DIDUGA ADA PEMBUKAAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG GAMBUT BRAM ITAM! ALAT BERAT TERDETEKSI DI MEKAR JAYA, DUGAAN JUAL BELI LAHAN MINTA DIUSUT
TANJAB BARAT, Kabarmetronews.com โ Dugaan aktivitas pembukaan lahan di kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Bram Itam, tepatnya di wilayah Mekar Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mulai menjadi sorotan. Keberadaan alat berat yang diduga beroperasi di lokasi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan kawasan hutan serta kepastian status legalitas aktivitas di lapangan.

Berdasarkan informasi dan dokumentasi foto yang diperoleh tim, terlihat adanya alat berat yang diduga melakukan aktivitas pembukaan atau penggarapan lahan. Temuan tersebut semakin menarik perhatian setelah tim menerima informasi titik koordinat yang mengindikasikan lokasi kegiatan diduga berada di dalam kawasan Hutan Lindung Gambut Bram Itam.

Meski demikian, kepastian posisi lokasi harus diuji melalui pencocokan titik koordinat dengan peta resmi kawasan hutan dan dokumen penetapan batas yang berlaku.
ALAT BERAT BEROPERASI, SIAPA PIHAK DI BALIK AKTIVITAS TERSEBUT?
Keberadaan alat berat di lokasi yang diduga masuk kawasan hutan lindung tentu tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Perlu ditelusuri siapa pemilik alat berat, siapa yang mengoperasikan, apa tujuan kegiatan, serta atas dasar dokumen atau kewenangan apa aktivitas tersebut dilakukan.

Informasi lain yang diterima tim juga mengarah pada dugaan adanya praktik penguasaan lahan, bahkan transaksi atau jual beli lahan di sekitar kawasan tersebut.
Jika dugaan tersebut benar dan objek transaksi berada di dalam kawasan hutan negara, persoalan ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang lebih serius.
Namun, seluruh informasi mengenai transaksi lahan maupun kemungkinan keterlibatan pihak tertentu masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, dan penelusuran langsung oleh instansi berwenang.

DATANGI KANTOR KEHUTANAN, TIM TAK BERHASIL TEMUI PETUGAS
Upaya memperoleh klarifikasi telah dilakukan tim dengan mendatangi kantor instansi kehutanan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Namun, berdasarkan keterangan tim, saat kunjungan berlangsung tidak ada petugas yang berhasil ditemui untuk memberikan penjelasan terkait dugaan aktivitas alat berat di kawasan HLG Bram Itam.
Kondisi tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting belum memperoleh jawaban.
Apakah pihak kehutanan sudah mengetahui adanya aktivitas alat berat di wilayah Mekar Jaya? Apakah pengawasan dan pemeriksaan lapangan telah dilakukan? Bagaimana status kawasan berdasarkan titik koordinat yang diterima tim?
Publik tentu membutuhkan penjelasan resmi, terutama karena kawasan hutan lindung gambut memiliki fungsi ekologis yang penting dan memerlukan perlindungan serta pengawasan berkelanjutan.
APARAT PENEGAK HUKUM DAN INSTANSI KEHUTANAN DIMINTA TURUN KE LAPANGAN
Atas temuan tersebut, instansi kehutanan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum diminta segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.
Pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh, meliputi:
1. Mencocokkan titik koordinat lokasi dengan peta resmi kawasan hutan.
2. Memastikan status dan batas kawasan Hutan Lindung Gambut Bram Itam.
3. Menelusuri legalitas keberadaan serta penggunaan alat berat.
4. Mengidentifikasi pihak yang menguasai dan melakukan aktivitas di lokasi.
5. Memeriksa dugaan transaksi atau jual beli lahan beserta dokumen pendukungnya.
6. Memastikan apakah telah terjadi pembukaan lahan atau perubahan kondisi tutupan hutan.
Apabila ditemukan pelanggaran, penanganan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa tebang pilih.
Jangan sampai kawasan yang semestinya dijaga dan dilindungi justru mengalami perubahan fungsi tanpa pengawasan yang memadai.
FUNGSI HUTAN LINDUNG GAMBUT JANGAN SAMPAI TERANCAM
Kawasan hutan lindung gambut bukan sekadar hamparan lahan kosong. Ekosistem gambut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, menyimpan karbon, mengatur tata air, serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kebakaran lahan.
Karena itu, setiap indikasi aktivitas pembukaan lahan di kawasan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius dan transparan.
Tim juga meminta instansi kehutanan, pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas di Mekar Jaya agar memberikan klarifikasi terbuka.Edi Susanto/Tim)
.

