Sidak PLN di Kontrakan Kades Cibuntu Terpilih, 38 dari 71 Meteran Listrik Diputus

BEKASI | mediakpk.co.id – Dugaan penyalahgunaan aliran listrik di sejumlah rumah kontrakan milik Kepala Desa (Kades) Cibuntu terpilih menjadi perhatian setelah tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN Wilayah Tambun bersama ULP Cikarang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tersebut.

Dalam pemeriksaan yang melibatkan 15 personel PLN dan mendapat pengawalan dua anggota Polres Metro Bekasi itu, petugas memeriksa total 71 meteran listrik yang terpasang di kawasan kontrakan.

Hasil pemeriksaan teknis menemukan 38 meteran diduga mengalami pelanggaran penggunaan tenaga listrik. Petugas kemudian mengambil tindakan dengan memutus sambungan listrik pada seluruh meteran yang dinyatakan bermasalah.

Salah seorang petugas P2TL yang terlibat dalam pemeriksaan mengatakan, temuan tersebut didasarkan pada hasil pengecekan langsung terhadap instalasi dan penggunaan listrik di lokasi.

“Setelah dilakukan pengecekan mendalam, kami mendapati 38 meteran yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi PLN. Saat itu juga langsung kami lakukan pemutusan,” ujarnya.

Selain melakukan penertiban, petugas juga menyampaikan teguran kepada pemilik kontrakan yang disebut sebagai pihak penanggung jawab bangunan. Pemilik diminta memenuhi kewajiban administratif serta menyelesaikan konsekuensi yang timbul akibat temuan tersebut sesuai ketentuan PLN.

“Pihak pemilik kontrakan selaku penanggung jawab tempat langsung diberikan teguran keras. Pihak pemilik diminta segera menyelesaikan seluruh konsekuensi administratif dan kewajiban sesuai prosedur yang berlaku,” kata petugas tersebut.

Dalam proses penanganan di lapangan, pemilik kontrakan tidak secara langsung mewakili dirinya. Pemeriksaan dan penandatanganan surat pernyataan resmi dilakukan melalui kuasa hukum pemilik di hadapan petugas PLN.

Berpotensi Berlanjut ke Ranah Hukum

Temuan 38 meteran bermasalah tersebut membuka kemungkinan adanya konsekuensi hukum, selain sanksi administratif dari pihak PLN.

Penggunaan tenaga listrik yang terbukti dilakukan secara melawan hukum dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Namun, penentuan ada tidaknya unsur pidana maupun pihak yang harus bertanggung jawab tetap memerlukan proses pemeriksaan dan pembuktian oleh instansi berwenang.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai besaran denda maupun penyelesaian kewajiban administratif yang harus dipenuhi pemilik kontrakan.

Kasus ini juga masih membutuhkan penjelasan resmi dari pihak pemilik, termasuk klarifikasi mengenai dugaan pelanggaran pada 38 meteran listrik tersebut. (DN)

Sumber : Suryo ST