PPK CHAIRI HILANG! PPTK KALSUN ABADI BUNGKAM! PUSKESMAS Rp 2 MILIAR GUNUNG MERAKSA HANCUR, KADINKES OKU BUNGKAM 23 HARI!
BATURAJA, Media KPK – Koran Pemantau Korupsi (KPK) kembali menyoroti tentang dugaan gagalnya konstruksi Puskesmas Rawat Inap Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kab. OKU Provinsi Sumatra Selatan!!.
Setelah 23 hari Surat Klarifikasi tidak dijawab, kini terungkap fakta baru yang lebih memalukan! Pejabat yang paling bertanggung jawab atas proyek Rp 2 Miliar ini, tidak pernah bisa ditemui untuk konfirmasi!.
Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Gunung Meraksa Kec. Lubuk Batang (BKBK)
Sumber Dana: APBD 2024.
Pagu: Rp 2.000.000.000,-
HPS: Rp 1.917.284.458,88
Kode Tender: 6199401 – LPSE.
Surat Klarifikasi Koran KPK: Nomor 053/KLARIFIKASI/KPK-OKU/DINKES/X/2026 Tanggal 30 Oktober 2026.
Berdasarkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK adalah pejabat yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, mutu pekerjaan, dan pembayaran! PPTK adalah pejabat yang membantu PPK mengendalikan teknis di lapangan!
Artinya, jika bangunan hancur, PPK dan PPTK adalah orang pertama yang wajib dimintai pertanggungjawaban!!.
Tim Investigasi Koran KPK sudah berulang kali datang ke Kantor Dinas Kesehatan Kab. OKU untuk melakukan konfirmasi langsung kepada PPK, Pak CHAIRI, sesuai dengan UU Pers No.40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mewajibkan konfirmasi berimbang!
Setiap kali Tim Koran KPK datang ke kantor, PPK Pak CHAIRI tidak pernah ada di tempat!
Menurut keterangan staf kantor Dinas Kesehatan OKU kepada Tim Koran KPK, PPK Pak CHAIRI tidak masuk karena alasan *”Dinas Luar”* atau *”Tidak Masuk Karena Orang Tuanya Sakit”.*
Koran KPK menghormati alasan keluarga yang sakit. Namun, sebagai pejabat publik yang mengelola uang rakyat Rp 2 Miliar, PPK wajib menunjuk pelaksana harian atau memberikan jawaban tertulis! Tidak bisa menghilang begitu saja selama 23 hari!
Selain datang langsung, Tim Koran KPK juga sudah menghubungi PPK Pak CHAIRI lewat WhatsApp (WA) untuk konfirmasi. Sampai berita ini diturunkan, Minggu 22 November 2026, *WA tersebut TIDAK PERNAH DIJAWAB!* Tidak dibalas, tidak direspon!
Ini adalah bentuk pengabaian terhadap UU Pers No.40 Tahun 1999 Pasal 4 dan UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 9 & Pasal 11 yang mewajibkan pejabat publik memberikan informasi!
PPTK Pak KALSUN ABADI yang seharusnya tahu persis teknis di lapangan, sampai hari ini juga belum memberikan jawaban resmi atas 5 pertanyaan Koran KPK!
Video dan foto Tim Koran KPK menunjukkan dinding atas gedung sudah *HITAM, BERLUMUT, CAT MENGELUPAS PARAH!* Halaman masih *TANAH MERAH, RUMPUT LIAR!* Papan nama sudah KUSAM!
Lantai keramik AMBLES 10-15 CM, RETAK, HANCUR BERANTAKAN!Gedung baru selesai 2024, umur baru 2 tahun, sudah seperti gedung 20 tahun tidak dirawat!
