Ditanya Selisih Banpol Rp215 Juta dan Hibah Pilkada Rp101,1 Miliar, Kesbangpol Bekasi Hanya Jawab Satu Paragraf
Perhitungan Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2024 ditemukan melebihi pagu Rp172,6 Juta, Partai Buruh diduga dibayar 3 kali lipat, Perindo hilang di Tahap II, namun Kesbangpol hanya menjawab: Sudah sesuai ketentuan dan sudah diperiksa BPK.
KAB. BEKASI.Media.K-PK
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi belum mampu menjelaskan dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada dan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) Tahun Anggaran 2024 senilai Rp101.129.740.000 atau Rp101,1 Miliar.
Padahal, Redaksi Koran Pemantau Korupsi telah melayangkan surat konfirmasi resmi Nomor 1001/RED/K-PK-PERS/KONF/X/2026 tanggal 26 Oktober 2026 lengkap dengan kuesioner dan hitungan matematis. Surat itu diterima Kesbangpol pada hari yang sama.
25 hari kemudian, tepatnya 20 November 2026, Kesbangpol baru menjawab melalui surat Nomor 200.1.5.1/433/BAKESBANGPOL/XI/2026 yang ditandatangani Plt. Kepala Badan Kesbangpol, Drs. Robet Suwandi.

Isi jawabannya hanya satu paragraf, tanpa lampiran, tanpa angka, tanpa penjelasan:
“Pengelolaan dan penggunaan dana hibah Pilkada serta bantuan keuangan partai politik (Banpol) Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing.”
Jawaban itu tidak menjawab satu pun dari pertanyaan yang diajukan redaksi.
DANA Rp101,1 MILIAR ITU UNTUK APA?
Agar masyarakat memahami persoalannya, dana Rp101,1 Miliar yang dikelola Kesbangpol TA 2024 itu terbagi dalam 5 paket:
No Untuk Siapa Untuk Apa Nilainya
1 KPU Kab. Bekasi Penyelenggaraan Pilkada 2024 Rp70.200.000.000
2 Bawaslu Kab. Bekasi Pengawasan Pilkada 2024 Rp10.800.000.000
3 Kodim 0509 Pengamanan Pilkada Rp4.256.500.000
4 Polres Metro Bekasi Pengamanan Pilkada Rp6.971.340.000
5 12 Partai Politik Bantuan Keuangan Parpol (Banpol) Rp8.901.904.000
Total Rp101.129.740.000
Dari kelima paket itu, yang paling mudah dibuktikan penyimpangannya adalah Banpol Parpol, karena hitungannya menggunakan rumus matematika yang pasti: Jumlah Suara Sah x Rp6.000.
TEMUAN 1: PARTAI BURUH DIDUGA DIBAYAR 3 KALI LIPAT
Dalam dokumen resmi Kesbangpol yang tercantum di SIRUP, ada kejanggalan yang sangat jelas.
Partai Buruh dan Partai Perindo sama-sama tercatat memiliki 47.572 suara sah.
Untuk Tahap I (8 bulan), Partai Perindo tercatat benar: 47.572 x Rp6.000 x 8/12 = Rp190.288.000.
Tetapi untuk Tahap II (4 bulan), nama Perindo hilang, berganti menjadi Partai Buruh dengan suara yang sama 47.572 suara, namun nominalnya tertulis Rp285.432.000.
Padahal hitungan yang benar untuk 4 bulan adalah: 47.572 x Rp6.000 x 4/12 = Rp95.144.000.
Artinya, ada selisih Rp190.288.000 atau bengkak 200 persen. Nilai Rp285.432.000 itu sama persis dengan nilai Tahap I ditambah Tahap II, sehingga diduga Partai Buruh dibayar dobel atau 3 kali lipat.
Redaksi sudah menanyakan: Partai mana yang sebenarnya berhak atas 47.572 suara itu? Kemana uang Perindo Tahap II? Dan di mana keberadaan selisih Rp190.288.000 itu sekarang?
Pertanyaan itu tidak dijawab Kesbangpol.
TEMUAN 2: TOTAL BANPOL MELEBIHI PAGU Rp172,6 JUTA
Setelah redaksi menghitung ulang satu per satu 12 partai politik, ditemukan total Banpol yang tertulis di dokumen Kesbangpol adalah Rp9.074.512.000.
