Program Makan Bergizi Gratis di Lampung Selatan Berpotensi Putar Ekonomi Desa Rp1,3 Triliun per Tahun
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
LAMPUNG SELATAN | mediakpk.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai memanaskan mesin koordinasi guna memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal. Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program nasional ini diproyeksikan bukan sekadar pemenuhan nutrisi, melainkan motor penggerak ekonomi desa dengan nilai perputaran uang mencapai Rp1,3 triliun per tahun.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan MBG yang dipimpin oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lampung Selatan, Dr. Tri Umaryani, S.P., M.Si, di Aula Rajabasa, Rabu (6/5/2026).
Peluang Emas Ekonomi Desa
Mewakili Sekretaris Daerah, Tri Umaryani menegaskan bahwa keterlibatan lembaga ekonomi desa seperti BUMDes, Gapoktan, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi kunci keberhasilan program. Ia memaparkan angka yang cukup fantastis terkait perputaran anggaran program ini.
“Anggarannya mencapai lebih dari Rp4 miliar per hari, atau sekitar Rp116 miliar per bulan. Jika dikalkulasi, potensinya mencapai Rp1,3 triliun per tahun. Ini peluang besar untuk menekan angka kemiskinan di desa jika dikelola dengan transparan dan sinergis,” jelas Tri Umaryani.
Ia mendorong masyarakat desa untuk proaktif menangkap peluang rantai pasok pangan. Salah satu contohnya adalah budidaya sayuran seperti selada yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan harian dapur SPPG.
Mitigasi Hukum dan Pengawasan Ketat
Meski menjanjikan keuntungan ekonomi, Pemkab Lampung Selatan memberikan catatan serius terkait aspek legalitas dan standar kualitas. Tri mengingatkan agar seluruh Perangkat Daerah (OPD) melakukan pembinaan ketat sesuai fungsinya.
“Kerja sama harus saling menguntungkan, namun tetap berpegang pada standar harga dan kualitas. Aspek hukum harus diperhatikan sejak dini agar tidak muncul persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Transparansi Anggaran: “Setiap Rupiah Harus Dipertanggungjawabkan”
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Wilayah SPPG Dapur MBG Lampung Selatan, Alfarizi, menekankan bahwa sistem pengelolaan anggaran di SPPG berada di bawah pengawasan langsung pusat dengan sistem verifikasi yang ketat.
Ia meluruskan persepsi publik bahwa anggaran besar ini bukan berarti harus dihabiskan secara sembarangan. Penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Semua tercatat. Mulai dari bahan baku yang masuk, harga, hingga proses pembayaran wajib melalui proses verifikasi. Kami juga membuka ruang komunikasi terkait harga bahan baku agar tetap sesuai pagu anggaran namun tidak merugikan mitra petani atau pelaku usaha,” ungkap Alfarizi.
Alfarizi juga meminta agar sosialisasi terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan secara transparan sejak awal guna menghindari kesalahpahaman antara pihak pengelola dapur dengan mitra di lapangan.
Dengan penguatan koordinasi ini, Program MBG di Lampung Selatan diharapkan mampu menjadi pilot project yang sukses meningkatkan status gizi anak sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan.
AR
