GMKI Ambon Perjelas Narasi Keliru Pembangunan Jembatan Wai Tomu
Ambon.MediaKPK.Co.Id.,
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon memberikan penjelasan terkait pemberitaan pembangunan Jembatan Sungai Wai Tomu yang sebelumnya dimuat media online Gapura Manise. Penjelasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pihak Kodam XV/Pattimura di Cafe Pelangi, Ambon, Sabtu (14/11/2026), sebagai upaya menyamakan pemahaman dan meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua GMKI Cabang Ambon, Reno Patty, menyampaikan bahwa kritik yang disuarakan organisasinya bukan merupakan bentuk penolakan terhadap pembangunan Jembatan Sungai Wai Tomu. Perhatian GMKI lebih diarahkan pada aspek perizinan dan pentingnya memastikan seluruh ketentuan yang berlaku terpenuhi dalam proses pembangunan.
“Kami ingin memperjelas bahwa kritik yang kami sampaikan bukan dimaksudkan untuk mengecam ataupun menolak pembangunan Jembatan Sungai Wai Tomu. Kami hanya ingin menyampaikan masukan agar seluruh proses pembangunan memperhatikan ketentuan dan persyaratan perizinan yang berlaku,” ujar Reno.
Ia juga menyesalkan narasi pemberitaan salah satu media online (GM) yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan maksud dan substansi pernyataan GMKI.
Menurutnya, GMKI hanya menekankan perlunya penghentian sementara aktivitas pembangunan hingga seluruh persyaratan perizinan diselesaikan, bukan meminta pembongkaran konstruksi bangunan sebagaimana yang tergambar dalam narasi pemberitaan tersebut.
“Kami berharap setiap informasi atau pernyataan yang disampaikan kepada media dapat diberitakan sesuai dengan maksud dan substansi sebenarnya, tanpa mengubah konteks dari apa yang kami sampaikan.
Kami menghargai kerja jurnalistik dan berharap proses konfirmasi serta verifikasi tetap menjadi bagian penting agar informasi yang diterima masyarakat tetap utuh dan berimbang,” tambah Reno.
Reno menegaskan bahwa GMKI tetap menghargai upaya penataan kawasan Sungai Wai Tomu. Menurutnya, kritik dan masukan yang disampaikan merupakan bagian dari kepedulian terhadap proses pembangunan agar berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain membahas pemberitaan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai manfaat penataan kawasan Sungai Wai Tomu, khususnya terkait peluang pelibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menanggapi hal tersebut, mengutip pernyataan dari Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura Brigjen TNI Julius Jolly Suawa, bahwa pengelolaan dan penentuan pelaku UMKM nantinya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Kodam hanya memberikan kriteria sebagai acuan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas usaha di kawasan tersebut.
Kodam juga menegaskan bahwa penataan UMKM tidak ditujukan untuk memberikan prioritas kepada kelompok tertentu, termasuk Keluarga Besar TNI (KBT), tetapi diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan aktivitas ekonomi.
GMKI turut menyampaikan harapan agar sosialisasi pembangunan dapat diperluas, termasuk kepada masyarakat dan jemaat gereja di sekitar kawasan, sehingga informasi mengenai tujuan, tahapan, dan manfaat penataan dapat dipahami secara menyeluruh.
Menanggapi hal tersebut, Kodam menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi telah dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur serta perwakilan elemen masyarakat. Kodam juga menyambut baik setiap saran tersebut sebagai masukan untuk memperkuat komunikasi dan pemahaman bersama.
Dalam aspek teknis, Kodam menjelaskan bahwa kalangan akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) turut dilibatkan dalam mendukung kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), termasuk melalui kajian bidang biologi dan kimia.
Melalui pertemuan ini, Kodam XV/Pattimura menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat. Setiap kritik, pertanyaan, maupun masukan akan menjadi bagian dari perhatian dalam pelaksanaan penataan kawasan Sungai Wai Tomu.
Penataan kawasan tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan infrastruktur dan ruang publik yang lebih baik, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, mendukung pertumbuhan UMKM, serta mendorong kemajuan Kota Ambon.*
( MNP. 01)
