431 HEKTARE LAHAN PETANI DI KUTIM DIDUGA BERMASALAH! DIREKTUR PT DPA DITUDING INGKARI PERJANJIAN, KONTRAK KELOMPOK TANI DIPUTUS SEPIHAK
KUTAI TIMUR, Mediakpk.co.id – Dugaan persoalan penguasaan lahan dalam pola kemitraan perkebunan kelapa sawit kembali mencuat di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kali ini, sebanyak 431 hektare lahan yang diklaim milik Samsuddin, Ketua Kelompok Tani Semoga Jaya, diduga belum dikembalikan setelah bertahun-tahun digunakan dalam aktivitas perkebunan yang berkaitan dengan PT Dinamika Prima Artha (DPA).
Samsuddin menuding seorang oknum direktur PT DPA berinisial YKS telah mengingkari kesepakatan awal terkait penggunaan lahan tersebut. Persoalan semakin meruncing setelah kontrak kerja operasional kelompok tani diputus secara sepihak pada Oktober 2024, sementara persoalan pengembalian lahan yang dipersoalkan Samsuddin belum menemui penyelesaian.
Berdasarkan keterangan Samsuddin, persoalan ini bermula pada 2011, ketika YKS mendatanginya dengan alasan perusahaan membutuhkan lahan untuk pembangunan kebun plasma masyarakat di wilayah Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon.
Dalam komunikasi awal tersebut, Samsuddin mengaku dijanjikan posisi sebagai Humas perusahaan sekaligus diberikan kewenangan mengelola sejumlah pekerjaan perkebunan. Tawaran itu kemudian menjadi awal keterlibatan Kelompok Tani Semoga Jaya dalam penyediaan dan pengelolaan lahan.
Awal Kerja Sama: 976 Hektare Lahan dan Dugaan Pembebanan Biaya kepada Petani
Untuk memenuhi kebutuhan lahan yang berkaitan dengan pengurusan HGU PT DPA seluas 976 hektare, Samsuddin menyebut terdapat dua skema penggunaan lahan.
Pertama, sekitar 600 hektare lahan diberikan dengan pembayaran tali asih sebesar Rp600.000 per hektare, sehingga total nilainya mencapai Rp360 juta.
Kedua, sekitar 376 hektare lainnya disebut menggunakan skema pinjam pakai tanpa pembayaran dari pihak perusahaan. Namun, Samsuddin mengaku harus mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp225.600.000 untuk membebaskan lahan tersebut melalui pembayaran kepada H. Nabaq, selaku Ketua Kelompok Tani Sulawesi Jaya.
Tak hanya menyediakan lahan, pada April 2011 Kelompok Tani Semoga Jaya juga disebut mendapat tanggung jawab mengerjakan berbagai kegiatan operasional perkebunan.
Mulai dari pembebasan lahan plasma, pembukaan lahan (land clearing), penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga pembangunan infrastruktur kebun.
Sementara itu, menurut pengakuan Samsuddin, perusahaan hanya menyediakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung kegiatan operasional tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pembagian tanggung jawab, pembiayaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerja sama yang telah berlangsung sejak 2011.
Tambahan 55 Hektare, Lahan Pinjam Pakai Diduga Berubah Peruntukan
Persoalan semakin berkembang pada Juli 2011. Samsuddin mengungkapkan bahwa YKS kembali meminta penggunaan lahan milik Kelompok Tani Semoga Jaya di luar kawasan HGU seluas 55 hektare.
Lahan tersebut terdiri atas 5 hektare untuk akses jalan menuju kebun plasma dan 50 hektare untuk lokasi pembibitan kelapa sawit.
Namun, Samsuddin mengaku penggunaan lahan kemudian mengalami perubahan. Setelah bibit sawit dipindahkan ke lokasi kebun plasma, lahan bekas pembibitan tersebut disebut kembali dimanfaatkan untuk penanaman kelapa sawit dengan skema pinjam pakai, tetapi bukan atas nama PT DPA, melainkan untuk kepentingan pribadi YKS sebagaimana ditudingkan Samsuddin.
Dari rangkaian penggunaan lahan yang dipersoalkan tersebut, Samsuddin menyebut total lahan yang harus dikembalikan mencapai 431 hektare.
Ia mengklaim sejak awal terdapat kesepakatan bahwa lahan yang berstatus pinjam pakai tersebut akan dikembalikan pada 2018.
Janji Pengembalian 2018 Bergeser hingga 2026
Ketika menagih pengembalian lahan pada Oktober 2018, Samsuddin mengaku belum mendapatkan kepastian. Menurut keterangannya, YKS justru meminta perpanjangan masa penggunaan lahan hingga 2026.
Namun, sebelum tenggat waktu yang disebut dalam kesepakatan tersebut tiba, persoalan baru kembali muncul.
Pada Oktober 2024, Samsuddin menyatakan seluruh kontrak kerja operasional kelompok taninya dengan perusahaan diputus secara sepihak.
Pemutusan tersebut, menurut Samsuddin, mencakup pekerjaan pemeliharaan kebun, kegiatan panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, hingga operasional armada dump truck di kawasan perkebunan Jalan Poros Rantau Pulung menuju Batu Ampar, RT 20, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung.
Akibat keputusan tersebut, Samsuddin mengaku kehilangan sumber mata pencaharian yang selama ini berkaitan dengan aktivitas perkebunan tersebut.
Ironisnya, persoalan utama mengenai status dan pengembalian 431 hektare lahan yang diklaim miliknya juga disebut belum terselesaikan.
Aparat Penegak Hukum Perlu Menelusuri Dokumen dan Status Lahan
Persoalan ini tidak semestinya berhenti pada silang klaim antara petani dan perusahaan. Ada sejumlah aspek yang perlu ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan, perjanjian pinjam pakai, bukti transaksi pembebasan lahan, riwayat penggunaan lahan, hingga status hukum penguasaan 431 hektare tersebut.
Aparat penegak hukum di Kabupaten Kutai Timur juga dapat menelaah apakah terdapat unsur pelanggaran hukum dalam rangkaian transaksi dan penggunaan lahan sebagaimana disampaikan Samsuddin.
Di sisi lain, PT Dinamika Prima Artha perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar kerja sama, status lahan, pembiayaan operasional, serta alasan pemutusan kontrak kelompok tani pada Oktober 2024.
Klarifikasi dari YKS juga penting agar persoalan ini memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.
Samsuddin berharap hak-haknya mendapatkan kepastian serta persoalan lahan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum.
Catatan Redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini bersumber dari keterangan Samsuddin dan masih memerlukan verifikasi melalui dokumen serta klarifikasi para pihak. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana.
Bersambung ke edisi berikutnya: Menelusuri Bukti Transaksi, Dokumen Perjanjian Pinjam Pakai, dan Langkah Hukum Kelompok Tani Semoga Jaya.
Penulis: Pgs (M.DR)
