Pemkot Bogor Akan Evaluasi Ulang Penerima Bansos.
Bogor.Media.K-PKPemkot Bogor akan melakukan evaluasi ulang terhadap data penerima bansos.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“Jumlah penerima bansos di Kota Bogor saat ini tercatat mencapai lebih dari 74 ribu orang, yang terdiri dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Yosep Berliana mengatakan, proses evaluasi dilakukan secara berkala setiap triwulan agar penyaluran bansos bisa lebih akurat dan tepat sasaran.
Penerima bansos akan divalidasi setiap triwulan. Artinya, yang menerima bantuan di triwulan pertama belum tentu akan menerima di triwulan kedua,” kata Yosep saat dikonfirmasi, Selasa 15 Juli 2025.
Saat ini, jumlah penerima BPNT di Kota Bogor tercatat sebanyak 44.041 warga, sedangkan penerima PKH mencapai 30.112 orang.
Data penerima bantuan ini seluruhnya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
Yosep menambahkan, verifikasi data dilakukan oleh petugas dengan cara kunjungan langsung ke rumah warga.
Jika ditemukan kondisi ekonomi warga sudah membaik atau tidak sesuai kriteria, maka bantuan bisa dihentikan.
“Pendamping PKH harus melakukan verifikasi faktual langsung ke lapangan. Kalau ada yang secara ekonomi sudah mampu, mereka bisa dinonaktifkan,” jelasnya.
Proses verifikasi ini juga sekaligus menjadi bentuk pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan bansos, seperti yang menjadi perhatian pemerintah pusat terkait praktik judi online oleh penerima bantuan.
Menurut Yosep, sejauh ini pihaknya belum menerima arahan teknis khusus terkait temuan tersebut, namun validasi lapangan tetap berjalan.
Bahkan, hasil verifikasi di triwulan kedua sudah mengakibatkan sejumlah penerima bantuan dinonaktifkan dari daftar. “Di triwulan ini sudah ada yang dinonaktifkan. Jadi validasi ini terus berjalan tiap tiga bulan,” ucapnya.
Evaluasi ini juga merupakan sejalan dengan arahan Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, yang meminta agar data penerima bantuan diperbarui secara berkala.
Langkah tersebut diambil untuk mencegah penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran dan memastikan hanya warga yang benar-benar membutuhkan yang menerima bantuan. (Aripin lubis)

