Darul Kutni Tuhepaly : Saatnya BUMD Maluku Bangkit, Dan Jadi Motor Ekonomi Maritim Daerah
Ambon MediaKPK.Co.Id
Ambon – Provinsi kepulauan seperti Maluku tidak bisa hanya mengandalkan APBD dan dana transfer. Kita butuh badan usaha yang kuat, yang bisa mencari uang, menciptakan lapangan kerja, dan memutar roda ekonomi. Badan itu adalah BUMD, untuk dapat menghasilkan penguatan dan penambahan yang signifikan terhadap APBD itu sendiri.
Hal itu disampaikan oleh Darul Kutni Tuhepaly, Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik Maluku yang juga Ketua Yayasan Salawano Maluku, kepada sejumlah media nasional dan lokal di Ambon, Jumat (25/9/2026).
Darul Kutni Tuhepaly menilai bahwa sampai hari ini belum ada perbaikan yang berarti pada BUMD.
“Kita harus jujur menyampaikan hal ini bahwa BUMD Maluku belum menjadi tulang punggung,” ujar Tuhepaly.
Ia melihat banyak yang masih jalan di tempat, bahkan merugi. Padahal potensi di depan mata sangat besar. Salah satu yang mesti diprioritaskan dengan program khusus dan utama adalah laut kita yang sangat memberikan potensi besar terhadap perikanan, pelabuhan, energi, dan logistik.
Darul Kutni, mantan Anggota DPRD Maluku selama dua periode, menceritakan bahwa saat itu bersama Fraksinya (F-PPP) dan beberapa fraksi lain seperti Fraksi PDI-P, Fraksi PKS, dan Fraksi Gabungan Pembaharuan, telah mendorong Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat BUMD dan itu berjalan dengan baik, walaupun sedikit tapi setiap tahun ada penambahan PAD terhadap peningkatan APBD.
“Namun setelah pergantian kepemimpinan selama dua periode ini, saya tidak pernah melihat dan mendengar adanya pengembangan terhadap BUMD itu sendiri,” kenangnya.
Oleh karena itu, sambung Kutni, ada 3 pekerjaan rumah besar agar BUMD Maluku bisa bangkit, diantaranya:
Pertama, tentukan core business yang jelas.Jangan semua lini digarap. Fokus BUMD Maluku harus di sektor maritim dan sumber daya alam. Contoh paling nyata, kelola Pelabuhan yang ada di Waisarisa. Karena selama ini, kapal-kapal kita docking ke luar daerah. Uang retribusi, uang perawatan, uang tenaga kerja, semua lari ke Surabaya dan Makassar. Kalau Waisarisa dihidupkan dan dikelola BUMD, itu PAD baru, itu lapangan kerja baru, dan itu bagian dari kedaulatan ekonomi laut.
Kedua, profesionalisme dan tata kelola. BUMD bukan tempat titipan politik. Direksi harus orang yang punya kapasitas di bidang pelayaran, perikanan, atau manajemen. Harus transparan, diaudit, dan berani bertanggung jawab jika salah strategi.
“Pemerintah sebagai pemilik harus berani melepas BUMD bekerja secara bisnis, bukan birokrasi,” tegas Darul Kutni Tuhepaly.
Ketiga, sinergi dengan rakyat. BUMD jangan jalan sendiri. Gandeng koperasi nelayan, UMKM, dan BUMDes. Contoh, BUMD sediakan cold storage dan kapal, nelayan sediakan ikan, koperasi urus distribusi. Keuntungannya dibagi. Model seperti ini yang akan bikin ekonomi berputar dari bawah.
“Maluku punya semua modal, laut luas, SDM, dan regulasi. Yang belum ada adalah keberanian menempatkan BUMD sebagai aktor utama pembangunan di negeri ini,” ujarnya.
Darul Kutni mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD. Suntik modal boleh, tapi harus dengan roadmap jelas. Targetnya satu, untuk 5 tahun ke depan BUMD Maluku harus sudah menyumbang PAD signifikan dan menciptakan ribuan lapangan kerja.
“Sudah saatnya kita berhenti hanya jadi penonton di negeri sendiri. Saatnya BUMD Maluku mengambil alih kemudi ekonomi maritim, untuk bangkit semangat kita semua sebagai pewaris perjuangan para terdahulu demi menjaga persatuan dan kesatuan dan tetap semangat menjaga Keutuhan NKRI sebagai jati diri kita. Sebagaimana ada pepatah bahwa Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia, begitu sebaliknya. Ini pun Pemerintah Provinsi Maluku harus dan wajib jadikan sebagai motto dalam melakukan sinergitas dengan Pemerintah Pusat, harus kita tegas dan berani menyatakan Benar itu Benar dan Salah itu Salah,” pungkasnya.*
(MNP. 01)
