SPPG Angsana Disorot, Limbah dan Menu MBG Dipertanyakan, Aktivis Desak BGN Turun Tangan
PANDEGLANG | mediakpk.co.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten, tengah menjadi sorotan. Sejumlah aktivis meminta pengelolaan SPPG tersebut dievaluasi menyusul adanya informasi mengenai pengelolaan limbah serta kualitas dan porsi menu makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
Sorotan itu bukan semata menyangkut makanan yang diterima masyarakat. Pengelolaan limbah dari aktivitas dapur SPPG juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan kebersihan lingkungan, sanitasi, serta standar operasional tempat pengolahan makanan.
Aktivis menilai persoalan tersebut perlu segera diverifikasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Menu dan Porsi Jadi Perhatian
Selain persoalan limbah, menu MBG yang disalurkan pada penerima manfaat turut dipertanyakan.
Aktivis meminta penyelenggara memastikan setiap makanan yang dibagikan memenuhi standar program, baik dari sisi kualitas bahan pangan, keamanan dan kebersihan makanan, kecukupan porsi maupun kandungan gizi.
Menurut mereka, program MBG memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, kualitas pelaksanaannya di tingkat SPPG menjadi bagian yang tidak kalah penting dari program tersebut.
“Jangan sampai persoalan teknis di lapangan justru mengganggu tujuan utama program MBG. Karena itu, perlu ada pemeriksaan dan evaluasi secara terbuka,” ujar seorang aktivis.
BGN Diminta Turun ke Lapangan
Aktivis meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama instansi terkait tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif.
Mereka mendorong adanya pemeriksaan langsung ke SPPG Angsana untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk proses pengolahan makanan, kebersihan dapur, penyimpanan bahan pangan, pengelolaan limbah, hingga kesesuaian menu dan porsi makanan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap persoalan dapat diketahui berdasarkan fakta dan tidak hanya berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat.
“Kalau memang ada persoalan, harus segera diperbaiki. Kalau ternyata tidak ada pelanggaran, hasil pemeriksaan juga penting disampaikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas,” kata aktivis tersebut.
Jangan Berhenti pada Administrasi
Sorotan terhadap SPPG Angsana juga menjadi momentum bagi penyelenggara untuk memastikan pengawasan program MBG berjalan secara menyeluruh.
Pengawasan, menurut aktivis, idealnya mencakup seluruh rantai pelayanan, mulai dari bahan baku, proses memasak, standar kebersihan, distribusi, kualitas menu, hingga penanganan limbah setelah kegiatan produksi makanan selesai.
Dengan begitu, program MBG tidak hanya memenuhi target distribusi, tetapi juga benar-benar memberikan makanan yang aman dan bergizi kepada penerima manfaat.
Masih Dugaan, Pengelola Berhak Klarifikasi
Meski demikian, berbagai persoalan yang disampaikan aktivis tersebut masih berupa dugaan dan masukan yang perlu diverifikasi.
Belum terdapat kesimpulan resmi dari pihak berwenang yang menyatakan adanya pelanggaran dalam operasional SPPG Angsana.
Karena itu, pemeriksaan objektif diperlukan untuk memastikan fakta sekaligus memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang menjadi sorotan.
Hingga berita ini disusun, pihak pengelola SPPG Angsana maupun BGN perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan terkait kualitas menu, standar porsi, pengelolaan limbah dan pelaksanaan operasional SPPG tersebut.
Hak jawab dan klarifikasi menjadi bagian penting dalam menjaga pemberitaan tetap berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Publik kini menunggu langkah konkret dari pihak terkait. Bukan sekadar menjawab sorotan, tetapi memastikan program MBG di Angsana benar-benar berjalan higienis, transparan, akuntabel dan sesuai standar, sehingga tujuan utama pemenuhan gizi masyarakat tidak terganggu oleh persoalan di tingkat pelaksana.
(Rubel)
