Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025 _ 2029 Dan Musrenbang RKPD Tahun 2026 Kabupaten Simalungun
Simalungun, Media K-PK
Bertempat di Balei Harungguan Djabanten Damanik,Kantor Bupati Simalungun, 22 April 2025 di Pematang Raya baru saja dilaksanakan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Simalungun 2025 _ 2029 sekaligus Musrenbang RKPD tahun 2026.
Dibuka langsung oleh Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih didampingi Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Saragih yang ditandai pemukulan Gong berjalan hikmat.
Namun sebelum dibuka resmi oleh Bupati Simalungun terlebih dahulu diawali dengan adanya tor tor dan menyanyikan lagu Indonesia Raya,
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Esron Sinaga, pimpinan perangkat daerah, kepala BNN, kepala BPS, yakni Sawaluddin Naibaho sebagai juga Narasumber, Camat sekabupaten Simalungun, pimpinan badan usaha, Bank Indonesia, unsur Akademisi, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi pemuda dan profesi.
Tidak luput dihadiri oleh Iwan Kurniawan melalui zoom meeting sebagai Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Asisten Administrasi Umum provinsi Sumatera Utara yakni Lies Handayani Siregar, Ketua Pengadilan Agama Simalungun, Kapolres Simalungun, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dapil X Siantar Simalungun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara diwakili Kabid Libang Tapi Sai Vena juga undangan luar daerah seperti dari Batu Bara.
Menurut Ronald Tambun sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Kepala BAPPERIDA) menjelaskan bahwa tujuan konsultasi publik ini untuk menyelaraskan berbagai program kerja pemerintah sehingga nantinya akan tercipta program yang disinkronkan antar pemangku kepentingan dan program tersusun secara terintegrasi serta mampu menjawab permasalahan yang ada saat ini kedepannya.
Bupati Simalungun juga menyampaikan bahwa pembangunan harus didukung Tiga Pilar Utama yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.(HN)
