Catatan Singkat kronologi isu/kasus Joko Widodo (Jokowi) selama Menjabat Hingga Akhir Menjabat :

Jakarta, MediaKPK

Joko Widodo atau Jokowi, Mantan Presiden ke-7 Indonesia, hingga kini belum tercatat secara resmi memiliki banyak “kasus hukum” seperti korupsi atau kriminalitas pribadi yang sudah dibuktikan.

Namun, ada beberapa kontroversi dan kritik terhadap kepemimpinannya yang sering menjadi perdebatan publik, antara lain:

1. Isu Netralitas Politik – Pemilu 2024
Jokowi dikritik karena dinilai kurang menjaga netralitas sebagai presiden, terutama dalam Pemilu 2024, termasuk dalam dugaan keberpihakan terhadap Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (putranya).

• Awal Muncul:
  2023-2024, menjelang Pilpres 2024.

• Inti Masalah:
  Jokowi dianggap tidak menjaga netralitas presiden karena memberi sinyal dukungan ke pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
  Gibran adalah putra Jokowi.

• Kronologi:
  Jokowi menghadiri acara-acara politik bersama Prabowo-Gibran.
  Ada kesan bahwa Jokowi “berkampanye terselubung.”
  Banyak pengamat menilai penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga untuk berpolitik.

2. Gugatan MK – Perubahan Batas Usia Capres/Cawapres
Ada kontroversi besar tentang perubahan batas usia capres-cawapres, yang diduga menguntungkan Gibran. Putusan MK ini menuai tuduhan bahwa Jokowi ikut campur melalui relasinya dengan Ketua MK saat itu (Anwar Usman, adik iparnya).

• Awal Muncul:
  Oktober 2023.

• Inti Masalah:
  Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat usia minimum capres/cawapres, dari minimal 40 tahun menjadi kandidat di bawah 40 boleh asalkan pernah menjadi kepala daerah.

• Kronologi:
  Gugatan ke MK diajukan oleh simpatisan Gibran.
  MK mengabulkan perubahan ini, membuka jalan bagi Gibran maju sebagai cawapres.
  Ketua MK waktu itu adalah Anwar Usman, adik ipar Jokowi.
  Anwar Usman kemudian diberhentikan dari jabatannya karena pelanggaran etik.

3. Pembangunan IKN Nusantara
Proyek ini dikritik karena dianggap terburu-buru, menelan biaya besar, serta belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan investor asing.

• Awal Muncul:
  Resmi dimulai tahun 2022.

• Inti Masalah:
  Proyek Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur menelan anggaran besar (triliunan rupiah) saat kondisi ekonomi belum stabil pasca pandemi.

• Kronologi:
  Banyak pihak mempertanyakan urgensi dan pendanaan proyek.
  Isu lingkungan, hak masyarakat adat, dan transparansi pembangunan menjadi sorotan.
  Hingga akhir masa jabatan Jokowi, progres pembangunan masih jauh dari target.

4. Janji Jokowi menangani Kasus HAM Berat
Jokowi pernah berjanji akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, tetapi hingga akhir masa jabatannya, banyak yang menilai janji itu belum terpenuhi.

• Awal Muncul:
  Sejak kampanye Pilpres 2014.

• Inti Masalah:
  Jokowi menjanjikan penyelesaian pelanggaran HAM berat (misalnya kasus 1965, Talangsari, Tragedi Semanggi).

• Kronologi:
  Jokowi membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (TPPHAM) di 2022.
  Namun, banyak korban dan LSM HAM menganggap penyelesaian ini hanya bersifat administratif tanpa proses hukum nyata.
  Kritik bahwa negara menghindari pertanggungjawaban yudisial.

5. Kritik terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Kebijakan Ekonomi dan Lingkungan Termasuk soal Omnibus Law Cipta Kerja yang diprotes karena dianggap merugikan pekerja dan memperlemah perlindungan lingkungan.

• Awal Muncul:
  Disahkan Oktober 2020.

• Inti Masalah:
  Undang-Undang ini diprotes karena dianggap mengurangi hak-hak buruh dan memperlemah perlindungan lingkungan.

• Kronologi:
  Terjadi demo besar-besaran di berbagai kota.
  Mahkamah Konstitusi menyatakan UU itu inkonstitusional bersyarat pada 2021.
  Pemerintah lalu memperbaikinya dan mengesahkan kembali di tahun 2023, tetap menuai kritik.

6. Kritik Tentang Nepotisme
Selain isu Gibran, beberapa kerabat Jokowi mendapat posisi strategis di pemerintahan atau politik, memunculkan tuduhan nepotisme.

• Awal Muncul:
  Menguat setelah Gibran maju cawapres dan Kaesang Pangarep (anak bungsu Jokowi) menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2023.

• Inti Masalah:
  Jokowi dinilai membangun dinasti politik.
  Gibran maju Pilpres.
  Kaesang masuk dunia politik hanya beberapa bulan setelah bergabung dengan PSI, langsung diangkat menjadi ketua umum.

• Kronologi:
  Kaesang resmi jadi Ketum PSI pada September 2023.
  Gibran maju bersama Prabowo di Pilpres 2024 dan akhirnya memenangkan pemilu.

Kesimpulannya:
Banyak parmasalahan tentang kritik, etik, moral dan penyalahgunaan kekuasaan di masa menjabat di akhir Jabatannya, hingga kini Jokowi belum pernah dijatuhi hukuman pidana atas isu-isu tersebut.

Tim MediaKPK / Suroso