HUKUM & POLITIKJABAR-JATENG-D.I.Y

Dikonfirmasi Dugaan SPPD Fiktif Rp24,3 Miliar, Sekwan DPRD Bekasi Bungkam Berhari-hari, Wartawan Hanya Ditemui Aspri dan Disodori Jawaban Normatif

Pagu Pansus Rp7,1 Miliar Hanya Terserap Rp3,5 Miliar, Sekwan Berdalih Sudah Diaudit BPK, Namun Tak Lampirkan Boarding Pass dan LHP

Kab Bekasi.Media.K-PK

Dugaan pemborosan dan kejanggalan anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD (Sekwan) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp24,3 Miliar memasuki babak baru. Setelah hampir tiga minggu tidak memberikan jawaban atas surat konfirmasi resmi pers, pihak Sekwan akhirnya memberikan jawaban tertulis yang dinilai normatif dan tidak menjawab substansi temuan.

Tim Investigasi Koran Pemantau Korupsi mendatangi langsung Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi di Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, pada hari ini, Senin, 13 November 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.

Kedatangan tim yang bertujuan untuk meminta penjelasan langsung terkait 7 paket swakelola perjalanan dinas yang janggal tersebut, tidak dapat bertemu langsung dengan Plt. Sekretaris DPRD. Tim hanya ditemui oleh Asisten Pribadi (Aspri) dan kemudian diarahkan ke Bagian Umum.

“Benar, saya sudah di Kantor Sekwan jam 10 pagi. Tidak bisa ketemu Sekretaris, hanya ketemu Aspri dan diarahkan ke Bagian Umum. Di sana saya baru mendapatkan jawaban surat,” ujar Redaksi Koran Pemantau Korupsi,Hery Sitorus

Jawaban yang diberikan tersebut adalah surat resmi bernomor 200.2.10.2/284/SETWAN/2026 tertanggal 13 November 2026, yang ditandatangani secara elektronik oleh Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi, H. Rismanto, S.Kom.

Sebelumnya Dilayangkan Surat Konfirmasi Sejak 26 Oktober

Sebelumnya, Redaksi Koran Pemantau Korupsi telah melayangkan Surat Konfirmasi resmi Nomor 1032/Redaksi/KPK-Pers/Konf-Setwan/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026 perihal dugaan masif SPPD fiktif, pemborosan anggaran raksasa, dan anomali laporan perjalanan dinas TA 2024.

Surat tersebut menyoroti 7 paket swakelola perjalanan dinas dengan total pagu mencapai Rp24,3 Miliar dengan sejumlah kejanggalan, di antaranya:

  1. Pagu Rp1,5 Miliar Habis dalam 1 Bulan (November 2024) pada RUP 38415971 untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Perda.
  2. Anomali Backdate 2019 pada RUP 38419567 senilai Rp1,12 Miliar, di mana tahun pembuatan paket tertulis 2019 namun masuk di SIRUP TA 2024.
  3. Paket Kembar Tumpang Tindih senilai Rp1,1 Miliar dengan kode yang hampir identik.

Jawaban Normatif dan Pengakuan Pemborosan

Dalam surat jawaban setebal 2 lembar tersebut, pihak Sekwan menyampaikan 7 poin jawaban. Namun, dari 7 poin tersebut, tidak satu pun yang menjawab secara rinci pertanyaan kritis terkait boarding pass, tiket pesawat, dan bukti hotel sebagai pembuktian SPPD benar-benar dilaksanakan.

Poin 1 sampai 4 jawaban tersebut hanya menjelaskan definisi normatif DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014 dan susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Poin paling krusial ada pada poin 5, di mana pihak Sekwan justru mengakui adanya pemborosan perencanaan anggaran:

“Bahwa kegiatan dengan nilai pagu Rp. 7.172.117.000 adalah kegiatan pembahasan rancangan perda (Pansus) dan hanya terserap sekitar Rp.3.503.757.667,” tulis surat jawaban tersebut.

Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru. Jika kebutuhan riil hanya Rp3,5 Miliar, mengapa pagu anggaran dipatok hingga Rp7,1 Miliar? Selisih Rp3,6 Miliar tersebut dinilai sebagai bentuk perencanaan anggaran yang tidak efisien dan melanggar asas efisiensi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019.

Pada poin 6, Sekwan menyebutkan bahwa RUP 38415971 dan seterusnya adalah kode pelaksanaan kunker AKD. Penggunaan diksi “dan seterusnya” dalam jawaban resmi dinilai tidak profesional dan menghindar dari rincian.

Sementara pada poin 7, Sekwan berlindung di balik audit:

“Bahwa kegiatan tersebut semua sudah dilakukan audit internal oleh Inspektorat dan pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 oleh BPK sesuai dengan Surat Tugas Nomor 26/ST/XVIII.BDG/02/2025 tanggal 11 Februari 2025.”

Tanggapan Redaksi: Lolos Audit Tidak Hapus Pidana

Menanggapi jawaban tersebut, Redaksi Koran Pemantau Korupsi menilai jawaban tersebut belum memenuhi asas Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008).

“BPK memeriksa kelengkapan kuitansi, bukan memeriksa apakah orangnya benar-benar berangkat atau tidak. SPPD fiktif dengan boarding pass palsu tidak akan terdeteksi dalam audit interim. Apalagi yang disebut itu baru pemeriksaan interim, bukan LHP final. Lolos audit BPK dan Inspektorat tidak otomatis menghapus potensi pidana korupsi jika ada pemalsuan dokumen perjalanan dinas,” tegas Hery Sitorus

Pihak Sekwan juga tidak melampirkan satu pun bukti pendukung yang diminta dalam kuesioner investigasi, seperti fotokopi DPA rinci, boarding pass, e-tiket pesawat, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK final yang menyatakan kegiatan tersebut wajar.

Sesuai dengan amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999 tentang asas keberimbangan (cover both sides), surat jawaban dari Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi tersebut kami lampirkan secara utuh sebagai bukti pemberitaan.

Redaksi menyatakan, berkas temuan forensik anggaran perjalanan dinas Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi senilai Rp24,3 Miliar ini akan tetap dilanjutkan dan dilimpahkan sebagai laporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan BPK RI Perwakilan Jawa Barat untuk dilakukan audit forensik lebih mendalam.

Penulis: Tim Investigasi Koran Pemantau Korupsi/Hery.Sitorus
Editor: Redaksi

Catatan Redaksi

mediakpk.co.id.
lampiran Jawaban Sekwan No. 284/SETWAN/2026 sebagai *”Bukti Lampir
Judul alternatif
*”Ditanya Bukti Boarding Pass Dugaan SPPD Fiktif Rp24,3 Miliar, Sekwan Bekasi Jawab Definisi DPRD dan Berlindung Dibalik Audit Interim”*

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
×
Banner Iklan 1
Banner Iklan 2
Banner Iklan 3