Abdul Rasid Terima Aspirasi HMI Kukar, Dorong Transparansi APBD dan Pemulihan Ekonomi Daerah
MEDIA KPK | KUKAR – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, S.E., menerima langsung penyampaian aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara di halaman Kantor DPRD Kukar, Kamis (23/7/2026).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Aksi yang dipimpin oleh Umar Salim selaku koordinator orasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Abdul Rasid didampingi sejumlah anggota DPRD Kukar, yakni Akbar Haka Saputra, Safruddin, Mohamad Idham, serta Plt. Sekretaris DPRD Kukar Lukman dan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Nurhayati Turistiany.
Dalam kesempatan tersebut, HMI Cabang Kutai Kartanegara menyerahkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai Evaluasi APBD 2026, Evaluasi Program Kukar Idaman Terbaik, Penguatan Transparansi, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pimpinan dan anggota DPRD Kukar.
Melalui dokumen tersebut, HMI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Di antaranya meminta keterbukaan strategi fiskal daerah, memastikan pelayanan dasar masyarakat tidak terdampak penyesuaian anggaran, melakukan evaluasi RPJMD secara terbuka melalui forum konsultasi publik, serta memberikan penjelasan mengenai pengadaan videotron di desa-desa.
Selain itu, mahasiswa juga mendorong transparansi terkait temuan pemeriksaan Inspektorat, pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen, percepatan penyediaan sarana persampahan, pengawasan lingkungan, penyaluran bantuan sektor perikanan, hingga kebijakan pengembangan ekonomi karbon yang melibatkan masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Abdul Rasid mengapresiasi sikap kritis dan konstruktif yang ditunjukkan mahasiswa HMI. Ia mengakui bahwa kondisi perekonomian Kutai Kartanegara saat ini sedang menghadapi tantangan akibat belum tersalurkannya sebagian anggaran dari pemerintah pusat.
“Kalau melihat kondisi yang ada saat ini, memang Kutai Kartanegara sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi masyarakat melemah dan kondisi ini juga terjadi secara nasional karena adanya pemangkasan maupun penundaan penyaluran anggaran dari pemerintah pusat,” ujar Abdul Rasid.
Menurutnya, terdapat anggaran daerah yang nilainya hampir mencapai Rp3 triliun yang hingga kini belum disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia menilai, apabila anggaran tersebut segera direalisasikan, berbagai program pembangunan daerah dapat kembali berjalan sesuai rencana.
“Kalau anggaran itu bisa segera disalurkan, tentu kondisi Kutai Kartanegara akan jauh lebih baik. Karena itu kita harus bersama-sama memperjuangkan agar hak daerah dapat segera diterima sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Abdul Rasid juga berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tetap merealisasikan program-program yang telah disepakati dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa akan memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.
“Ketika kegiatan pembangunan berjalan, masyarakat memiliki kesempatan bekerja. Tukang, pekerja, hingga pelaku usaha lokal akan memperoleh penghasilan. Dengan begitu, ekonomi masyarakat akan kembali bergerak,” ungkapnya.
Ia turut mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutai Kartanegara agar memprioritaskan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal dalam setiap kegiatan.
“Kami berharap perusahaan-perusahaan di Kutai Kartanegara ikut berperan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai pekerjaan yang sebenarnya mampu dikerjakan masyarakat lokal justru diberikan kepada pihak dari luar daerah,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Abdul Rasid menegaskan DPRD Kukar akan terus mengawal aspirasi yang disampaikan HMI serta mendorong pemulihan ekonomi daerah melalui percepatan realisasi anggaran dan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik HMI Cabang Kutai Kartanegara yang telah menyampaikan aspirasi secara kritis kepada pemerintah dan DPRD. Mari kita sama-sama memperjuangkan agar kondisi Kutai Kartanegara tetap kondusif, ekonominya tumbuh kembali, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” pungkasnya.
(tls/mr)
