SKPT LAHAN 42,64 HEKTARE DI KUTIM DIPERSOALKAN! SAMSUDING DUGA TANDA TANGAN DIPALSUKAN, PROSES PENERBITAN SURAT DISOROT
KUTAI TIMUR – MEDIA KPK
Persoalan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah RT 020, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan. Sengketa lahan seluas kurang lebih 42,64 hektare tersebut memunculkan sejumlah persoalan serius, mulai dari riwayat penguasaan tanah, dugaan transaksi jual beli, hingga penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dipersoalkan.
Berdasarkan keterangan Samsuding sebagaimana tertuang dalam dokumen yang diterima redaksi, persoalan bermula dari surat pengaduan Muhammad Faizal Deradjat tertanggal 22 September 2023 kepada Polsek Rantau Pulung terkait penyetopan lahan di jalan penghubung Rantau Pulung menuju Kecamatan Batu Ampar.
Pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Laporan Informasi Nomor R/Lapin/IX/2023 tertanggal 22 September 2023 serta Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik IX/22023 Reskrim.
Pihak kepolisian juga sempat memfasilitasi mediasi antara Muhammad Faizal Deradjat dan Samsuding. Dalam persoalan tersebut, luas lahan yang dipermasalahkan disebut mencapai sekitar 42,64 hektare.
Samsuding Membantah Pernah Menjual Lahan
Dalam keterangannya, Samsuding mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah menjual lahan perkebunan kelapa sawit di luar Hak Guna Usaha (HGU) seluas 50 hektare kepada pihak mana pun.
Ia menjelaskan, lahan yang dikelola Kelompok Tani Semoga Jaya telah mulai digarap sejak 2004. Menurut pengakuannya, saat pertama kali dikelola, kawasan tersebut masih berupa hutan belantara dan belum terlihat adanya bekas penguasaan masyarakat lain.
Selanjutnya, pada Juni 2011, Samsuding mengaku menjalin kemitraan dengan Yazid Kanca Surya (YKS), yang saat itu menjabat sebagai Direktur PT Dinamika Prima Artha (PT DPA). Penanaman kelapa sawit disebut mulai dilakukan pada 2012.
Namun, persoalan mulai mencuat pada Maret 2023 ketika sejumlah orang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan yang menurut Samsuding merupakan bagian dari lahan yang selama ini dikelolanya.
Samsuding mengaku mendapat informasi dari seseorang bahwa pemanenan tersebut dilakukan atas perintah seorang pejabat kecamatan berinisial MYN, yang saat itu menjabat sebagai Camat Rantau Pulung.
Dugaan Pembayaran Rp50 Juta untuk Lahan 8 Hektare
Masih berdasarkan penuturan Samsuding, dirinya kemudian mendatangi kediaman pejabat berinisial MYN untuk mempertanyakan persoalan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Samsuding mengaku mendapat penjelasan bahwa sebagian lahan seluas 50 hektare tersebut diklaim sebagai milik MYN, dengan luasan sekitar 8 hektare.
Samsuding mengungkapkan, nilai yang disebutkan untuk lahan 8 hektare tersebut mencapai Rp100 juta. Karena mengaku tidak ingin memperpanjang persoalan, ia menyampaikan hanya sanggup membayar Rp50 juta.
Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa Samsuding meminta agar dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). Ia mengaku uang sebesar Rp50 juta tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan.
Akan tetapi, persoalan tidak berhenti sampai di situ. Samsuding kemudian mengaku menerima somasi dari penasihat hukum Muhammad Faizal Deradjat dalam rentang 8 hingga 22 September 2023 terkait penguasaan lahan seluas 42,64 hektare.
Pihak Muhammad Faizal Deradjat disebut mendasarkan klaimnya pada dokumen SKPT dari Kecamatan Rantau Pulung serta riwayat pembelian lahan dari Direktur PT DPA berinisial YKS.
Kuitansi Jual Beli Dipersoalkan, Tanda Tangan Diduga Dipalsukan
Persoalan semakin serius ketika dalam mediasi di Polsek Rantau Pulung pada 4 Juli 2024, Samsuding mengaku diperlihatkan sebuah kuitansi transaksi jual beli tanah.
Setelah meneliti dokumen tersebut, Samsuding membantah pernah melakukan transaksi jual beli tanah seluas 50 hektare kepada Yazid Kanca Surya dengan nilai Rp35 juta sebagaimana tercantum dalam kuitansi tertanggal 20 Mei 2024.
Bahkan, ia menduga tanda tangan yang tertera dalam kuitansi tersebut bukan tanda tangannya atau telah dipalsukan.
Dugaan tersebut tentu perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen asli dan uji forensik tanda tangan oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Sekitar 10 SKPT Terbit, Proses Pengukuran Dipertanyakan
Selain persoalan kuitansi, Samsuding juga mempersoalkan penerbitan sekitar 10 SKPT yang disebut-sebut diterbitkan pada 28 September 2022 oleh Camat Rantau Pulung berinisial MYN.
Menurut dokumen yang disampaikan, SKPT tersebut diterbitkan atas nama tiga orang, yakni Andri, Mulyanto, dan Muhammad Faizal Deradjat.
Samsuding menduga proses penerbitan surat-surat tersebut tidak didahului pemeriksaan dan pengukuran langsung ke lokasi tanah.
Ia juga mempertanyakan proses pemanggilan Ketua RT 020, Kaur Pemerintahan, Kepala Desa, serta pihak Kasi Pemerintahan yang disebut berkaitan dengan proses administrasi penerbitan dokumen tersebut.
Tak hanya itu, berita acara pengukuran dan pematokan batas tanah turut dipersoalkan. Samsuding menduga terdapat ketidaksesuaian dalam proses administrasi maupun pelaksanaan di lapangan.
Atas dasar itu, ia mempertanyakan apakah prosedur penerbitan SKPT tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi pertanahan yang berlaku.
Aparat dan Instansi Terkait Perlu Memberikan Penjelasan
Persoalan ini membutuhkan penelusuran serius dari instansi berwenang. Pemeriksaan terhadap riwayat penguasaan tanah, dokumen kemitraan PT DPA, kuitansi transaksi, alas hak, proses pengukuran, serta dasar penerbitan SKPT menjadi langkah penting untuk memastikan siapa pihak yang memiliki hak atas lahan tersebut.
Pihak Kecamatan Rantau Pulung juga perlu memberikan penjelasan mengenai dasar administrasi penerbitan SKPT, prosedur pengukuran, serta berita acara pematokan yang dipersoalkan.
Demikian pula pihak PT Dinamika Prima Artha dan Yazid Kanca Surya perlu memberikan klarifikasi mengenai riwayat hubungan kemitraan maupun dugaan transaksi jual beli lahan yang disampaikan Samsuding.
Redaksi Media KPK menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.
Publik Menunggu Transparansi dan Kepastian Hukum.
Sengketa lahan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hanya karena persoalan administrasi dan klaim kepemilikan yang saling bertentangan. Aparat penegak hukum serta instansi pertanahan diharapkan dapat melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional demi memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.
Bersambung ke edisi berikutnya.
Tim Investigasi Media KPK
