DITANYA SOAL LHP, KETUA BPD TANJUNG BARU JAWAB” SAYA TIDAK INGAT!
BATURAJA, MEDIA KPK- Pengakuan mengejutkan datang dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Baru, SUGIARTO WIJAYA, ST.
Saat dihubungi via telepon oleh Wartawan Koran Pemantau Korupsi, pada hari Jumat, 20 November 2026, pukul 09.49 WIB, untuk menanyakan tindak lanjut Surat Klarifikasi Koran KPK Nomor 057 yang sudah diterimanya pada 18 November 2026 pukul 10.19 WIB, SUGIARTO WIJAYA, ST diduga memberikan jawaban yang menguatkan dugaan lumpuhnya fungsi pengawasan BPD.
Saat ditanya kenapa Surat Klarifikasi belum dijawab secara tertulis, SUGIARTO WIJAYA, ST menjawab: _”Belum, Kak, masih nunggu sekretaris.”_
Dan saat ditanya apakah selaku Ketua BPD, dirinya mendapat Surat LHP atau Laporan LHP dari Kepala Desa, SUGIARTO WIJAYA, ST menjawab: _”Saya tidak ingat, nanti saya tanya dengan sekretaris saya, sebab surat apapun diterima oleh sekretaris.”_
Jawaban tersebut disampaikan pada jam kerja, pukul 09.49 WIB, bukan di luar jam kerja.
Jawaban tersebut menimbulkan pertanyaan besar di kalangan warga Tanjung Baru: Bagaimana mungkin seorang Ketua BPD tidak ingat apakah dirinya pernah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat dan BPKP Sumsel, yang menyangkut Dana Desa Rp1,61 Miliar per tahun?
Padahal, sesuai Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 31, Ketua BPD wajib memimpin BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dan sesuai UU Desa Pasal 55, BPD wajib mengawasi kinerja Kades.
“Kalau Ketua BPD-nya saja pada jam 09.49 tidak ingat apakah pernah terima LHP atau tidak, lalu siapa yang mengawasi Kades? Apakah BPD hanya jadi stempel saja?” ujar JON WEN.
Hingga berita ini diturunkan, Koran KPK belum menerima jawaban tertulis dari Ketua BPD maupun Sekretaris BPD, terkait LHP Inspektorat dan BPKP Sumsel TA 2023-2025.
Hak Jawab tetap dibuka, sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 5 Ayat (2).( JW ) ( Bersambung )

