Gandeng Unanda dan Komnas HAM, MDA Tingkatkan Kapasitas Personel Keamanan
Luwu.Media.K-PK
PT Masmindo Dwi Area (MDA) terus memperkuat kapasitas personel keamanan melalui pembekalan Hak Asasi Manusia (HAM). Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma (Unanda) dalam pelaksanaan Pelatihan HAM bagi jajaran personel keamanan.
Pelatihan yang dimulai pada 9 Agustus 2026 dan dilaksanakan dalam tiga angkatan tersebut diarahkan untuk membangun pemahaman yang lebih kuat mengenai penerapan prinsip HAM dalam menjalankan fungsi pengamanan.
Personel dibekali pemahaman agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan proporsional, sekaligus tetap menghormati hak serta martabat setiap orang.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Saurlin P. Siagian, S.Sos., M.A., hadir sebagai salah satu pemateri utama. Selain itu, materi juga disampaikan Wakil Rektor IV Unanda, Dr. Abdul Rahman Nur, S.H., M.H.
Materi yang diberikan mencakup penerapan prinsip HAM dalam fungsi pengamanan, penanganan potensi konflik, hingga perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Komisaris MDA Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., CPCD., bersama Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, turut mengikuti kegiatan secara daring dan memberikan sambutan kepada peserta.
Trisakti mengatakan personel keamanan memiliki peran strategis karena menjadi bagian perusahaan yang banyak berinteraksi langsung dengan karyawan dan masyarakat.
“Cara kita berkomunikasi, mengambil tindakan, menyelesaikan suatu situasi, dan memperlakukan setiap orang harus tetap mengedepankan penghormatan terhadap HAM, profesionalisme, dan proporsionalitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, prinsip tersebut harus menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari serta berjalan sejalan dengan nilai-nilai MATAPPA.
Dalam pemaparannya, Saurlin P. Siagian menjelaskan bahwa pemahaman HAM tidak dapat dipisahkan dari aktivitas operasional perusahaan, khususnya dalam menjalankan fungsi pengamanan.
Setiap tindakan dan keputusan personel di lapangan perlu mempertimbangkan hak-hak setiap pihak sehingga pengamanan dapat dilakukan secara efektif, terukur, dan bertanggung jawab.
Hal senada disampaikan Dr. Abdul Rahman Nur. Menurutnya, perspektif HAM perlu ditempatkan sejak awal dalam proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan potensi persoalan.
“HAM tidak boleh hanya dibicarakan setelah konflik terjadi. Prinsip HAM harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan operasional perusahaan sejak awal,” katanya.
Pembekalan ini dinilai semakin penting seiring aktivitas MDA yang memasuki fase konstruksi. Kondisi tersebut meningkatkan intensitas interaksi antara pekerja, kontraktor, masyarakat, serta berbagai pihak di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Dengan latar belakang masyarakat yang memiliki nilai, budaya, dan kearifan lokal yang beragam, personel keamanan diharapkan mampu mengedepankan pendekatan yang profesional dan humanis.
Melalui kerja sama dengan Unanda dan keterlibatan akademisi serta praktisi, MDA berkomitmen memperkuat kualitas sumber daya manusia agar pelaksanaan fungsi pengamanan dapat berjalan sejalan dengan prinsip HAM.(Basman)
