Dewan Pers Diminta Lindungi Wartawan dari Pembungkaman dan Intimidasi
JAKARTA – Media K-PK | Dewan Pers diminta memberikan perlindungan nyata kepada wartawan yang diduga mengalami intimidasi dan tekanan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Desakan tersebut disampaikan oleh Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum bersama LBH Pers Indonesia dalam audiensi resmi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian persoalan yang bermula ketika sejumlah awak media berupaya meminta klarifikasi dan hak jawab kepada Danny Septriadi Djayaprawira di Gedung DDTC Tower, Jakarta Utara, pada 25 Mei 2026.
Klarifikasi itu berkaitan dengan dugaan penerbitan paspor baru bagi seorang anak di bawah umur berinisial GI, sementara paspor sebelumnya disebut masih berlaku hingga 2027. Penerbitan paspor baru tersebut diduga dilakukan untuk membawa anak ke luar negeri tanpa persetujuan ibu kandung yang disebut sebagai pemegang hak asuh sah.
Persoalan tersebut kemudian dikaitkan dengan dugaan potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan mengenai pemalsuan dokumen dalam KUHP.
Namun, upaya konfirmasi wartawan justru mendapat respons defensif dari Darussalam, yang mengaku sebagai rekan kerja Danny. Ia menyebut persoalan tersebut merupakan urusan pribadi, bukan urusan kantor, serta menyampaikan bahwa Danny sedang berada di Singapura.
Darussalam juga mempertanyakan legalitas kegiatan jurnalistik dengan meminta surat tugas dan surat perintah liputan. Padahal, pelaksanaan tugas jurnalistik memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meski demikian, Darussalam meminta kartu nama wartawan dan berjanji menyampaikan permintaan konfirmasi tersebut kepada Danny.
Upaya konfirmasi kedua dilakukan pada 7 Juni 2026. Namun, awak media kembali menemui hambatan setelah pihak keamanan yang mengaku sebagai penghubung manajemen menghalangi wartawan, mempertanyakan surat tugas, serta meminta agar wartawan tidak lagi mendatangi kantor dan mengalihkan konfirmasi ke kediaman Danny.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi aksi solidaritas. Pada 14 Agustus 2026, ratusan jurnalis yang tergabung dalam Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum menggelar aksi damai di depan PERADI Tower.
Mereka mendesak Dewan Kehormatan PERADI mengambil tindakan tegas terhadap oknum advokat Iki Dulagin atas dugaan intimidasi dan ancaman terhadap belasan wartawan. Dalam aksi tersebut, koordinator lapangan menyatakan bahwa tindakan yang dituduhkan tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang mengatur ancaman pidana bagi pihak yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik.
Selain itu, warga berinisial OLH juga berencana mengadukan Iki Dulagin terkait dugaan manipulasi data dalam persoalan perceraian sejak 2021 dengan Danny Septriadi Djayaprawira. OLH menduga proses perceraian tersebut diputus secara verstek tanpa pemanggilan yang patut, sehingga berdampak pada perubahan data KTP dan Kartu Keluarga.
OLH juga mempersoalkan pemblokiran sepihak sertifikat rumah warisan ayahnya yang menurut keterangannya telah berkekuatan hukum tetap sebagai harta bawaan. Persoalan tersebut merujuk pada Putusan Perkara Nomor 222 hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung, serta data BPN Jakarta Utara tertanggal 12 Juni 2025. OLH berharap PERADI dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut, termasuk mempertimbangkan pencabutan izin praktik pihak yang diadukan apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Dua Kali Upaya Konfirmasi kepada Iki Dulagin Tidak Berhasil
Dalam perkembangan berikutnya, awak media mencoba melakukan konfirmasi langsung kepada Iki Dulagin di Kantor PERADI Tower, Jakarta, saat yang bersangkutan menghadiri sidang etik Dewan Kehormatan Advokat PERADI. Namun, menurut keterangan awak media, Iki Dulagin tidak bersedia menemui wartawan untuk memberikan klarifikasi demi memenuhi prinsip cover both sides.
Upaya konfirmasi kedua kembali dilakukan pada 26 Agustus 2026, saat Iki Dulagin menghadiri sidang etik Dewan Kehormatan Pusat PERADI Otto. Namun, awak media kembali tidak berhasil memperoleh keterangan langsung darinya.
Dalam persidangan tersebut, OLH hadir menyerahkan sejumlah bukti dokumen yang kemudian dicatat oleh majelis. Ketua Majelis disebut meminta Iki Dulagin mengundurkan diri sebagai anggota DPN PERADI dan memintanya keluar dari ruang sidang.
Sidang selanjutnya diagendakan untuk penyerahan surat pengunduran diri dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Sementara itu, ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan persidangan, pihak Humas PERADI Otto, Riri Purbasari Dewi, mengaku belum menerima informasi resmi.
LBH Pers Indonesia Audiensi dengan Dewan Pers
Sebagai tindak lanjut atas rangkaian persoalan tersebut, Direktur Eksekutif LBH Pers Indonesia sekaligus kuasa hukum Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum, Advokat Lemens Kodongan, S.H., M.H., bersama perwakilan manajemen Majalah CEO, Soedarto Rimbun, serta tujuh orang perwakilan tim kuasa hukum dan insan pers mendatangi Gedung Dewan Pers di Jakarta.
