Tempat Belajar 400 Murid Asiatic Persada di Batanghari Terancam HilangSiswa Kirim Surat Terbuka ke Presiden Prabowo
BATANGHARI.Jambi.Media. K-PK
Sebanyak 400 siswa TK dan SD Asiatic Persada di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, terancam kehilangan tempat belajar akibat sengketa lahan. Untuk menyelamatkan sekolahnya, para siswa mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah segera turun tangan.
Surat terbuka itu dibacakan Nurul Aini Zamilah, siswi kelas 6 SD Asiatic Persada I, di halaman sekolah pada Senin (24/8/2026). Dalam orasinya, para siswa meminta kepastian hukum agar rencana eksekusi lahan tidak memutus keberlangsungan pendidikan mereka.
“Kami tidak tahu sekolah tempat kami menuntut ilmu ini akan dieksekusi. Kawan-kawan semua pasti sedih, tidak tahu harus bersekolah di mana lagi,” ujar Rafi, siswa kelas 6 SD Asiatic Persada, di lokasi yang sama.
Kekhawatiran itu disampaikan di hadapan ratusan siswa yang berkumpul usai upacara bendera. Mereka masih mengenakan seragam lengkap dan topi merah putih saat mendengarkan penjelasan dari Kepala Sekolah mengenai kondisi sekolah mereka.
Sekolah tersebut berdiri di atas lahan yang kini menjadi objek perkara. Ancaman eksekusi didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5287 K/Pdt/2025 tertanggal 30 Desember 2025.
Bagi para siswa, persoalan hukum itu kini berdampak langsung. Jika eksekusi benar-benar dilakukan, mereka belum tahu harus melanjutkan pendidikan ke mana.
“Kami hanya ingin bersekolah seperti biasa. Sekolah kami jangan dieksekusi. Kami ingin tetap belajar di sini,” kata Rafi lagi.
SD Asiatic Persada dikelola Yayasan Sekolah Asiatic Persada. Sekolah itu sebelumnya berada di lingkungan PT Asiatic Persada yang kemudian berganti nama menjadi PT Berkat Sawit Utama (BSU).
Selain siswa, guru, karyawan, dan orang tua juga mempertanyakan keberlanjutan sekolah. Hingga kini belum ada kepastian mengenai lokasi sekolah pengganti, penempatan tenaga pengajar, biaya pendidikan, maupun kelanjutan izin operasional jika eksekusi dilakukan.
Semua kegelisahan itu dituangkan dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo dan Menteri Pendidikan.
“Dari guru-guru dan cerita orang tua kami, hingga kini masa depan pendidikan dan sekolah tempat kami menuntut ilmu sama sekali tidak dibahas. Tidak ada solusi mau ke mana kami belajar, mau ke mana kami dipindahkan, mau ke mana kami bersekolah usai ini dieksekusi,” kata Nurul.
Nurul menegaskan para siswa tidak memahami persoalan hukum yang menyebabkan lahan sekolah disengketakan. Mereka hanya menuntut hak mendapatkan pendidikan tetap dijamin negara.
“Bapak Presiden dan Bapak Menteri yang kami hormati, pendidikan adalah hak konstitusional anak bangsa yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Kami tidak tahu-menahu mengenai sengketa hukum. Jangan jadikan 400 anak-anak polos ini sebagai korban dari proses eksekusi yang dipaksakan,” ucapnya.
Dari halaman sekolah di tengah kawasan perkebunan Batanghari, para siswa meminta Presiden Prabowo dan Menteri Pendidikan turun tangan sebelum eksekusi dilakukan. Mereka berharap ada solusi agar proses belajar mengajar tetap berjalan tanpa terputus.
“Jangan padamkan pelita harapan dan masa depan anak-anak kami,” pungkas Nurul.
(Samuel Jerison Gulo)
