Dewan Adat Papua Kabupaten Teluk Wondama dan Pengusaha Asli Papua Soroti Minimnya Keterlibatan OAP dalam Proyek fisik dan nonfisik Berbasis Dana Otsus
MEDIA K-PK TELUK WONDAMA – Dewan Adat Papua (DAP) Kabupaten Teluk Wondama bersama para pengusaha asli Papua (OAP) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua di sektor transportasi. Mereka menilai bahwa meskipun dana Otsus telah dialokasikan secara signifikan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi, pengusaha asli Papua justru minim dilibatkan dalam pelaksanaannya.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam pertemuan adat dan bisnis yang digelar pekan ini, kedua pihak menegaskan bahwa keterlibatan OAP dalam proyek transportasi—baik sebagai penyedia jasa angkutan, kontraktor lokal, maupun mitra pelaksana—masih sangat terbatas. Hal ini dinilai bertentangan dengan semangat Undang-Undang Otsus dan Peraturan Daerah yang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat adat Papua.
“Dana Otsus seharusnya menjadi pintu masuk bagi penguatan ekonomi OAP, termasuk di sektor transportasi yang sangat strategis di wilayah kepulauan seperti Teluk Wondama,” ujar Ketua Dewan Adat Papua Kabupaten Teluk Wondama. “Namun kenyataannya, proyek-proyek transportasi—baik laut maupun darat—seringkali dikerjakan oleh pihak luar, sementara pengusaha lokal hanya jadi penonton.”
Para pengusaha asli Papua juga mengeluhkan sulitnya mengakses informasi tender, persyaratan administrasi yang rumit, serta kurangnya pendampingan dari pemerintah daerah dalam membangun kapasitas usaha mereka. Mereka menuntut agar pemerintah daerah:
1.Memprioritaskan pengusaha asli Papua dalam pelaksanaan proyek transportasi yang dibiayai Dana Otsus;
2.Menyederhanakan prosedur pengadaan bagi pelaku usaha lokal skala kecil-menengah;
3.Memberikan pelatihan dan pendampingan teknis untuk meningkatkan daya saing OAP;
4.Melibatkan Dewan Adat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana Otsus di sektor transportasi.
Dewan Adat dan para pengusaha OAP berkomitmen untuk terus mendorong transparansi dan keadilan dalam pemanfaatan Dana Otsus, sehingga tidak hanya menjadi anggaran belanja, tetapi benar-benar menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat adat Papua di Teluk Wondama.(**)
