Sekda Luwu Minta Hasil Evaluasi Pelayanan Kesehatan Ditindaklanjuti, Bukan Sekadar Dibahas
Luwu.Media.K-PK
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, meminta seluruh organisasi perangkat daerah dan penyedia layanan kesehatan menindaklanjuti hasil evaluasi pelayanan kesehatan secara konkret.
Ia menegaskan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan melalui forum koordinasi harus bermuara pada perbaikan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Luwu di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Senin (26/10/2026).
Dalam forum yang melibatkan BPJS Kesehatan dan berbagai pemangku kepentingan tersebut, Muh. Rudi menyoroti perlunya penyelesaian berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang telah menjadi catatan dalam pertemuan sebelumnya.
Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan, disertai langkah penyelesaian yang jelas agar persoalan yang sama tidak terus berulang pada setiap pertemuan.
“Pemerintah harus memastikan anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kita tidak boleh hanya berhenti pada pembahasan, tetapi harus memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti dan pelayanan kesehatan semakin baik,” tegasnya.
Muh. Rudi menyebut peningkatan mutu pelayanan kesehatan membutuhkan perhatian terhadap sejumlah aspek, mulai dari ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, obat-obatan hingga dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan dan RSUD Batara Guru bersama pihak terkait untuk menelaah kembali persoalan yang ada dan menyusun tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Ia berharap, pada forum berikutnya, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan tidak lagi hanya membahas persoalan lama, tetapi sudah dapat menunjukkan kemajuan dalam penyelesaiannya.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Dahniar Hasyim Dahlan, menjelaskan berbagai aspek penyelenggaraan kerja sama dengan fasilitas kesehatan, termasuk mekanisme pembayaran kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Menurutnya, pembayaran kapitasi berkaitan dengan jumlah peserta terdaftar serta indikator pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan pembiayaan ini diharapkan mampu mendorong pelayanan promotif dan preventif, sehingga penanganan kesehatan dapat dilakukan lebih dini dan rujukan bisa disesuaikan dengan kebutuhan medis pasien.
Ia juga menyoroti optimalisasi pelayanan puskesmas, termasuk layanan kesehatan gigi, ketersediaan obat-obatan, kelengkapan fasilitas serta pemanfaatan layanan rawat inap sesuai kemampuan fasilitas kesehatan.
Keterbatasan tenaga kesehatan dan sarana pelayanan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapatkan perhatian bersama melalui koordinasi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan penyedia layanan.
Selain membahas peningkatan mutu pelayanan, forum tersebut turut meninjau catatan hasil pertemuan tahun 2025 yang belum ditindaklanjuti. Evaluasi ini menjadi penting seiring berlangsungnya proses kredensial dan rekredensial fasilitas kesehatan untuk kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Luwu, Basaruddin, Kepala Baperida Muh. Arsal Arsyad, Kepala BKPSDM Muhammad Arsyad, Kepala Dinas Kesehatan dr. Rosnawary Basir, Direktur RSUD Batara Guru dr. Daud Mustakim, Ketua IDI, Kepala Puskesmas Bajo, serta perwakilan rumah sakit swasta dan klinik.
Pemkab Luwu berharap forum ini menghasilkan langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai kendala pelayanan kesehatan. Dengan pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang berkesinambungan, dan evaluasi yang terukur, upaya peningkatan pelayanan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(Basman)
