HUKUM & POLITIKJABAR-JATENG-D.I.Y

Dinsos Bekasi Jawab Hibah Fiktif Rp2 Miliar Cuma 3 Paragraf, Investigasi Kami Malah Temukan Jejak Mata Anggaran Ganda Lintas Dinas

BEKASI | Media.K-PK – Skandal dugaan hibah fiktif Karang Taruna Rp2 Miliar di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi Tahun 2024, ternyata bukan kasus receh. Ini bukan sekadar soal Karang Taruna yang tidak merasa menerima uang. Ini adalah pintu masuk ke dugaan KARTEL ANGGARAN lintas dinas di Kabupaten Bekasi.

Setelah bungkam berbulan-bulan, berganti PLT, dan sudah berkali-kali disurati oleh Koran Pemantau Korupsi, Dinsos Kabupaten Bekasi akhirnya menjawab. Jawaban dikirim kilat via J&T Express Resi JD0604793625 pada 13 November 2026. Isinya? Hanya 3 poin normatif tanpa satu pun bukti.

Surat Nomor 400.9/3002/Dinsos/2026 tanggal 12 November 2026 yang diteken Kadinsos dr. H. Alamsyah, http://M.Kes itu mengklaim: Hibah Rp2 Miliar sudah sesuai aturan. Bansos Miskin Ekstrem Rp1,74 Miliar dan Rp664 Juta juga sudah sesuai Inpres No. 4 Tahun 2022.

TIDAK ADA LPJ. TIDAK ADA NAMA PENERIMA. TIDAK ADA BUKTI TRANSFER.

Padahal, dalam surat konfirmasi kami, kami meminta jelas: Mana LPJ Rp2 Miliar Karang Taruna itu? Mana daftar by name by address penerima bansos miskin ekstrem? Bahkan kami sudah konfirmasi langsung ke Ketua Karang Taruna Kabupaten Bekasi, dan jawabannya mengejutkan.

Jawaban 3 paragraf itu justru membuka kotak pandora yang lebih besar.

TEMUAN BOM WAKTU: MATA ANGGARAN KEMBAR

Tim Forensik Anggaran Koran Pemantau Korupsi melakukan cross-budget audit, membandingkan mata anggaran (MAK) yang dipakai Dinsos untuk mengucurkan Rp2 Miliar itu.

Hasilnya MENGERIKAN.

Kode MAK yang dipakai Dinsos untuk Hibah Karang Taruna: 1.06.02.2.03.0004.

Kode itu, setelah kami telusuri di sistem SIRUP Kabupaten Bekasi, ternyata memiliki KEMBARAN IDENTIK di luar Dinsos.

Ya, di salah satu dinas super basah yang mengurus perumahan dan pertanahan di Kabupaten Bekasi.

Kode program utama 2.03.0004 itu sama persis. Bedanya hanya di kode urusan dinasnya. Satu pakai kode Sosial (1.06), satu pakai kode Perumahan (1.04).

Ini bukan kebetulan. Ini adalah modus.

Dalam kaidah pengelolaan keuangan daerah Permendagri 77/2020, TIDAK MUNGKIN dua dinas yang urusannya beda jauh – satu urusan sosial, satu urusan tanah – memakai kode sub-kegiatan yang sama persis untuk kegiatan yang beda.

Apa artinya?

Artinya ada dugaan kuat:

1. Ada praktik PENUMPANG ANGGARAN. Anggaran Rp2 Miliar itu dititipkan di pos yang seharusnya untuk urusan lain, agar lolos dari pengawasan DPRD.
2. Ada praktik DOUBLE BUDGETING. Satu kegiatan, dua nomenklatur, dua dinas.
3. Ada KARTEL ANGGARAN. Jika satu MAK bisa dipakai dua dinas, berapa puluh miliar lagi uang APBD Kabupaten Bekasi yang dikelola dengan pola siluman seperti ini?

Dinsos Menjawab, Tapi Justru Mengakui

Jawaban Dinsos yang hanya bilang “sesuai aturan” tanpa melampirkan bukti, justru memperkuat dugaan kami. Jika memang sesuai aturan, kenapa LPJ Rp2 Miliar itu tidak dilampirkan? Kenapa harus dikirim via kurir J&T Rp10.000 setelah disurati berkali-kali?

“Ini pola klasik. Kalau sudah ditanya bukti by name by address, jawabannya selalu ‘sudah sesuai peraturan’. Padahal yang kami tanya itu bukan peraturannya, tapi bukti uangnya kemana. Dan temuan mata anggaran kembar di luar Dinsos ini yang bikin kasus Dinsos ini tidak bisa dianggap sepele. Ini epicentrumnya,” tegas Pimpinan Redaksi.

DATA PERKIMTAN KAMI KUNCI

Untuk menjaga independensi penyelidikan dan agar tidak menjadi fitnah, data lengkap dinas lain yang memiliki mata anggaran kembar identik dengan Dinsos tersebut sengaja tidak kami muat di berita ini.

Data tersebut sudah kami amankan, lengkap dengan pagu miliaran rupiah, kode RUP, dan bukti forensiknya. Data tersebut akan menjadi berita sekuel kedua yang jauh lebih besar dan akan kami serahkan langsung sebagai Laporan Resmi ke KPK RI dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Jika Dinsos saja Rp4,96 Miliar sudah begini, bayangkan jika kartel anggaran lintas dinas ini nilainya hampir Rp100 Miliar.

Redaksi sudah mengantongi semuanya.

Untuk asas keberimbangan (cover both sides), kami tetap melampirkan jawaban resmi Dinsos via J&T tersebut di bawah berita ini sebagai bukti bahwa Dinsos sudah menggunakan hak jawabnya.

Kasus ini patut diduga melanggar Pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 tentang Tipikor dan Permendagri 77/2020.

Apakah Bupati Bekasi tahu ada mata anggaran kembar lintas dinas di pemerintahannya?.(Hery.Sitorus/tem)

(Bersambung)

[LAMPIRAN: FOTO RESI J&T JD0604793625 + SURAT JAWABAN DINSOS No. 400.9/3002/Dinsos/2026]

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
×
Banner Iklan 1
Banner Iklan 2
Banner Iklan 3