Di Hadapan Wamendagri, Wali Kota Jambi Lantik Ribuan Ketua RT Periode 2025–2030
Kota Jambi – MediaKPK | Sebanyak 1.650 Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kota Jambi resmi dilantik secara serentak oleh Wali Kota Jambi, Maulana, pada Rabu pagi (21/5/2025).
Acara yang digelar di lapangan utama Kantor Wali Kota Jambi ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya pelantikan RT dilakukan secara massal di Indonesia.
Pelantikan ini turut disaksikan tokoh-tokoh penting seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Jambi Al Haris, Anggota DPR RI Bakri, serta unsur Forkopimda Kota Jambi.
Wali Kota Maulana dalam sambutannya menjelaskan bahwa pelantikan serentak ini terinspirasi dari pelantikan kepala daerah secara serentak oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.
“Setelah pemilihan RT dilakukan serentak, hari ini seluruh Ketua RT se-Kota Jambi dilantik bersama. Ini adalah awal sinergi pembangunan dari tingkat kota hingga nasional,” ujar Maulana.
Selain dilantik sebagai Ketua RT, para tokoh masyarakat ini juga dikukuhkan sebagai pemangku adat oleh Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Kota Jambi dan DPRD yang sedang menyusun peraturan daerah (perda) tentang hukum adat.
“Dengan perda ini, persoalan kecil seperti sengketa antarwarga bisa diselesaikan secara adat di tingkat RT,” jelas Maulana.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan dana Rp100 juta per RT secara akuntabel agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Setelah pelantikan, seluruh Ketua RT mengikuti pembekalan dari instansi strategis. Densus 88 memberikan materi tentang deteksi dini radikalisme, sementara BNPB dan BPBD menyampaikan penanganan bencana. Materi lain mencakup wawasan kebangsaan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas.
Selain itu di tempat yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengaku kagum dengan pelantikan RT secara serentak ini. Ia menyebutnya sebagai wujud kedewasaan demokrasi lokal yang patut dicontoh secara nasional.
“Saya salut, tidak ada satu pun gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ini bukti Kota Jambi dewasa secara politik dan rakyat menjadi aktor utama perubahan,” ujarnya.
