KETUA DPRD KUKAR TURUN TANGAN! FASILITASI SENGKETA LAHAN MASYARAKAT ADAT KEDANG IPIL DENGAN PT PPP, HAK MASYARAKAT JADI PERHATIAN
KUTAI KARTANEGARA, MEDIA KPK – Persoalan lahan antara Masyarakat Hukum Adat Kedang Ipil dengan PT Puncak Panglima Perkasa (PPP) kembali menjadi perhatian. Menindaklanjuti persoalan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), H. Ahmad Yani, S.T., M.T., memimpin rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan lahan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026), pukul 14.00 WITA.
Pertemuan ini menjadi langkah DPRD Kukar dalam membuka ruang dialog antara masyarakat hukum adat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan guna mencari jalan keluar atas persoalan lahan yang hingga kini menjadi perhatian masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara, Awang Yakub Luthman dan Awang Irwan. Hadir pula Kepala Dinas Pertanahan Kukar Slamet, Camat Kota Bangun Darat Zulkifli, Kepala Desa Kedang Ipil beserta perangkat desa, serta perwakilan manajemen PT Puncak Panglima Perkasa.
DPRD DORONG DIALOG TERBUKA, SEMUA PIHAK DIMINTA MENYAMPAIKAN PENJELASAN
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi, pandangan, serta penjelasan mengenai persoalan lahan yang dipermasalahkan.
Dialog ini dinilai penting agar setiap informasi dan kepentingan yang berkaitan dengan persoalan tersebut dapat dibahas secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik berkepanjangan.
Ketua DPRD Kukar, H. Ahmad Yani, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lahan harus mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan sikap saling menghormati.
Menurutnya, kepentingan masyarakat hukum adat perlu menjadi perhatian serius, namun proses penyelesaian juga harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
HAK MASYARAKAT ADAT DAN KEPASTIAN HUKUM JADI PERHATIAN
Melalui fungsi pengawasan dan fasilitasi, DPRD Kukar mendorong instansi terkait agar tidak berhenti pada pertemuan semata, melainkan melakukan tindak lanjut secara serius dan terukur.
Persoalan yang menyangkut lahan masyarakat hukum adat membutuhkan penanganan cermat, termasuk penelusuran dokumen, riwayat penguasaan lahan, serta aspek legalitas yang berkaitan dengan objek permasalahan.
Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat mengedepankan keterbukaan dan memberikan data maupun keterangan yang diperlukan agar proses penyelesaian berjalan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.
DORONG PENYELESAIAN YANG ADIL DAN TRANSPARAN
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal terciptanya kesamaan pemahaman serta mendorong langkah-langkah konkret dalam penyelesaian persoalan lahan antara Masyarakat Hukum Adat Kedang Ipil dan PT Puncak Panglima Perkasa.
DPRD Kukar berharap proses penyelesaian dapat berlangsung transparan, adil, dan mengutamakan musyawarah, sehingga hak-hak masyarakat hukum adat mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya serta kepastian hukum bagi seluruh pihak dapat terwujud.
Masyarakat kini menantikan tindak lanjut nyata dari hasil fasilitasi tersebut agar persoalan lahan tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang baik, terbuka, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(TIM MEDIA KPK)
