ADE MARDIANSYAH SOROT SERUAN REKTOR UGM: MENGAPA BARU BERSUARA SEKARANG, SETELAH 10 TAHUN DIAM?
JAKARTA, Media K-PK
Seruan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia, terkait aksi demonstrasi mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran menuai kritik. Sekretaris Jenderal DPP G8C sekaligus Ketua Harian DPP Permai, Ade Mardiansyah, S.H., M.H., menyayangkan munculnya seruan tersebut yang dinilainya terkesan tidak konsisten dalam menyikapi dinamika demokrasi.
Ade mempertanyakan mengapa suara kritis dari pimpinan perguruan tinggi tersebut baru mengemuka saat pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, sementara menurutnya, selama satu dekade sebelumnya berbagai kebijakan pemerintah juga tidak luput dari kritik masyarakat maupun mahasiswa.
“Kenapa seruan seperti itu baru muncul sekarang? Ke mana selama 10 tahun ini? Mengapa diam dan membisu? Ibarat baru terbangun dari tidur panjang,” ujar Ade kepada wartawan, Senin (2/11/2026).
Ade, yang juga merupakan salah satu tim relawan pemenangan Prabowo-Gibran, menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa sikap kritis terhadap pemerintah seharusnya dibangun atas dasar prinsip demokrasi yang konsisten, bukan berdasarkan siapa yang sedang berkuasa.
“Kalau memang konsisten membela demokrasi dan kebebasan berpendapat, seharusnya sejak dulu juga bersuara. Jangan sampai kritik dan seruan moral hanya lantang ditujukan kepada pemerintahan sekarang,” tegasnya.
Lebih jauh, Ade mempertanyakan apakah terdapat pertimbangan tertentu di balik munculnya seruan Rektor UGM tersebut. Ia menilai, tanpa sikap yang konsisten terhadap pemerintahan sebelumnya, pernyataan tersebut berpotensi dipersepsikan publik sebagai sikap yang tendensius.
“Apakah ada tendensi tertentu terhadap pemerintahan sekarang? Mengapa baru sekarang begitu lantang, setelah selama 10 tahun dinilai tidak menunjukkan suara yang sama?” ujarnya.
Meski demikian, Ade mengakui bahwa kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi demonstrasi mahasiswa, merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Ia tidak ingin ruang kritik di lingkungan kampus dibatasi, tetapi meminta agar para pimpinan perguruan tinggi tetap mengedepankan objektivitas dan standar penilaian yang sama terhadap setiap pemerintahan.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai institusi akademik yang semestinya berdiri di atas kepentingan politik praktis serta menjadi penjaga nalar kritis masyarakat.
“Jangan sampai kampus dan rektornya hanya berani bersuara kepada pemerintahan tertentu, tetapi diam terhadap pemerintahan sebelumnya. Konsistensi dan objektivitas itulah yang seharusnya dijaga,” katanya.
Ade berharap Rektor UGM beserta seluruh sivitas akademika dapat terus menjalankan peran akademis secara independen, kritis, dan berimbang dalam mengawal perjalanan demokrasi Indonesia.
Ia juga meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menjalankan program dan kebijakannya, tanpa mengabaikan fungsi kontrol publik.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran masih relatif baru berjalan. Berikan kesempatan untuk bekerja. Kritik tentu boleh, demonstrasi juga merupakan hak masyarakat, tetapi jangan menggunakan standar penilaian yang berbeda antara pemerintahan sekarang dan sebelumnya,” tutup Ade Mardiansyah.(Alfiro)
