Bahas Arah Anggaran 2027, Pemkot Palopo Dorong Penguatan SDM, Ekonomi dan Infrastruktur
Palopo,Media.K-PK
Penguatan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, infrastruktur inklusif dan peningkatan kualitas layanan publik menjadi bagian dari arah kebijakan Pemerintah Kota Palopo dalam penyusunan anggaran Tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, saat menyerahkan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 bersama Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palopo, Senin (10/8/2026).
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palopo dan dipimpin Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis.
Dalam sambutan tertulis Wali Kota Palopo, disebutkan bahwa strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.”
Pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga disiplin fiskal, meningkatkan kualitas belanja publik serta memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah.
Sementara pada perubahan APBD 2026, fokus pembangunan diarahkan pada agenda “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi.”
Menurut Akhmad Syarifuddin, dinamika perekonomian global dan berbagai tantangan pembangunan membutuhkan kebijakan fiskal yang mampu memperkuat ketahanan fiskal daerah.
Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas belanja publik dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. RKPD 2027 menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dengan fokus pada agenda pembangunan daerah bertema
“Akselerasi Daya Saing SDM, Transformasi Ekonomi dan Layanan Publik Berbasis Infrastruktur Inklusif serta Tata Kelola Digital.”
Sejumlah prioritas pembangunan yang disampaikan meliputi peningkatan produktivitas dan penguatan SDM, pemanfaatan infrastruktur untuk pertumbuhan inklusif, mandatory spending bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi.
Pemerintah Kota Palopo juga tetap memperhatikan berbagai kebijakan tematik dan isu strategis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Arah kebijakan tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan panjang menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Wakil Wali Kota menekankan bahwa pencapaian target pembangunan membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Karena itu, penetapan belanja harus dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas program dan kegiatan serta ketersediaan sumber pendapatan.
KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun program kerja pemerintah daerah yang lebih terarah dan efisien, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Wali Kota berharap rancangan tersebut dapat dibahas dan disepakati bersama DPRD untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Palopo, para staf ahli Wali Kota, asisten, pimpinan perangkat daerah, camat, lurah lingkup Pemerintah Kota Palopo serta undangan lainnya.(*/Basman)
.
