Pemerhati Kebijakan Publik Darul Kutni Tuhepaly : Desak Gubernur Maluku Audit Kinerja BPDM Dan Pastikan Modal APBD Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat Maluku
Ambon,Media.K-PK
Pemerhati Kebijakan Publik Maluku, Darul Kutni Tuhepaly mendesak Gubernur Maluku segera melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara / BPDM. Desakan ini muncul karena bank kebanggaan daerah itu dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah, padahal setiap tahun menerima penyertaan modal dari APBD.
Pernyataan tersebut disampaikan Tuhepaly kepada wartawan di Ambon, 8/8/2026.
Uang rakyat harus berbuah untuk Maluku.
Menurutnya, BPDM sebagai BUMD memiliki posisi strategis sebagai “jantung” keuangan daerah. Sama seperti BUMN, setiap penyertaan modal dari APBD adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan.
“Sudah saatnya Gubernur melakukan audit terhadap BPDM.
Kita harus tahu sejauh mana modal yang kita tanam mampu menghasilkan keuntungan, kredit produktif, dan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku dan Maluku Utara,” tegas Tuhepaly.
Kontribusi ke PAD Masih Belum Sebanding,
Ia menilai, selama bertahun-tahun Pemprov Maluku terus mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk memperkuat modal BPDM. Namun kontribusi bank daerah terhadap PAD dan pembiayaan UMKM di desa-desa masih belum sebanding.
“Kalau terus disuntik modal tapi laba dan kontribusinya ke daerah datar-datar saja, maka ini harus dievaluasi serius. Jangan sampai APBD jadi beban tanpa hasil yang bisa dirasakan rakyat,” ujarnya.
Profesionalisme Direksi Jadi Kunci,
Tuhepaly juga menyoroti tata kelola dan penempatan jajaran direksi serta komisaris BPDM. Ia mendorong agar pengurus bank dipilih berdasarkan kompetensi di bidang perbankan, bukan titipan politik.
“Bank daerah harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Lemahnya tata kelola inilah yang membuat BPDM belum bisa tancap gas sebagai penggerak ekonomi Maluku,” katanya.
Jadikan BPDM Seperti BPD Sukses di Daerah Lain,,
Sebagai solusi, ia mendorong Pemprov menerapkan prinsip equal treatment, dengan menjadikan tata kelola BPD sukses di provinsi lain sebagai acuan. BPDM harus berani ekspansi kredit produktif, digitalisasi layanan, dan menyentuh UMKM serta petani, nelayan di pelosok.
“Setiap penyertaan modal harus diposisikan sebagai investasi. Wajib dievaluasi tiap tahun. BPDM harus jadi motor penggerak ekonomi, bukan hanya tempat penitipan dana pemerintah,” tegasnya.
“Harapan: BPDM Bangkit, Ekonomi Maluku Bergerak*
Darul berharap hasil audit menjadi dasar pembenahan total di tubuh BPDM.
Mulai dari penguatan manajemen, peningkatan SDM, hingga ekspansi bisnis yang berdampak langsung pada peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Maluku dan Maluku Utara.
“Kalau BPDM kuat, maka ekonomi Maluku ikut kuat. Itu harapan kita semua,” pungkasnya.,*
( MNP. 01)
