Praktik Culas di Balik Kemitraan Sawit Kutim: 431 Hektare Lahan Petani Diduga Digelapkan Direktur PT DPA, Kontrak Diputus Sepihak!
KUTAI TIMUR, Mediakpk.co.id
Tabir dugaan praktik mafia tanah dan penggelapan aset kembali mencuat di sektor perkebunan kelapa sawit Kabupaten Kutai Timur. Samsuddin, Ketua Kelompok Tani Semoga Jaya, menuding oknum Direktur PT Dinamika Prima Artha (DPA) berinisial YKS diduga telah melakukan penipuan sistematis dan penggelapan lahan seluas 431 hektare miliknya.
Ironisnya, setelah menguras tenaga dan dana pribadi Samsuddin selama lebih dari satu dekade, pihak perusahaan justru memutus seluruh kontrak kerja operasionalnya secara sepihak tanpa mengembalikan hak atas tanah
tersebut.
Janji Manis Jabatan Humas Berujung Penguasaan Lahan
Jejak dugaan penipuan ini bermula pada 2011. Kala itu, YKS datang menemui Samsuddin dengan dalih PT DPA kekurangan lahan untuk membangun kebun plasma masyarakat di wilayah Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon. Untuk meluluhkan hati Samsuddin, YKS menebar janji manis: Samsuddin akan diangkat menjadi Humas perusahaan dan diberi wewenang penuh mengelola seluruh proyek perkebunan. Terbuai janji kemitraan tersebut, Samsuddin sepakat membantu pemenuhan Hak Guna Usaha (HGU) PT DPA seluas 976 hektare dengan skema yang sangat timpang:
• 600 Hektare Dibayar Murah: Lahan ini hanya dihargai tali asih sebesar Rp600 ribu per hektare, dengan total nilai Rp360 juta.
• 376 Hektare Tanpa Biaya Perusahaan: Sisa lahan dalam HGU tersebut tidak dibayar sepeser pun oleh PT DPA, melainkan diikat dengan perjanjian pinjam pakai. Ironisnya, untuk membebaskan lahan 376 hektare ini, Samsuddin terpaksa merogoh kocek pribadinya sebesar Rp225.600.000 secara tunai kepada H. Nabaq selaku Ketua Kelompok Tani Sulawesi Jaya.
Tak berhenti di situ, pada April 2011, YKS kembali membebani Kelompok Tani Semoga Jaya untuk mengerjakan seluruh pekerjaan berat di lapangan—mulai dari pembebasan lahan plasma, land clearing, penanaman, pemeliharaan, hingga pembangunan infrastruktur. Pihak perusahaan hanya bermodalkan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Modus Pinjam Pakai untuk Kepentingan Pribadi Direktur
Kerakusan oknum direktur perusahaan ini diduga semakin menjadi pada Juli 2011. YKS kembali meminta tambahan lahan milik Kelompok Tani Semoga Jaya di luar area HGU seluas 55 hektare dengan dalih pinjam pakai—rinciannya, 5 hektare untuk akses jalan kebun plasma dan 50 hektare untuk lokasi pembibitan. Namun, setelah bibit sawit selesai dipindahkan ke area plasma, YKS justru membelokkan peruntukan lahan bekas pembibitan tersebut. Dengan skema pinjam pakai yang sama, YKS meminta izin agar lahan itu ditanami sawit untuk kepentingan pribadinya, bukan atas nama PT DPA.
Akumulasi lahan pribadi Samsuddin yang dikuasai dengan modus pinjam pakai ini pun membengkak hingga 431 hektare. Sesuai janji lisan awal, seluruh lahan ratusan hektare tersebut wajib dikembalikan kepada Samsuddin pada 2018.
Ingkar Janji dan Pemutusan Kontrak Sepihak
Saat Samsuddin menagih janji pengembalian lahan pada Oktober 2018, YKS kembali berkelit dan meminta perpanjangan masa pinjam pakai hingga tahun 2026. Namun, bukannya menunjukkan itikad baik menjelang batas waktu pengembalian, pihak PT DPA justru mengambil langkah represif. Pada Oktober 2024, YKS memutus secara sepihak seluruh mata pencaharian Samsuddin dan kelompok taninya—mulai dari kontrak pemeliharaan kebun, panen buah sawit, hingga operasional armada dump truck di lokasi perkebunan Jalan Poros Rantau Pulung menuju Batu Ampar, RT 20, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung.
Kini, Samsuddin merasa dikhianati dan dirampok hak-haknya oleh perusahaan yang selama ini ia besarkan dengan keringat dan modal pribadi. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan lahan ini pun menjadi sorotan tajam dan menuntut atensi aparat penegak hukum di Kutai Timur. (Bersambung ke edisi berikutnya: Mengungkap bukti transaksi dan upaya hukum Kelompok Tani Semoga Jaya…) Penulis: Pgs (M.DR)
