Paradoks Di Lumbung Ikan Dan Rempah : KOPDES Merah Putih Solusi Ekonomi Desa Kepulauan
Ambon.MediaKPK.Co.Id.,
Di perairan Maluku, fajar kerap disambut deru perahu kecil yang membelah ombak. Di darat, aroma pala dan cengkeh menyapa udara pagi di sela rimbun pepohonan. Sejak berabad-abad lalu, gugusan pulau ini dikenal sebagai jantung jalur rempah dunia sekaligus salah satu wilayah dengan kekayaan bahari terbesar di Nusantara.
Namun, di balik hamparan biru laut dan suburnya tanah kepulauan, potret kemiskinan masih membayangi banyak warga Maluku, Hal ini disampaikan oleh Faisal Sangaji, M.Pd., kepada Awak Media Minggu 22/11/2026.
Menurutnya Fenomena ini kerap disebut sebagai paradoks sumber daya alam, yakni kelimpahan alam tidak otomatis menjelma menjadi kesejahteraan warga. Data resmi mempertegas kontras tersebut.,” Ujarnya.
“Persentase penduduk miskin di Maluku tercatat masih berada di kisaran dua digit yakni sekitar 15,25 persen pada September 2025 dengan garis kemiskinan mencapai Rp825.638 per kapita per bulan pada Maret 2026. Mengapa daerah yang dijuluki lumbung ikan nasional dan penghasil rempah legendaris justru masih bergulat dengan kemiskinan struktural…?.
Faisal Sangaji, menyimpulkan kondisi ini, Jika menengok potensi perikanan tangkap, Maluku memiliki modal besar, berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan produksi perikanan tangkap Maluku mencapai sekitar 493.455 ton.,” Petiknya.
Sementara secara Nasional produksi tuna berada di kisaran 328.217 ton dengan perairan Maluku menjadi salah satu sentra utamanya,” jelas Faisal Sangaji.
Di darat, pala tetap menjadi komoditas ikonik. Proyeksi Kementerian Pertanian mencatat produksi pala nasional tahun 2026 sekitar 40.802 ton, dan Maluku terus memainkan peran strategis dalam rantai pasok rempah tersebut.
Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Asal PKC Jakarta ini, menjelaskan berdasarkan Hasil Investigasi pada titik tertentu tentang adanya kondisi tersebut, Namun disisi yang lain adanya kelimpahan angka produksi yang belum berbanding lurus dengan kesejahteraan nelayan dan petani.
Ikan tuna bernilai ekspor tinggi kerap keluar dalam bentuk bahan baku segar atau beku tanpa pengolahan lanjutan bahkan ini bernilai tambah tinggi di daerah asal. Begitu pula pada komoditas pala : banyak petani melepas hasil panen dalam bentuk biji atau fuli mentah dengan posisi tawar lemah di hadapan rantai tengkulak, sementara pemrosesan lanjutan, pengemasan berstandar mutu, dan margin perdagangan terbesar justru mengalir ke luar Maluku.
Kemiskinan di wilayah kepulauan jarang berdiri sebagai persoalan tunggal.
Di Maluku, setidaknya ada tiga simpul masalah yang saling mengunci. Pertama, konektivitas dan logistik mahal karena karakteristik kepulauan membuat biaya angkut antarpulau tinggi, sementara fasilitas cold storage dan pabrik es belum merata di semua kantong produksi sehingga mutu ikan mudah turun dan biaya distribusi menekan margin produsen.
Kedua, minimnya hilirisasi lokal membuat daerah hanya memungut nilai tambah awal, sementara keuntungan besar dari pengolahan lanjutan dinikmati di luar wilayah.
Ketiga, akses modal dan layanan dasar terbatas membuat nelayan kecil dan petani kebun menghadapi hambatan modal kerja, teknologi pascapanen, serta kesenjangan pendidikan dan kesehatan yang membatasi mobilitas ekonomi jangka panjang.
Pembangunan Maluku tidak boleh lagi bertumpu pada pola ekstraksi bahan mentah murah yang hanya mengejar volume produksi. Menambah tangkapan tuna atau melakukan peremajaan tanaman untuk memanen lebih banyak pala tanpa membenahi struktur rantai pasok justru memperpanjang ketergantungan pada tengkulak dan memperlebar ketimpangan.
Kekayaan alam hanya akan menurunkan kemiskinan jika nilai tambah tertahan di dalam Maluku dan jatuh ke tangan pelaku usaha lokal. Dalam ekonomi kepulauan, hambatan utamanya bukan sekadar jarak laut, melainkan terputusnya rantai pengolahan dan pemasaran di tingkat lokal.
Untuk membalik keadaan tersebut, kebijakan pemerintah daerah perlu diarahkan pada tiga langkah nyata yang bertumpu pada sinergi pemerintah daerah dan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program strategis Presiden Prabowo.
Pertama, desentralisasi pengolahan via hub and spoke kepulauan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus berhenti memusatkan proyek hilirisasi hanya di satu titik perkotaan besar. Anggaran daerah dan insentif investasi perlu diarahkan untuk menambah unit pengolahan skala kecil-menengah, pabrik es, dan cold storage di gugus-gugugus pulau sentra produksi, sekaligus mendukung konektivitas antarpulau kecil agar mutu tuna dan pala tetap terjaga sejak hari pertama panen atau pendaratan.
Kedua, Kopdes Merah Putih sebagai konsolidator pascapanen di tingkat desa atau negeri. Di wilayah kepulauan yang terpisah jarak, petani pala dan nelayan kecil sulit bergerak sendiri. Kopdes Merah Putih harus bertransformasi melampaui pola koperasi terdahulu yang sekadar menjadi unit simpan pinjam atau sewa alat. Kopdes Merah Putih penting tampil sebagai agregator pascapanen di tingkat desa dengan menyediakan rumah pengering pala standar ekspor, tempat pelelangan ikan mini, hingga pusat pengemasan awal agar nilai tambah pertama tidak langsung melayang ke luar desa, sekaligus menyediakan pembiayaan berbasis offtaker. Di level kawasan atau kabupaten, Kopdes Merah Putih juga dapat menggalang kekuatan tawar agar nelayan tuna dan petani pala memiliki skala ekonomi untuk berkontrak langsung dengan pembeli resmi atau industri pengolahan serta mengakses kredit mikro berbunga rendah saat paceklik.
Ketiga, standar mutu dan keberlanjutan ekologis. Pemerintah daerah bersama Kopdes Merah Putih perlu mendampingi sertifikasi mutu, ketertelusuran asal, serta pengelolaan laut dan kebun rempah yang lestari. Tanpa menjaga ekosistem laut dan kesuburan lahan, basis ekonomi Maluku akan tergerus dari dalam.
Kekayaan laut dan rempah adalah modal awal yang luar biasa, tetapi bukan jaminan otomatis bagi kemakmuran warga.
Selama kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya memotong mata rantai ekstraksi mentah, serta Kopdes Merah Putih belum menjadi tulang punggung ekonomi desa kepulauan, kemiskinan di tengah kelimpahan akan terus berulang.
Sudah saatnya memperbaiki tata kelola ekonomi Maluku dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai pemilik nilai tambah, bukan sekadar penyedia bahan baku murah di tanah dan lautnya sendiri.*
( MNP. 01)

