Pejabat Pendidikan Lampung Selatan Bungkam, Dugaan Korupsi Revitalisasi Sekolah Rawan Skandal
LAMPUNG SELATAN — Media KP-K |
Sikap tertutup dan bungkam yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Syaifulloh, bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Reo Pahlevi, menuai sorotan tajam publik. Keduanya kompak memilih bungkam ketika dikonfirmasi mengenai berbagai temuan krusial terkait proyek revitalisasi dan rehabilitasi sekolah yang sarat dugaan penyimpangan spesifikasi.
Diamnya para pemangku kebijakan ini bukan sekadar mengabaikan fungsi kontrol pers, melainkan memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik mendesak transparansi atas penggunaan anggaran negara yang diduga diselewengkan oleh oknum pengelola proyek di sejumlah kecamatan.
Berdasarkan investigasi dan laporan investigatif di lapangan, sejumlah proyek fisik satuan pendidikan di Lampung Selatan diduga kuat dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (Rencana Anggaran Biaya/RAB). Indikasi terkuat mengarah pada pengurangan volume material—khususnya material besi—pada konstruksi bangunan sekolah.
Dua titik lokasi yang menjadi sorotan utama meliputi:
1. SDN 1 Talang Jawa, Kecamatan Merbau Mataram
Proyek pembangunan fisik di sekolah ini dikerjakan oleh pihak ketiga, yakni CV. Artha Jaya Konstruksi. Temuan di lapangan mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material yang berpotensi merugikan keuangan negara serta menurunkan kualitas bangunan.
2. SDN Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari
Berbeda dengan kasus pertama, proyek rehabilitasi di sekolah ini dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah. Kendati demikian, pola dugaan pengurangan spesifikasi material konstruksi tetap ditemukan, menimbulkan kecurigaan adanya pengawasan lemah atau pembiaran terstruktur.
Upaya konfirmasi yang dilayangkan oleh awak media secara berulang-ulang melalui saluran komunikasi tidak pernah mendapat respons sedikit pun dari Syaifulloh maupun Reo Pahlevi. Sikap acuh tak acuh ini memunculkan asumsi liar di tengah masyarakat: apakah sikap diam tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap para pelaksana proyek nakal, atau justru ada indikasi pembiaran sistemik terhadap potensi tindak pidana korupsi?
Sebagai pejabat publik yang mengemban amanah penggunaan APBD maupun APBN untuk sektor pendidikan, keduanya memiliki tanggung jawab mutlak secara moral dan administratif. Pembiaran terhadap temuan investigasi pers mencederai prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Pers dan lembaga pengawas independen terus membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak Dinas Pendidikan Lampung Selatan demi menegakkan prinsip jurnalisme berimbang (cover both sides). Namun, jika sikap bungkam ini terus dipelihara, desakan agar aparat penegak hukum (APH)—baik Kejaksaan maupun Kepolisian—turun tangan mengaudit seluruh proyek revitalisasi sekolah di Lampung Selatan menjadi sebuah keniscayaan.
Revitalisasi sekolah seharusnya menjadi sarana penunjang masa depan generasi bangsa, bukan justru menjadi ajang meraup keuntungan pribadi melalui praktik-praktik koruptif yang dibekingi oleh diamnya para pengambil kebijakan.
AR
