DUGAAN LAHAN DI LUAR HGU PT DPA, SAMSUDING DITUDUH CURI TBS SAWIT — PERAN OKNUM SATPAM DIPERTANYAKAN
KUTAI TIMUR – MEDIA KPK
Sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, kembali memunculkan persoalan serius. Kali ini, dugaan pengaduan terhadap Samsuding terkait panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit justru memantik pertanyaan mengenai batas kewenangan oknum Satpam PT Dinamika Prima Artha (DPA) dalam menangani persoalan lahan yang disebut berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Peristiwa tersebut, menurut keterangan yang dihimpun, terjadi sekitar Desember 2025. Dua oknum petugas keamanan berinisial AL dan J disebut mengangkut TBS kelapa sawit dari lahan yang diklaim dikelola Samsuding, kemudian melaporkan dugaan pencurian ke Polsek Rantau Pulung.
Padahal, lahan yang dipersoalkan disebut berada di luar wilayah HGU PT DPA dan merupakan area yang diperuntukkan bagi plasma masyarakat. Samsuding mengklaim memiliki lahan seluas delapan hektare, yang menurut keterangannya dibeli dari mantan Camat Rantau Pulung berinisial MYN dengan nilai Rp50 juta.

Samsuding disebut telah menginstruksikan anak buahnya melakukan panen di lahan tersebut. Namun, aktivitas panen itu kemudian dipersoalkan oleh oknum Satpam yang menuding adanya pencurian TBS. Tuduhan tersebut didasarkan pada klaim kepemilikan lahan oleh sejumlah pihak berinisial A, M, dan MFD.
Pengaduan Polisi Berujung Pemeriksaan di Rumah
Karena Samsuding berhalangan memenuhi panggilan ke Polsek Rantau Pulung, sejumlah anggota kepolisian disebut mendatangi kediamannya di Jalan Rantau Pulung menuju Batu Ampar, RT 020, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kutai Timur.
Di lokasi, Samsuding dikabarkan menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan atau berita acara pemeriksaan (BAP) terkait pengaduan dugaan pencurian TBS kelapa sawit yang dilaporkan oleh oknum Satpam berinisial AL dan J.
Pihak yang mengklaim kepemilikan lahan disebut memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). Namun, keabsahan dokumen tersebut turut dipertanyakan dalam informasi yang dihimpun, termasuk dugaan status dokumen yang disebut-sebut bermasalah. Hal ini masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait.
Kuasa Lahan dan Spanduk Larangan Masuk Jadi Sorotan
Persoalan lain yang mencuat adalah dugaan adanya pemberian kuasa atas lahan sejak 2024 kepada seseorang berinisial RN. RN disebut mengaku memperoleh kuasa dari pihak yang membeli lahan seluas 42,6 hektare dari seseorang yang dikaitkan dengan Direktur PT DPA.
Di tengah polemik tersebut, juga muncul dugaan pemasangan spanduk larangan masuk di dinding pos keamanan. Spanduk itu disebut memuat ancaman pidana berdasarkan Pasal 167 KUHP bagi pihak yang memasuki pekarangan tanpa izin.
Keberadaan spanduk tersebut dipersoalkan karena pos keamanan yang dimaksud disebut bertuliskan “Laskar Kutai”. Samsuding diduga merasa terintimidasi, terlebih jalan yang melintasi kawasan tersebut diklaim sebagai satu-satunya akses yang dapat dilalui.
Batas Kewenangan Satpam Dipertanyakan
Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan petugas keamanan perusahaan, terutama apabila tindakan dilakukan di luar area perusahaan atau wilayah HGU yang sah.
Fungsi Satpam sebagai pengemban pengamanan swakarsa memiliki ruang lingkup dan batas kewenangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena itu, dugaan tindakan pengamanan, pengangkutan hasil panen, hingga pelaporan terhadap warga yang berkaitan dengan sengketa lahan perlu diuji berdasarkan fakta, lokasi, dasar penugasan, dan prosedur yang berlaku.
Apabila lahan yang dipersoalkan memang berada di luar HGU perusahaan, maka status penguasaan lahan serta dasar tindakan para pihak menjadi aspek penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Samsuding Siapkan Pengaduan Balik
Samsuding, menurut informasi yang diperoleh, berencana melakukan pengaduan balik ke Polres Kutai Timur. Saat ini, ia disebut masih mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan sebelum menempuh langkah hukum.
Kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan pencurian TBS, tetapi juga menyisakan pertanyaan mengenai status lahan, keabsahan dokumen kepemilikan, dasar pemberian kuasa, serta tindakan oknum keamanan yang dilaporkan berada di luar wilayah HGU.
Tim investigasi Media KPK akan terus menelusuri persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi kepada pihak PT Dinamika Prima Artha, oknum Satpam berinisial AL dan J, pihak berinisial A, M, MFD, RN, serta aparat Polsek Rantau Pulung agar duduk persoalan dapat terungkap secara utuh dan berimbang.
Bersambung…
Tim Investigasi Media KPK

