KADES TANJUNG BARU KLAIM DANA DESA SUDAH DIPERIKSA INSPEKTORAT DAN BPKP, NAMUN LHP TAK DITUNJUKKAN! PENGELOLAAN ANGGARAN Rp5,137 MILIAR JADI SOROTAN

BATURAJA, OKU, MEDIA K-PK – Transparansi pengelolaan Dana Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan, mulai menjadi sorotan. Kepala Desa Tanjung Baru, Subri Bustan, ST, mengklaim bahwa sejumlah pekerjaan yang dilaksanakan menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023–2026 telah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten OKU dan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Namun, ketika Tim Investigasi Koran Pemantau Korupsi (KPK) meminta dokumen pendukung berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), hingga berita ini diterbitkan dokumen tersebut belum diperlihatkan kepada wartawan.

Persoalan ini mencuat setelah Koran Pemantau Korupsi melayangkan surat klarifikasi resmi Nomor: 056/KLARIFIKASI/KPK-OKU/XI/2026 tertanggal 2 November 2026, perihal permohonan klarifikasi atas dugaan persoalan pengelolaan Dana Desa Tanjung Baru TA 2023–2026 dengan total anggaran yang menjadi objek penelusuran sebesar Rp5.137.000.000.

Dalam surat tersebut, Tim Investigasi mengajukan 20 pertanyaan yang meminta penjelasan mengenai sejumlah aspek pengelolaan anggaran desa. Pihak kepala desa diminta memberikan jawaban dalam waktu 3 x 24 jam.

Namun, selama kurang lebih 12 hari sejak surat dilayangkan, redaksi mengaku belum menerima jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan tersebut.

Setelah wartawan kembali mengirimkan pesan WhatsApp sebagai pengingat dan memberikan batas waktu klarifikasi hingga Senin, 17 November 2026 pukul 12.00 WIB, Subri Bustan akhirnya memberikan tanggapan singkat melalui pesan WhatsApp.

Dalam balasannya, ia menyampaikan:

“Wss.. mohon maaf pak itu semua pekerjaan tersebut sudah melalui pemeriksaan dari pihak Inspektorat Kab OKU dan BPKP Provinsi Sumsel. Tks..”

Pernyataan tersebut menjadi perhatian Tim Investigasi. Pasalnya, klaim telah dilakukan pemeriksaan belum menjawab substansi 20 pertanyaan yang disampaikan redaksi.

KLAIM SUDAH DIPERIKSA, LHP MANA?

Tidak berhenti pada jawaban singkat tersebut, wartawan kemudian meminta bukti administrasi sebagai dasar untuk mengonfirmasi pernyataan kepala desa.

Tim Investigasi meminta kejelasan mengenai:

1. Nomor dan tanggal LHP Inspektorat Kabupaten OKU.

2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat.

3. Apakah terdapat temuan administrasi atau rekomendasi perbaikan.

4. Apakah terdapat kewajiban pengembalian kerugian atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

5. Nomor dan tanggal laporan hasil pemeriksaan atau dokumen hasil pengawasan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

6. Apa kesimpulan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan tersebut.

Tim Investigasi juga menyampaikan bahwa apabila memang seluruh pengelolaan kegiatan telah diperiksa dan tidak ditemukan persoalan sebagaimana yang dipertanyakan, dokumen hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan klarifikasi yang penting bagi pemberitaan.

❮ ❯

Namun, sampai berita ini disusun, wartawan belum memperoleh dokumen LHP maupun penjelasan lanjutan atas permintaan tersebut.

LSM PETIR: PEMERIKSAAN INTERNAL BUKAN OTOMATIS BEBAS DARI PERSOALAN HUKUM

Ketua DPC LSM PETIR Kabupaten OKU, saat dimintai tanggapannya, menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan fungsi lembaga pengawasan internal dan lembaga pemeriksa eksternal maupun aparat penegak hukum.

Menurutnya, Inspektorat Kabupaten OKU merupakan aparat pengawasan intern pemerintah daerah, sedangkan BPKP menjalankan fungsi pengawasan intern pemerintahan sesuai kewenangannya.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan, adanya pemeriksaan oleh Inspektorat maupun BPKP tidak serta-merta menutup kemungkinan dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut apabila kemudian ditemukan indikasi penyimpangan atau bukti yang relevan.

“Sudah diperiksa Inspektorat dan BPKP bukan berarti otomatis seluruh persoalan selesai. Kalau memang ada dugaan penyimpangan dan ditemukan bukti yang cukup, tentu tetap dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum,” jelasnya.

Ia juga menilai keterbukaan dokumen pemeriksaan penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat dan menghindari munculnya spekulasi mengenai pengelolaan anggaran desa.

KORAN KPK TEGASKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Redaksi Koran Pemantau Korupsi menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan bentuk vonis maupun tuduhan bahwa Kepala Desa Tanjung Baru telah melakukan tindak pidana korupsi.

Penelusuran dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara yang bersumber dari Dana Desa.

Redaksi tetap memberikan kesempatan kepada Subri Bustan, ST, untuk menyampaikan klarifikasi secara lengkap, termasuk memperlihatkan dokumen hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten OKU dan BPKP Provinsi Sumatera Selatan apabila dokumen tersebut tersedia dan dapat dibuka sesuai ketentuan.

Keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat mengetahui bagaimana anggaran desa dikelola, dilaksanakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

TIM INVESTIGASI KORAN KPK AKAN TERUS MENELUSURI

Dengan nilai anggaran yang menjadi objek penelusuran mencapai Rp5,137 miliar selama TA 2023–2026, Tim Investigasi Koran Pemantau Korupsi menyatakan akan terus melakukan penelusuran terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, serta pertanggungjawaban Dana Desa Tanjung Baru.

Redaksi juga membuka ruang bagi Inspektorat Kabupaten OKU, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai status pemeriksaan yang diklaim oleh kepala desa.

Satu hal yang menjadi perhatian publik: apabila pemeriksaan memang telah dilakukan, apa hasilnya dan bagaimana tindak lanjutnya?

Transparansi bukan sesuatu yang perlu dihindari. Justru keterbukaan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan uang negara.

BERSAMBUNG…

(JW/Tim Investigasi Koran Pemantau Korupsi)