Polres Seram Bagian Barat Bongkar Kasus Dugaan Korupsi ADD dan DD Desa Seriawan Dan Ditetapkan AP Tersangka
Piru.MediaKPK.Co.Id.,
Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Seram Bagian Barat (SBB) mengungkap dugaan Kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Seriawan Kecamatan Kairatu untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2023 yang menyeret Kepala Desa (Kades) berinisial (AP) dan ditetapkan sebegai tersangka.
Berdasarkan dokumen kronologi perkara penyidikan Polres SBB, dugaan Kasus penyimpangan ini, mengakibatkan kerugian keuangan negara, daerah, atau Desa sebesar Rp. 451.049.100.,
Angka kerugian itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat SBB Nomor 700.1.2.1/15, tertanggal 15 Oktober 2026.
Dalam dokumen tersebut, kerugian pada Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar Rp.159.896.040.
Sementara pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp. 291.153.060.
“Dokumen penyidikan menyebutkan, Desa Seriawan menerima anggaran ADD dan DD melalui rekening pemerintah desa pada Bank Maluku-Malut, masing-masing sebesar Rp1.414.378.000 pada 2022 dan Rp1.335.097.652 pada 2023,” ungkap Kapolres AKBP Refindo Pradikta Rulando saat jumpa pers dengan sejumlah media, yang berlangsung di Aula Polres, Jumat 13/11/3026.
Kapolres ungkapkan, dalam proses penyidikan, penyidik mengidentifikasi sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Di antaranya, dugaan pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif untuk pembayaran upah tenaga kerja, pembangunan bak air bersih, belanja modal kendaraan bermotor, serta selisih pertanggungjawaban kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan.
Selain itu, ungkap Rolando, penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga atau mark-up pada pengadaan bahan bantuan material, rehabilitasi rumah tidak layak huni, fasilitas jamban, belanja pakaian, serta belanja makan dan minum relawan COVID-19.
Dugaan penyimpangan lainnya berkaitan dengan kelebihan pembayaran jasa angkut, pertanggungjawaban fiktif belanja bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan, hingga pengeluaran kas ADD dan DD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 yang disebut tidak disertai bukti pertanggungjawaban.
Lanjut Kapolres, dalam penyidikan telah memeriksa sebanyak 32 orang saksi terdiri dari masyarakat penerima bantuan, pemilik toko, perangkat desa, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pegawai Badan Umum Daerah (BUD), serta ahli auditor.
Ditegaskan, dalam perkara ini, nama AP ditulis sebagai Kepala Desa Seriawan periode 2021 hingga saat ini, disebut sebagai pihak yang berdasarkan surat keputusan bupati bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
Penyebutan nama tersebut merupakan bagian dari uraian dokumen penyidikan dan tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah.
“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik juga telah mengumpulkan sejumlah alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan barang bukti.
Adapun barang bukti yang disebut dalam dokumen antara lain surat keputusan pengangkatan perangkat Desa Seriawan, rekening koran Bank Maluku atas nama pemerintah desa, serta dokumen APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022,” tegas Kapolres.
Menurutnya, kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan ADD dan DD yang semestinya digunakan untuk pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Publik saat ini, menantikan perkembangan penanganan perkara oleh Polres SBB, termasuk penjelasan resmi mengenai status hukum pihak-pihak yang terkait serta langkah lanjutan penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut.
“Seluruh dugaan dalam perkara ini, tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku dengan menjunjung asas praduga tak bersalah,” terangnya.
Kapolres menegaskan, atas kasus ini Kades Seriawan dalam hal ini AP resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi melalui surat penetapan tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/113/XI/RES.3.3./2026/Satreskrim, tertanggal 4 November 2026. Setelah penetapan tersebut*
( MMP. 01)
