikan meski terjadi efisiensi anggaran. Ia mendorong daerah untuk mencari cara kreatif meningkatkan PAD, termasuk menyehatkan BUMD dan menggandeng pihak swasta.

“BUMD harus disehatkan. Kalau ada yang tidak sehat, teman-teman kepala daerah harus mendorong agar BUMD memiliki jiwa entrepreneur, memanfaatkan aset, dan bermitra dengan swasta,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menekankan pentingnya pembagian Transfer ke Daerah (TKD) yang berbasis kekuatan fiskal masing-masing daerah.

“Kalau Surabaya PAD-nya 72 persen, ada juga kota yang hanya di bawah 35 persen. Jadi saya berharap TKD tidak dibagi rata, tetapi berdasarkan penguatan fiskal daerah,” ucap Eri.

Ia menambahkan, rencana kenaikan alokasi TKD sebesar Rp43 triliun tidak akan mengganggu standar pelayanan publik. “Kami juga menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan kota-kota, mulai dari optimalisasi BUMD hingga pemanfaatan aset. Semua itu mendapat dukungan dari Pak Menteri,” tambahnya.

Diketahui, sehari sebelum audiensi dengan Mendagri, APEKSI terlebih dahulu menggelar Rapat Gabungan Pengurus di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Kamis (18/9/2025). Forum internal ini menjadi ajang konsolidasi dan menyiapkan masukan yang kemudian dibawa dalam pertemuan resmi bersama pemerintah pusat.(*)