5 PERTANYAAN YANG TIDAK DIJAWAB PPK CHAIRI & PPTK KALSUN ABADI:
1. Mana bukti pemadatan tanah & Sand Cone Test? Kenapa lantai ambles 10-15 cm?
2. Mana uji lab mutu beton & wiremesh? Kenapa lantai retak hancur?
3. Kenapa kontraktor tidak dipanggil perbaiki? Mana jaminan pemeliharaan 5%? Siapa kontraktor pemenang dari 8 peserta?
4. Siapa konsultan pengawasnya? Apakah juga via Zoom seperti SDN 29 OKU?
5. Berani buka RAB Rp 2 Miliar ke publik?
KOMENTAR KETUA LSM PETIR Pada Koran Pemantau Korupsi ( KPK )”Saya sudah tidak sabar lagi! Ini sudah keterlaluan!” “PPK-nya Pak CHAIRI, PPTK-nya Pak KALSUN ABADI, tapi saat wartawan mau konfirmasi, PPK-nya tidak pernah ada di kantor! Alasannya Dinas Luar, atau orang tua sakit! Dihubungi lewat WA, tidak pernah dijawab!”
Saya tanya” Kalau PPK tidak pernah ada di kantor, siapa yang mengawasi proyek Rp 2 Miliar itu? Siapa yang tanda tangan Berita Acara Serah Terima? Siapa yang tanda tangan pencairan dana Rp 2 Miliar itu? Kalau PPK tidak ada, berarti pencairan itu ditandatangani tanpa pengawasan? Atau ditandatangani dari rumah?”
“Ini adalah pelanggaran berat! Berdasarkan Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 11, PPK wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak! Berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Tipikor Pasal 2 & Pasal 3, ancaman 20 tahun penjara jika terbukti merugikan negara! Berdasarkan UU No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 59-63, kegagalan bangunan 10 tahun tanggung jawab kontraktor dan PPK wajib panggil kontraktor untuk perbaiki!”
“Kalau PPK menghilang, PPTK bungkam, Kadinkes bungkam, ini bukan lagi kelalaian! Ini adalah dugaan persekongkolan untuk menutupi kegagalan konstruksi! Ini adalah dugaan obstruction of justice, menghalangi pers untuk memperoleh informasi sesuai UU Pers No.40 Tahun 1999 Pasal 18, ancaman 2 tahun penjara atau denda Rp 500 juta bagi yang menghalangi tugas pers!”
“Saya minta dengan tegas kepada Kajari OKU, Polres OKU, Inspektorat OKU: Jangan tunggu PPK masuk kantor! Jemput bola! Datangi kantornya! Panggil Pak CHAIRI dan Pak KALSUN ABADI! Periksa RAB Rp 2 Miliar itu! Periksa siapa kontraktornya! Periksa siapa konsultan pengawasnya!”
“Kepada Bupati OKU, saya minta Copot PPK yang tidak bisa ditemui wartawan! Pejabat publik yang alergi wartawan, berarti ada yang ditutupi! Pejabat yang mengelola Rp 2 Miliar, wajib transparan!”.
“LSM PETIR akan kawal kasus ini sampai tuntas!
DESAKAN TEAM INVENTIGASI KORAN KPK KEPADA APH – JADI PERHATIAN PUBLIK!
1. Kajari OKU Segera panggil PPK Pak CHAIRI dan PPTK Pak KALSUN ABADI! Jangan biarkan mereka menghilang! Periksa RAB, periksa kontrak, periksa pencairan!
2. Polres OKU Lakukan penyelidikan awal dugaan gagal konstruksi dan dugaan menghalangi tugas pers!
3. Inspektorat OKU Audit total proyek Rp 2 Miliar! Cek mutu cat, cek pemadatan tanah, cek paving halaman!
4. Bupati OKU & Ketua DPRD OKU KalianJangan tutup mata! Rakyat Gunung Meraksa butuh Puskesmas yang aman, bukan Puskesmas yang ambles!
5. Kadinkes Prov. Sumsel:Lakukan pengawasan berjenjang sesuai UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan!
Hak Jawab tetap dibuka seluas-luasnya untuk Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU PPK Pak CHAIRI PPTK Pak KALSUN ABADI.
Sesuai UU Pers No.40 Tahun 1999. Silakan jawab secara tertulis, Koran KPK siap muat secara berimbang, tanpa dipotong.( JW/TEAM INVETIGASI KORAN KPK.