Padahal pagu anggaran yang disahkan di APBD dan APBDP hanya Rp8.901.904.000.
Artinya, dokumen Kesbangpol melebihi pagu sebesar Rp172.608.000. Bagaimana mungkin realisasi bisa melebihi pagu yang sudah ditetapkan?
Selain itu, ada parpol yang angkanya melonjak tidak wajar:
- PKB seharusnya Rp144.520.000 untuk Tahap II, tertulis Rp298.012.000 (lebih Rp153.492.000)
- Golkar seharusnya Rp381.354.000 untuk Tahap II, tertulis Rp537.650.000 (lebih Rp156.296.000)
- Demokrat seharusnya Rp284.110.000 untuk Tahap II, tertulis hanya Rp199.590.000 (kurang Rp84.520.000)
Ada parpol yang dilebihkan, ada yang dikurangi. Perhitungan tidak menggunakan rumus yang sama.
Total selisih lebih bayar dari hitung ulang redaksi mencapai Rp215.272.000.
TEMUAN 3: HIBAH KPU-BAWASLU Rp81 MILIAR DIDUGA RAWAN DOUBLE BUDGETING
Pertanyaan kedua redaksi menyangkut hibah terbesar, yaitu KPU Rp70,2 Miliar dan Bawaslu Rp10,8 Miliar, total Rp81 Miliar.
Redaksi menanyakan 3 hal sederhana:
- Apakah Kesbangpol sudah menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penuh dari KPU dan Bawaslu?
- Apakah ada tumpang tindih anggaran (pembayaran ganda) dengan dana dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat? Contohnya honor PPK, PPS, KPPS, Panwas yang sebenarnya sudah didanai pusat.
- Bagaimana pengawasan Kesbangpol agar dana Rp81 Miliar itu tidak menjadi fasilitas kampanye terselubung dan tidak diendapkan di rekening untuk mencari keuntungan bunga bank (kickback bunga)?
Ketiga pertanyaan itu juga tidak dijawab.
TEMUAN 4: HIBAH PENGAMANAN KODIM-POLRES Rp11,2 MILIAR DIDUGA RAWAN LPJ FIKTIF
Pertanyaan ketiga menyangkut hibah pengamanan Kodim Rp4,25 Miliar dan Polres Rp6,97 Miliar, total Rp11,2 Miliar.
Redaksi menanyakan:
- Apakah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Kodim dan Polres sudah diaudit Inspektorat sebelum uang dicairkan?
- Bagaimana Kesbangpol memastikan uang saku dan transport ribuan personel di lapangan benar-benar sampai utuh, tanpa pemotongan?
- Apakah jumlah personel yang tanda tangan di daftar hadir sama dengan jumlah personel yang tercantum di LPJ? Atau ada LPJ fiktif?
Lagi-lagi tidak dijawab.
Pimpinan Redaksi Koran Pemantau Korupsi, Ilham, menilai jawaban Kesbangpol tidak bisa diterima secara jurnalistik.
“Yang kami tanyakan itu matematika. 47.572 dikali 6.000 dikali 4 per 12 hasilnya 95 juta, bukan 285 juta. Ini bukan opini, ini hitungan. Jawaban satu paragraf ‘sudah sesuai ketentuan’ tidak bisa membantah matematika,” ujar Ilham, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Ilham, klaim “sudah diperiksa BPK” juga tidak bisa menggugurkan dugaan pidana.
“BPK itu memeriksa kewajaran laporan keuangan, bukan penyidik korupsi. Kalau ada selisih Rp215 juta yang hitungannya jelas salah, BPK tidak bisa dijadikan tameng. Yang harus dilampirkan itu Nomor LHP BPK-nya, tanggalnya, dan apa hasil pemeriksaannya. Ini tidak dilampirkan sama sekali,” tegasnya.
Karena jawaban Kesbangpol dinilai tidak menjawab substansi, Redaksi Koran Pemantau Korupsi akan melayangkan Surat Konfirmasi Kedua untuk menuntut penjelasan selisih per partai politik.
Selain itu, seluruh dokumen, mulai dari Surat Konfirmasi No.1001, perhitungan Banpol, dan Surat Jawaban Kesbangpol No.200.1.5.1/433, akan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Aspidsus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bekasi, Drs. Robet Suwandi, belum memberikan penjelasan tambahan terkait selisih perhitungan Banpol tersebut. (Hery.Sitorus)

