Uncategorized

DIDUGA KEGIATAN REVITALISASI GUNAKAN PASIR LAUT DAN UBAH RANGKA BAJA JADI KAYU, REHABILITASI TK WAHANA WANITA DIMINTA DIKERJAKAN ULANG DAN PIHAK APH HARUS MENINDAK LANJUTI

Koran Pemantau Kirupsi ( KPK) Pandeglang, Sabtu, 21 -November 2026*

Pelaksanaan Rehabilitasi bangunan TK Wahana Wanita, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, diminta untuk dikerjakan ulang. Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan klarifikasi antara pihak sekolah dengan Ketua DPC.JAM-Banten (Dewan Pimpinan Cabang – Jaringan Aspirasi Masyarakat Banten) Kabupaten Pandeglang.

Permintaan itu muncul karena diduga pelaksanaan pekerjaan telah keluar dari spesifikasi teknis yang ditetapkan, yakni dugaan penggunaan pasir laut sebagai bahan material, serta dugaan penggantian rangka baja pada bagian atap menjadi konstruksi kayu.

Pertemuan klarifikasi digelar di Gedung Koperasi Cimanggu dan dihadiri oleh Kepala Sekolah TK Wahana Wanita, Ibu Wiga, tim aktivis Pandeglang, Waka Polsek Cimanggu, anggota Satpol PP Kecamatan Cimanggu, Kormin Cimanggu, serta awak media.

N.Sujana Akbar Ketua DPC.JAM-Banten Pandeglang didampingi oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM GIB Korwil Banten, Heri Ruswadi, M.S.

Dalam pertemuan tersebut, N.Sujana Akbar Ketua DPC.JAM-Banten meminta penjelasan terkait dugaan penggunaan pasir laut dan dugaan perubahan konstruksi atap dari rangka baja menjadi kayu pada bangunan TK tersebut.

Menurut keterangan yang disampaikan dalam pertemuan, pihak kepala sekolah mengakui adanya kelalaian dan ketidaktahuan mengenai larangan penggunaan pasir laut dalam pekerjaan proyek pemerintah. Pengakuan tersebut disampaikan di hadapan Waka Polsek Cimanggu dan Satpol PP Kecamatan Cimanggu.

Waka Polsek Cimanggu, Windi, dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa setiap pelaksanaan pembangunan pemerintah sudah jelas melarang penggunaan material pasir laut tanpa izin resmi.

Menurutnya, penggunaan pasir laut tanpa izin resmi dapat merusak ekosistem pesisir dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Bidang Hukum dan HAM GIB Korwil Banten, Heri Ruswadi, M.S., menyampaikan bahwa pekerjaan rehabilitasi TK Wahana Wanita tidak mungkin dikerjakan ulang sepenuhnya oleh pihak sekolah, mengingat bangunan tersebut diklaim sudah selesai sekitar 90 persen.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tetap harus ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku di indonsia ini.

Sementara itu, Ketua DPC . JAM-Banten Kabupaten Pandeglang , Nana Sujana Akbar, menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya bersama tim akan melanjutkan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran pembangunan rehabilitasi TK Wahana Wanita tersebut.

> “Kami akan melanjutkan tindak lanjut atas dugaan penggunaan pasir laut dan dugaan penggantian rangka baja dengan konstruksi kayu pada bagian atap. Ini soal kualitas bangunan untuk anak-anak dan soal kepatuhan terhadap aturan,”_ ujar Nana Sujana Akbar.

N.Sujana Akbar Ketua DPC.JAM-Banten Kabupaten Pandeglang dan Ketua Bidang Hukum dan HAM GIB meminta kepada Waka Polsek Cimanggu untuk bersikap tegas secara hukum apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen yang sah.


Dugaan penggunaan pasir laut tanpa izin resmi dan dugaan penyimpangan dari spesifikasi teknis dalam pekerjaan pemerintah, apabila terbukti, dapat bersinggungan dengan ketentuan berikut:

1.Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:*
– *UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014* tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K)
– *Pasal 35 UU No. 1 Tahun 2014:* Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah pesisir wajib memiliki izin, termasuk penambangan pasir laut
– *Pasal 73 UU No. 1 Tahun 2014:* Sanksi pidana bagi penambangan pasir laut tanpa izin

*2. Bidang Lingkungan Hidup:*
– *UU No. 32 Tahun 2009* tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 6 Tahun 2023* tentang Cipta Kerja
– *Pasal 69 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009:* Larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
– *Pasal 98, 99, dan 109 UU No. 32 Tahun 2009:* Sanksi pidana bagi perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu dan/atau perusakan lingkungan hidup

*3. Bidang Perizinan Berusaha dan Penataan Ruang Laut:*
– *PP No. 5 Tahun 2021* tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Permen KP No. 28 Tahun 2021* tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
4.Bidang Jasa Konstruksi dan Pengadaan:*
UU No. 2 Tahun 2017* tentang Jasa Konstruksi
Pasal 52 dan 53 UU No. 2 Tahun 2017:* Penyedia jasa wajib melaksanakan pekerjaan sesuai standar, spesifikasi teknis, dan kontrak kerja konstruksi
– *Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021* tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – pekerjaan wajib dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, RAB, dan kontrak

*5. Bidang Pengawasan Dana Pendidikan:*
– Pekerjaan rehabilitasi sekolah yang bersumber dari dana pemerintah wajib dilaksanakan sesuai RAB, spesifikasi teknis, dan bestek. Penyimpangan material, apabila terbukti, dapat menjadi objek pemeriksaan oleh Inspektorat, BPK, dan Aparat Penegak Hukum (APH).

 

N.Sujana Akbar Ketua DPC.JAM – Banten meminta dinas terkat agar adanya tuntutan Melakukan pengujian laboratorium terhadap material pasir yang digunakan, untuk memastikan apakah benar pasir laut atau pasir darat / pasir sungai yang memenuhi spesifikasi. Membuka RAB, gambar kerja, dan spesifikasi teknis pekerjaan rehabilitasi TK Wahana Wanita untuk dicocokkan dengan kondisi fisik di lapangan
Memeriksa konstruksi atap* – apakah benar rangka baja diganti kayu, dan apakah penggantian tersebut memiliki persetujuan perubahan / addendum yang sah
Mengambil langkah hukum yang tegas” apabila dugaan pelanggaran terbukti, sesuai ketentuan yang berlaku
Memerintahkan perbaikan / pengerjaan ulang* pada bagian pekerjaan yang terbukti menyimpang dari spesifikasi, demi keselamatan dan kualitas bangunan untuk anak-anak

N.Sujana Akbar , Ketua DPC.JAM-Banten menegaskan akan menindaklanjuti persoalan ini apabila tidak ada ketegasan hukum dari pihak yang berwenang.

( Rubel/ Tim)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
×
Banner Iklan 1
Banner Iklan 2
Banner Iklan 3