Tempat Belajar Terancam Hilang, 400 Murid Asiatic Persada di Batanghari Mengadu kepada Presiden Prabowo

BATANGHARI – MEDIA KPK
Sebanyak 400 murid TK dan SD Asiatic Persada di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Jambi, terancam kehilangan tempat belajar akibat sengketa lahan. Mereka menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah segera turun tangan menyelamatkan keberlangsungan pendidikan mereka.

Surat terbuka tersebut dibacakan oleh Nurul Aini Zamilah, siswi kelas 6 SD Asiatic Persada I, di halaman sekolah, Senin (24/8/2026). Dalam surat itu, para siswa meminta kepastian agar rencana eksekusi lahan tidak berujung pada hilangnya sekolah tempat mereka menuntut ilmu.

“Kami tidak tahu sekolah tempat kami menuntut ilmu ini akan dieksekusi. Kawan-kawan semua pasti sedih dan bingung, tidak tahu harus bersekolah di mana lagi,” kata Rafi, siswa kelas 6 SD Asiatic Persada, Senin (24/8/2026).

Kekhawatiran tersebut disampaikan di hadapan ratusan siswa yang berkumpul setelah upacara. Mereka masih mengenakan seragam dan topi merah putih ketika mendengarkan penjelasan kepala sekolah mengenai kondisi sekolah yang terancam terdampak eksekusi.

Sekolah tersebut berdiri di atas lahan yang menjadi objek sengketa. Ancaman eksekusi berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5287 K/Pdt/2025 tertanggal 30 Desember 2025.

Bagi para siswa, persoalan hukum itu kini berdampak langsung terhadap masa depan pendidikan mereka. Jika eksekusi dilakukan, mereka belum mengetahui harus melanjutkan sekolah di mana.

“Kami hanya ingin bersekolah seperti biasa. Jangan eksekusi sekolah kami. Kami ingin tetap belajar di sini,” ujar Rafi.

SD Asiatic Persada dikelola oleh Yayasan Sekolah Asiatic Persada. Sekolah tersebut sebelumnya berada di lingkungan PT Asiatic Persada, yang kemudian berganti nama menjadi PT Berkat Sawit Utama (BSU).

Tidak hanya siswa, para guru, karyawan, dan orang tua juga mempertanyakan keberlanjutan sekolah apabila eksekusi benar-benar dilakukan. Hingga kini, mereka belum memperoleh kepastian mengenai lokasi sekolah pengganti, keberlanjutan tenaga pengajar, biaya pendidikan, serta status izin dan operasional sekolah.

Kekhawatiran itu kemudian dituangkan para siswa dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan.

“Dari guru-guru dan cerita para orang tua kami, hingga kini masa depan pendidikan dan sekolah tempat kami menuntut ilmu sama sekali belum dibahas. Tidak ada solusi mengenai ke mana kami harus belajar, ke mana kami akan dipindahkan, dan di mana kami bersekolah setelah sekolah ini dieksekusi,” kata Nurul, siswi kelas 6 SD Asiatic Persada.

Nurul mengatakan para siswa tidak memahami persoalan hukum yang menyebabkan lahan sekolah mereka disengketakan. Mereka hanya berharap hak untuk memperoleh pendidikan tetap dijamin dan tidak terputus akibat perkara tersebut.

“Bapak Presiden dan Bapak Menteri yang kami hormati, pendidikan adalah hak konstitusional anak bangsa yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Kami tidak tahu-menahu mengenai sengketa hukum ini. Jangan jadikan 400 anak polos ini sebagai korban dari proses eksekusi yang dipaksakan,” ucapnya.

Dari halaman sekolah yang berada di tengah kawasan perkebunan Batang Hari, para siswa meminta Presiden Prabowo dan Menteri Pendidikan segera turun tangan sebelum eksekusi dilakukan. Mereka berharap pemerintah menghadirkan solusi yang jelas agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung tanpa terputus.

“Jangan padamkan pelita harapan dan masa depan anak-anak kami,” pungkas Nurul.

(Samuel Jerison Gulo)