Pemerintah Kukar Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

MEDIA K-PK KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan tanggapan resmi terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kukar atas Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Penyampaian tanggapan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kutai Kartanegara yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar, Ir. H. Ahmad Yani, didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar. Sidang diawali dengan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan pemerintah, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kutai Kartanegara dr. Aulia Rahman Basri menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Bupati menegaskan, seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.

“Seluruh rekomendasi auditor akan kami tindak lanjuti secara serius sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” ujarnya.

Terkait realisasi anggaran, Aulia menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 mencapai sekitar Rp9 triliun atau sebesar 85,48 persen dari target yang telah ditetapkan. Menurutnya, capaian tersebut belum optimal, terutama pada komponen Pendapatan Hasil Daerah (PHD) dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Meski demikian, pemerintah daerah mengapresiasi dukungan fraksi-fraksi DPRD terhadap proses perencanaan pembangunan yang menjangkau hingga tingkat desa, serta dukungan terhadap program pembangunan yang selaras dengan visi dan misi daerah melalui program Kukar Idaman Terbaik.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, serta memperkuat ekonomi kerakyatan di desa-desa sebagai bagian dari pemerataan pembangunan.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar, Bupati menjelaskan bahwa belum tercapainya target pendapatan daerah dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi nasional, perubahan sejumlah regulasi transfer dana pusat, serta proses transisi digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu, rendahnya serapan belanja daerah yang mencapai 82,73 persen dan belanja modal sebesar 68,42 persen dipengaruhi adanya dinamika pelaksanaan kegiatan, termasuk keterlambatan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat yang menyebabkan sejumlah pekerjaan belum dapat dibayarkan.

“Pemerintah daerah juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan DPRD terhadap keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Aulia.

Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, pemerintah menjelaskan bahwa berbagai rekomendasi BPK terus ditindaklanjuti, termasuk penyelesaian kerugian daerah serta upaya memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah juga menerima seluruh rekomendasi strategis yang disampaikan sebagai pedoman dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah.

Terhadap pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), pemerintah sepakat bahwa perencanaan pendapatan harus semakin realistis dan adaptif. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program yang belum optimal akan terus dilakukan agar efektivitas serapan anggaran semakin meningkat.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan pembayaran honor tenaga honorer non-ASN di Dinas Pendidikan. Bupati menegaskan persoalan tersebut menjadi prioritas untuk diselesaikan dan akan dilakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran oleh aparatur yang bertanggung jawab.

Sementara itu, menanggapi Fraksi Partai NasDem, pemerintah menyatakan sependapat mengenai pentingnya percepatan pembangunan sektor kesehatan, pertanian, peternakan, industri kecil, dan pariwisata sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah juga memastikan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, serta penyediaan air bersih di wilayah pedesaan tetap menjadi prioritas guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, terlebih Kutai Kartanegara memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adapun terhadap pandangan Fraksi Gabungan, PKB dan PKS, pemerintah mengakui masih adanya sejumlah catatan BPK terkait pengelolaan persediaan dan aset tetap. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan rencana aksi perbaikan melalui penguatan sistem pengendalian internal berbasis teknologi, pelaksanaan audit internal secara berkala, serta peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Bupati menegaskan seluruh masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen menjadikan seluruh saran dan rekomendasi DPRD sebagai pedoman dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.(mr/tls)