HUKUM & POLITIKJABAR-JATENG-D.I.Y

Dikonfirmasi Dugaan Penyimpangan Hibah Pramuka Rp1,9 M dan KNPI Rp1 M, Disbudpora Bekasi Akhirnya Jawab: Sebut Sesuai KAK Hanya Format SIRUP, LPJ Sudah Ada dan Sudah Diaudit Inspektorat, Tapi Tak Lampirkan Bukti NPHD dan Foto Kegiatan

BEKASI.Media.K-PK

Setelah dilayangkan Surat Konfirmasi No. 1003/RED/K-PK-PERS/KONF/X/2026 tanggal 26 Oktober 2026 terkait dugaan penyimpangan dana hibah kepramukaan dan kepemudaan TA 2024 senilai Rp2,9 Miliar, Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi akhirnya memberikan jawaban resmi.

Jawaban tersebut tertuang dalam Surat No. 200.1.4.4/6707/Disbudpora.3/2026 tertanggal 6 November 2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Disbudpora, Iman Nugraha, ST, M.Si.

Dalam surat tersebut, Disbudpora menjelaskan dua paket hibah yang menjadi sorotan:

  1. Hibah Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Bekasi Rp1,9 Miliar (RUP: 36047232)
  2. Hibah DPD KNPI Kabupaten Bekasi Rp1 Miliar (RUP: 36047662)

Menanggapi sorotan terkait deskripsi RUP yang hanya tertulis “sesuai KAK” tanpa rincian, Disbudpora menegaskan bahwa pencantuman tersebut merupakan standar format input SIRUP untuk kegiatan swakelola/hibah. Detail substansial program kerja, menurut mereka, tertuang lengkap dalam Lampiran NPHD dan KAK.

Untuk hibah Pramuka Rp1,9 Miliar, Disbudpora merinci alokasi untuk kegiatan prioritas seperti penyelenggaraan Raimuna/Jambore/Lomba Tingkat Cabang/Daerah, pembinaan pelatih (KPK/KPD), operasional sekretariat Kwarcab dan perawatan Pusdiklatcab, partisipasi kontingen tingkat Jabar dan Nasional, serta Pramuka Peduli. Pihaknya juga menekankan tidak ada tumpang tindih dengan Dana BOS karena tidak membiayai Gugus Depan sekolah.

Sementara untuk hibah KNPI Rp1 Miliar, Disbudpora mengklaim penyaluran telah melalui verifikasi legalitas ketat berdasarkan SK Kemenkumham, SKT, dan rekening atas nama organisasi, serta dikawal pakta integritas untuk tidak digunakan untuk politik praktis/pemilu.

“Kwarcab dan KNPI telah menyampaikan LPJ keuangan dan fisik secara penuh dan telah melalui audit rutin Inspektorat Daerah,” tulis Iman Nugraha dalam surat jawaban tersebut.

Tanggapan Redaksi: Jawaban Normatif, Belum Lampirkan Bukti Fisik

Redaksi Koran Pemantau Korupsi mengapresiasi jawaban Disbudpora yang kooperatif dibanding OPD lain yang memilih bungkam.

Namun, Redaksi menilai jawaban tersebut masih bersifat normatif dan belum memenuhi asas Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) secara penuh.

“Terima kasih Disbudpora sudah menjawab. Tapi kami butuh bukti, bukan hanya pernyataan. Jika memang ada NPHD, KAK rinci, LPJ, foto kegiatan Raimuna dan Jambore, serta SK Kemenkumham KNPI yang disebut sah, tolong dilampirkan. Apalagi KNPI ini rawan dualisme kepengurusan, SK Kemenkumham nomor berapa yang dipakai untuk pencairan Rp1 Miliar itu? Dan Pusdiklatcab yang disebut dirawat itu, di mana lokasinya dan apa wujud perawatannya? Tanpa bukti foto dan dokumen, publik tetap bertanya-tanya,” ujar Pimred Koran Pemantau Korupsi, Ilham Rokan.

Sesuai amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999 tentang cover both sides, surat jawaban Disbudpora kami lampirkan secara utuh di berita ini sebagai bukti hak jawab telah dipenuhi.

Redaksi membuka ruang hak jawab Tahap II selama 2×24 jam kepada Disbudpora untuk melampirkan NPHD, KAK, LPJ, foto kegiatan Pramuka, dan SK Kemenkumham KNPI agar pemberitaan menjadi lebih berimbang dan transparan.(Hery.Sitorus)


Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
×
Banner Iklan 1
Banner Iklan 2
Banner Iklan 3