Bagian 5 : Dampak ke Dunia Usaha dan Nasib Buruh

Jakarta,Media.K-PK

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Skandal OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel menyingkap bukan hanya soal pejabat yang rakus, tetapi juga soal dampak luas ke dunia usaha dan buruh.

Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan pekerja berubah menjadi alat pemerasan. Perusahaan dipaksa memilih: ikut jalur resmi yang lamban, atau membayar uang pelicin agar bisnis tidak terhambat.

Bagi perusahaan, praktik mafia K3 menambah beban biaya operasional.

Perusahaan kecil dan menengah (UKM/IKM) sering kali tidak mampu membayar jalur cepat, sehingga terhambat dalam mendapatkan sertifikat. Akibatnya, banyak kontrak proyek gagal dijalankan.

Perusahaan besar memang sanggup membayar, tetapi biaya ekstra ini akhirnya dibebankan kembali ke harga produk atau jasa. Konsumen yang menanggung akibatnya.

“Setiap kali sertifikat K3 dipermainkan, itu sama saja dengan menambah biaya korupsi dalam dunia usaha. Yang rugi bukan hanya pengusaha, tapi juga pekerja dan masyarakat,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi.

Yang paling dirugikan tentu buruh. Sertifikat K3 seharusnya memastikan standar keamanan di tempat kerja: alat pelindung, pelatihan evakuasi, hingga sistem pengendalian kecelakaan.

Namun, ketika sertifikat bisa dibeli tanpa standar yang dipenuhi, maka buruh bekerja di lingkungan berbahaya tanpa perlindungan nyata.

Kasus kecelakaan kerja meningkat dari tahun ke tahun. Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 280 ribu kasus kecelakaan kerja pada 2024, naik dibanding tahun sebelumnya.

Banyak perusahaan hanya memiliki sertifikat di atas kertas, sementara kondisi lapangan jauh dari standar.

“Kami punya sertifikat K3, tapi helm keselamatan dan APD sering tidak tersedia. Itu hanya dokumen formalitas,” ungkap seorang buruh pabrik baja

Dampak lain dari praktik rente di Kemenaker adalah berkurangnya kesempatan peningkatan kompetensi. Anggaran pelatihan dan sertifikasi yang dikorupsi berujung pada pelatihan abal-abal. Buruh tetap minim skill, upah rendah, dan mudah digantikan.

Alhasil, meski pemerintah gembar-gembor soal peningkatan SDM, realitasnya buruh Indonesia masih tertinggal. Sementara pejabat dan mafia sertifikasi meraup keuntungan pribadi.

Kasus ini juga berimplikasi pada iklim investasi. Investor asing menuntut kepastian regulasi, termasuk soal standar keselamatan kerja. Jika Indonesia dikenal sebagai negara di mana sertifikat bisa dibeli, kepercayaan investor akan runtuh.

OTT Noel bukan sekadar kasus korupsi, tetapi juga alarm keras bahwa dunia usaha di Indonesia masih tersandera praktik rente dan pungli.(**)