MASA JABATAN PLT KAKANWIL KEMENAG BABEL DISOROT, FORUM PURNA BAKTI RESMI LAPORKAN PRIL MERORI KE KEMENAG RI
PANGKALPINANG, MEDIA KPK – Masa penugasan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pril Merori, menjadi sorotan Forum Purna Bakti Kementerian Agama Kepulauan Bangka Belitung.
Ketua Forum Purna Bakti Kementerian Agama Babel berinisial MS mempertanyakan lamanya masa penugasan Pril Merori yang disebut telah menjabat sebagai Plt. sejak 1 Juli 2025. Persoalan tersebut bahkan telah dilaporkan secara resmi kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk mendapatkan perhatian dan penjelasan.
MS menilai masa penugasan Plt. yang telah berlangsung lebih dari enam bulan perlu dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan dan manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Menurut MS, ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur batas waktu penugasan pejabat yang melaksanakan mandat, termasuk ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan. Ia juga merujuk Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1/SE/2021 yang menjadi pedoman terkait penugasan Plt.
Selain itu, MS menyebut sejumlah regulasi lain yang menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi, antara lain PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta ketentuan mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
“Kalau memang masa penugasan Plt. sudah melewati batas waktu yang ditentukan, seharusnya Kementerian Agama segera memberikan kepastian, apakah pejabat yang bersangkutan akan ditetapkan secara definitif atau dilakukan pergantian sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ungkap MS.
Ia juga menyoroti ketentuan mengenai batas kewenangan pejabat Plt. Menurutnya, berdasarkan pedoman BKN, terdapat pembatasan terhadap pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada status hukum kepegawaian, organisasi, maupun alokasi anggaran.
Karena itu, MS meminta Kementerian Agama RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas Plt. Kakanwil Kemenag Babel, termasuk memastikan seluruh kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor kewenangan yang diberikan.
SEJAK BERDIRINYA KANWIL TAHUN 2000, BARU KALI INI DISOROT
MS mengungkapkan, sejak berdirinya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2000, menurut pengamatannya, baru kali ini penugasan Plt. Kakanwil berlangsung dalam waktu yang begitu panjang.
Ia khawatir ketidakpastian kepemimpinan definitif dapat memengaruhi kesinambungan program kerja, koordinasi kelembagaan, serta sinergi pelaksanaan program keagamaan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Padahal, menurut MS, terdapat sejumlah kandidat dari daerah yang dinilai memiliki pengalaman dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses pengisian jabatan Kakanwil secara definitif.
Ia menyebut nama H. Abdul Rohim, H. Jamaludin, dan H. Parmantasi sebagai figur yang menurut keterangannya telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam proses seleksi.
Namun hingga saat ini, MS mempertanyakan belum adanya kepastian mengenai siapa kandidat yang akan ditetapkan untuk mengisi jabatan Kakanwil Kemenag Babel secara definitif.
REDaksi MENUNGGU KLARIFIKASI PLT KAKANWIL
Sementara itu, ketika dikonfirmasi media mengenai laporan Forum Purna Bakti Kementerian Agama Babel serta persoalan masa penugasannya sebagai Plt. Kakanwil, Peril Memori belum memberikan tanggapan.
Redaksi Media KPK tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pril Merori maupun Kementerian Agama Republik Indonesia agar persoalan ini dapat dijelaskan secara transparan dan berimbang.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari Kementerian Agama RI, terutama terkait dasar hukum perpanjangan penugasan Plt., batas kewenangan yang diberikan, serta kepastian proses pengisian jabatan Kakanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara definitif.
(S. Gimpong – Media KPK)
