Kota Jambi Raih Penghargaan atas Penurunan Stunting Terbaik se-Provinsi
Kota Jambi – MediaKPK – Di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza, Kota Jambi berhasil meraih penghargaan atas tren penurunan stunting terbaik tingkat Provinsi Jambi. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani kepada Staf Ahli Wali Kota, Ir. Moncar Widaryanto, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.Rabu (02/07)
Penghargaan ini merupakan bagian dari kegiatan Penilaian Kinerja (PK) Aksi Konvergensi Stunting tahun 2024, yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dan dibuka langsung oleh Gubernur Al Haris.
Staf Ahli Wali Kota, Moncar Widaryanto, menyampaikan bahwa penghargaan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan akhir, tetapi motivasi untuk terus berinovasi melalui penguatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
“Kami akan terus melahirkan inovasi konkret dalam pencegahan dan penurunan stunting, terutama menyasar tantangan pola pengasuhan anak di perkotaan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala DPPKB Kota Jambi, M. Jaelani, menambahkan pentingnya terobosan yang menyentuh langsung masalah stunting, seperti program Bapak Asuh Anak Stunting dan keterlibatan aktif kepala OPD.
Dalam paparannya, Moncar menyebut angka stunting Kota Jambi tahun 2024 telah turun hingga 10,3 persen, lebih rendah dari rata-rata Provinsi dan Nasional. Kota Jambi bahkan telah mencapai target nasional lebih awal pada tahun 2022.
“Dari satu langkah kecil namun inovatif, lahir sejuta harapan untuk generasi bebas stunting menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Moncar.
Sebelumnya Gubernur Jambi, Al Haris, menyampaikan bahwa Pemprov Jambi telah mengalokasikan anggaran Rp 80 miliar untuk percepatan penurunan stunting, terbagi dalam 14 program dan 25 sub-kegiatan di 6 OPD.
Namun ia juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran, di mana porsi besar masih terserap untuk penyelenggaraan kesehatan (66,34%), sementara hanya 0,09% untuk penguatan SDM kesehatan. Ia menekankan pentingnya reformulasi anggaran agar lebih tepat sasaran.
“Fokus penganggaran harus lebih optimal. Semua aspek penentu stunting—kesehatan, gizi, infrastruktur, hingga data—harus ditangani lebih menyeluruh,” tegas Al Haris.
Kegiatan PK Stunting ini diikuti oleh 227 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Jambi, RSUD, akademisi, organisasi profesi, serta mitra pembangunan. Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama oleh kepala daerah dan RSUD dalam mendukung sistem rujukan penanganan stunting yang berstandar.
Acara turut dihadiri oleh Direktur dari Kemendagri RI secara virtual, serta Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris, Forkopimda, BKKBN, BPS, dan tim panelis PK Stunting Provinsi Jambi.
