PENGADUAN BERUJUNG POLEMIK, DUGAAN SKPT ASPAL DI RANTAU PULUNG MENCUAT
KUTAI TIMUR, Media KPK – Persoalan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah RT 020, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan. Sengketa lahan seluas kurang lebih 42,64 hektare tersebut memunculkan sejumlah persoalan, mulai dari riwayat kepemilikan tanah, dugaan pemalsuan tanda tangan pada kuitansi jual beli, hingga penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dipersoalkan keabsahannya.
Persoalan ini bermula dari surat pengaduan tertulis Muhammad Faizal Deradjat tertanggal 22 September 2023 yang ditujukan kepada Polsek Rantau Pulung. Pengaduan tersebut berkaitan dengan penyetopan aktivitas pengelolaan lahan di jalan penghubung Rantau Pulung menuju Kecamatan Batu Ampar, tepatnya di wilayah RT 020 Desa Tepian Makmur.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Polsek Rantau Pulung menerbitkan Laporan Informasi Nomor: R/Lapin/IX/2023 tertanggal 22 September 2023 serta Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik IX/22023 Reskrim tertanggal 22 September 2023.
Pihak kepolisian kemudian mengundang sejumlah pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut untuk melakukan mediasi, di antaranya Muhammad Faizal Deradjat dan Samsuding.
AWAL MULA PERSOALAN LAHAN
Berdasarkan keterangan Samsuding, lahan perkebunan yang dipersoalkan tersebut memiliki riwayat pengelolaan sejak tahun 2004 oleh Kelompok Tani Semoga Jaya. Saat pertama kali dikelola, menurut keterangannya, kawasan tersebut masih berupa hutan belantara dan belum terdapat bekas penguasaan masyarakat lainnya.
Selanjutnya, pada Juni 2011, Samsuding mengaku menjalin kemitraan dengan PT Dinamika Prima Artha (PT DPA), yang saat itu dipimpin oleh Yazid Kanca Surya (YKS) selaku direktur perusahaan.
Kerja sama tersebut kemudian berlanjut hingga kegiatan penanaman kelapa sawit pada tahun 2012.
Namun, persoalan mulai mencuat pada Maret 2023 ketika sejumlah orang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kawasan perkebunan yang menurut Samsuding merupakan bagian dari lahan seluas kurang lebih 50 hektare.
Samsuding mengaku mempertanyakan aktivitas pemanenan tersebut kepada orang-orang yang berada di lokasi. Salah seorang di antaranya disebut menyampaikan bahwa mereka melakukan pemanenan atas perintah Camat Rantau Pulung berinisial MYN, dengan alasan terdapat lahan seluas 8 hektare yang diklaim sebagai milik camat tersebut.
Pernyataan itu membuat Samsuding mempertanyakan dasar penguasaan lahan tersebut. Pasalnya, menurut pengakuannya, selama kurang lebih 19 tahun mengelola kawasan tersebut, ia tidak mengetahui adanya penguasaan tanah oleh pihak yang dimaksud.
KLAIM PEMBELIAN LAHAN SENILAI RP100 JUTA
Merasa perlu mendapatkan kejelasan, Samsuding mengaku mendatangi Yazid Kanca Surya selaku Direktur PT DPA untuk menanyakan persoalan tersebut.
Namun, menurut Samsuding, YKS menyatakan bahwa persoalan itu bukan menjadi tanggung jawabnya, melainkan tanggung jawab Samsuding.
Samsuding kemudian mengaku mendatangi rumah Camat Rantau Pulung berinisial MYN sekitar pukul 17.00 WITA pada suatu hari di bulan Maret 2023.
Dalam pertemuan tersebut, menurut penuturan Samsuding, camat membenarkan bahwa dirinya meminta masyarakat melakukan pemanenan kelapa sawit di lahan seluas 8 hektare karena mengklaim sebagian kawasan perkebunan tersebut merupakan miliknya.
Samsuding mengaku tidak ingin memperpanjang persoalan. Ia kemudian menanyakan harga lahan tersebut. Menurut keterangannya, harga yang disebutkan mencapai Rp100 juta untuk luas 8 hektare.