Kedatangan mereka bertujuan menggelar audiensi resmi terkait pengaduan dan sengketa pemberitaan yang menimpa sejumlah media daring.
Penyerahan surat permohonan audiensi yang diterima oleh staf layanan publik bernama Astrid sempat diwarnai dinamika. Tim kuasa hukum menyampaikan keberatan karena hanya disambut staf berstatus ASN dan meminta agar dapat bertemu langsung dengan pimpinan Dewan Pers.
Setelah melalui proses tersebut, rombongan akhirnya diterima oleh Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan.
Dalam pertemuan tersebut, tim kuasa hukum mempertanyakan objektivitas proses pemeriksaan pengaduan di Dewan Pers. Beberapa hal yang disoroti antara lain keberadaan Berita Acara Pemeriksaan atau proses klarifikasi yang melibatkan pihak redaksi, serta kemungkinan dibukanya kembali pemeriksaan apabila terdapat bukti baru atau novum.
Tim juga memaparkan bahwa wartawan telah melakukan berbagai upaya konfirmasi, termasuk melalui surat resmi tertanggal 19 Mei 2026 kepada Kantor Kementerian Imigrasi, 26 Mei 2026 ke DDTC Tower, serta upaya lanjutan pada 7 Juni 2026.
Namun, menurut tim kuasa hukum, pihak yang bersangkutan tidak memberikan keterangan ketika dikonfirmasi dan menutup akses komunikasi kepada wartawan.
Padahal, pemberitaan tersebut disebut bersumber dari konferensi pers resmi mengenai sengketa antara OLH dan Danny Septriadi Djayaprawira terkait dugaan kepemilikan paspor ganda. Di sisi lain, pihak pengadu melalui kuasa hukumnya, Iki Dulagin, justru melaporkan sejumlah media ke Dewan Pers meskipun sebelumnya tidak memberikan keterangan dalam proses konfirmasi.
Lemens Kodongan menjelaskan bahwa pihak pengadu tidak pernah menyampaikan hak jawab kepada media yang bersangkutan. Menurutnya, kewajiban media untuk melayani hak jawab timbul apabila pihak yang merasa dirugikan benar-benar mengajukan hak jawab.
Penjelasan tersebut, menurut Lemens, sejalan dengan tanggapan Abdul Manan yang menyampaikan bahwa hak jawab wajib dilayani apabila pengadu benar-benar mengirimkannya. Sementara itu, proses konfirmasi harus dapat dibuktikan melalui dokumentasi atau bukti komunikasi.
Bukti Dugaan Ancaman dan Intimidasi Diserahkan
Dalam audiensi tersebut, tim kuasa hukum juga menyerahkan sejumlah bukti berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga berisi ancaman dan intimidasi dari pihak yang mengaku sebagai utusan atau staf Danny Septriadi Djayaprawira.
Tim turut mengungkap adanya dugaan praktik mendatangi wartawan secara langsung dengan tujuan meminta berita dihapus atau diturunkan (take down).
Menurut Lemens, kondisi tersebut membuat sejumlah wartawan merasa ketakutan dan khawatir terhadap keberlangsungan medianya. Mereka mengaku mendapat tekanan, termasuk ancaman akan dilaporkan ke Dewan Pers serta kekhawatiran kehilangan kesempatan memperoleh iklan akibat laporan terhadap pemberitaan yang dinilai dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis.
Menanggapi berbagai pengaduan tersebut, Abdul Manan menyarankan agar dugaan intimidasi terhadap jurnalis dilaporkan secara resmi kepada Bareskrim Polri dengan tembusan kepada Dewan Pers.
Tim kuasa hukum mengonfirmasi bahwa laporan resmi terkait persoalan tersebut telah dilayangkan ke Bareskrim Mabes Polri pada Agustus 2026.
Lemens menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Dewan Pers bukan semata-mata untuk mempersoalkan sengketa pemberitaan, melainkan meminta keadilan proses, pemeriksaan yang berimbang, serta perlindungan terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik.
Senada dengan itu, Soedarto Rimbun menekankan bahwa sengketa karya jurnalistik pada prinsipnya merupakan ranah Dewan Pers melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi, bukan langsung dibawa ke ranah pidana, kecuali apabila terdapat dugaan tindak pidana murni.
Ia juga menegaskan bahwa produk jurnalistik Majalah CEO disusun berdasarkan fakta, akurasi, dan kepentingan publik sehingga memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Pers.
Melalui audiensi tersebut, LBH Pers Indonesia bersama Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum mendesak Dewan Pers agar memberikan perlindungan nyata kepada wartawan yang diduga mengalami intimidasi, memeriksa seluruh bukti baru secara objektif, serta memastikan pemeriksaan terhadap kedua belah pihak dilakukan secara berimbang.
Mereka berharap Dewan Pers tidak hanya menjadi lembaga penyelesaian sengketa pemberitaan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kemerdekaan pers dan melindungi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
(Tim/Red)