Samsuding mengaku hanya sanggup membayar Rp50 juta dan meminta agar dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas lahan tersebut. Uang sebesar Rp50 juta itu, menurut pengakuannya, kemudian diterima oleh pihak yang bersangkutan.
KUITANSI JUAL BELI DIPERSOALKAN
Persoalan kembali berkembang ketika Samsuding menerima somasi dari penasihat hukum Muhammad Faizal Deradjat dalam rentang 8 hingga 22 September 2023.
Somasi tersebut berkaitan dengan klaim penguasaan lahan seluas kurang lebih 42,64 hektare yang disebut telah memiliki SKPT dari pihak Kecamatan Rantau Pulung.
Dalam proses mediasi di Kantor Polsek Rantau Pulung pada 4 Juli 2024, Samsuding mengaku diperlihatkan sejumlah dokumen, termasuk kuitansi transaksi jual beli tanah.
Setelah memeriksa dokumen tersebut, Samsuding mempertanyakan keabsahannya. Ia membantah pernah menjual tanah seluas 50 hektare kepada Yazid Kanca Surya dengan harga Rp35 juta sebagaimana tercantum dalam kuitansi bertanggal 20 Mei 2024.
Samsuding juga menduga tanda tangan yang tercantum dalam kuitansi tersebut bukan tanda tangannya.
Atas dasar itu, ia meminta agar keaslian dokumen dan tanda tangan tersebut diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku.
PENERBITAN SKPT DIPERTANYAKAN
Tidak hanya kuitansi jual beli, Samsuding juga mempersoalkan penerbitan sejumlah SKPT yang disebut diterbitkan oleh Camat Rantau Pulung berinisial MYN pada 28 September 2022.
Menurut informasi yang disampaikan Samsuding, terdapat kurang lebih 10 SKPT yang diterbitkan atas nama tiga orang, yakni:
- Andri.
- Mulyanto.
- Muhammad Faizal Deradjat.
Samsuding menduga proses penerbitan dokumen tersebut tidak didahului pemeriksaan dan pengukuran langsung ke lokasi tanah.
Ia juga mempertanyakan prosedur administrasi yang digunakan, termasuk dugaan tidak dilibatkannya secara semestinya unsur pemerintahan desa dan perangkat wilayah dalam proses pengukuran serta pembuatan berita acara pematokan batas tanah.
Menurut keterangannya, sejumlah pihak, termasuk Ketua RT 020, Kaur Pemerintahan, Kepala Desa, dan Kasi Pemerintahan, disebut pernah dipanggil ke rumah camat terkait persoalan tersebut.
Samsuding menduga terdapat ketidaksesuaian dalam proses pengukuran dan pembuatan berita acara pematokan. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, keterangan para pihak, serta pengecekan langsung ke lokasi.
PERLU PENELUSURAN DAN KLARIFIKASI APARAT PENEGAK HUKUM
Penerbitan SKPT yang dipersoalkan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, baik dari aspek administrasi pemerintahan maupun kesesuaian prosedur pertanahan.
Ketentuan yang menjadi perhatian dalam persoalan ini antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Perlu ditegaskan bahwa keberadaan SKPT tidak serta-merta membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Keabsahan dan kekuatan dokumen tersebut harus dinilai berdasarkan kewenangan penerbit, prosedur administrasi, riwayat penguasaan tanah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan instansi pertanahan yang berwenang.
Klarifikasi dari Camat Rantau Pulung yang menjabat saat penerbitan dokumen, pihak PT Dinamika Prima Artha, Muhammad Faizal Deradjat, Yazid Kanca Surya, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam persoalan ini juga diperlukan agar pemberitaan tetap berimbang.
MediaKPK.co.id akan berupaya menelusuri lebih lanjut asal-usul penerbitan SKPT, keabsahan kuitansi transaksi, riwayat penguasaan lahan, serta dasar hukum klaim kepemilikan tanah tersebut.
Bersambung ke edisi berikutnya.
Redaksi Tim Investigasi Media K-PK
