Uncategorized

PLN ULP MELAK DIDUGA ABAIKKAN HAK WARGA, TIANG LISTRIK BERDIRI DI TANAH MILIK PRIBADI TANPA KOMPENSASI

 

 

Kutai Barat โ€“ MediaKPK.co.id

Dugaan pengabaian hak atas tanah milik warga kembali menjadi sorotan. Kali ini, polemik melibatkan PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terkait pekerjaan penggantian tiang listrik di kawasan Jalan Singa Nataguna, RT 05, Kampung Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat.

Pemilik rumah, yang akrab disapa Pak Pedo dan juga menjabat sebagai Kepala Biro Wilayah Kabupaten Kutai Barat, mengaku keberatan atas aktivitas pekerjaan penggantian tiang listrik yang dilakukan di halaman rumahnya. Ia menyebut pekerjaan tersebut berlangsung tanpa pemberitahuan maupun izin, baik secara lisan maupun tertulis.

Tak hanya itu, aktivitas pekerjaan disebut turut menggali dan merusak bagian halaman rumah yang sebelumnya telah dicor semen. Warga mempertanyakan dasar PLN melakukan pekerjaan di atas tanah milik pribadi tanpa terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik lahan.

Persoalan ini semakin mencuat lantaran tiang listrik lama, menurut pemilik rumah, telah berdiri di lokasi tersebut selama kurang lebih 30 tahun tanpa adanya pemberitahuan sejak awal pemasangan.

Surat keberatan dua kali dilayangkan

Merasa haknya tidak diperhatikan, Pak Pedo mengaku telah melayangkan surat kepada pihak Manager PLN ULP Melak berinisial APR pada 8 Juli 2026. Namun, surat tersebut disebut tidak mendapat tanggapan.

 

Ia kemudian kembali mengirimkan surat kedua pada 20 Juli 2026. Respons baru diterima pada 27 Juli 2026 melalui surat yang diterbitkan pihak Manager PLN ULP Melak.

 

Dalam surat balasan tersebut, PLN disebut menolak permintaan ganti rugi. Alasan yang disampaikan, menurut keterangan dalam dokumen, pekerjaan dilakukan berdasarkan izin Bupati Kutai Barat dan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan perusahaan.

PLN juga disebut berpendapat bahwa pemberian ganti rugi atau kompensasi berlaku pada kategori penggunaan tanah tertentu, seperti jaringan tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi, sedangkan pemasangan tiang jaringan distribusi menuju rumah warga dinilai tidak masuk kategori yang dimaksud.

Argumentasi tersebut justru memunculkan pertanyaan dari pemilik tanah: apakah kepentingan umum secara otomatis menghapus hak warga atas tanah yang digunakan maupun kerusakan yang timbul akibat pekerjaan?

Regulasi ketenagalistrikan dipertanyakan

Dalam naskah keberatan, pemilik rumah turut mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2022, khususnya Pasal 32 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2), yang mengatur mengenai penggunaan tanah dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, termasuk ganti rugi dan kompensasi.

Selain itu, ia menyinggung Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, Pasal 33 hingga Pasal 35, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 30 ayat (1).

Pemilik rumah juga mengutip ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait perubahan peraturan Cipta Kerja, yang menurutnya mengatur ketentuan mengenai ganti rugi atas penggunaan tanah serta kompensasi apabila penggunaan tanah secara tidak langsung menimbulkan berkurangnya nilai ekonomis tanah, bangunan maupun tanaman.

Kepentingan umum bukan berarti hak warga boleh diabaikan

Persoalan ini menjadi penting untuk mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak PLN, terutama terkait dasar pelaksanaan pekerjaan, mekanisme pemberitahuan kepada pemilik tanah, status penggunaan lahan, serta alasan penolakan atas tuntutan ganti rugi atau kompensasi.

Jika benar terdapat penggunaan tanah pribadi dan kerusakan halaman rumah akibat pekerjaan, maka aspek hak pemilik tanah dan mekanisme pemulihan kerusakan patut mendapat penjelasan yang transparan.

Hingga berita ini disusun, naskah belum memuat klarifikasi langsung dari pihak Manager PLN ULP Melak berinisial APR terkait keberatan pemilik rumah maupun dasar hukum penolakan kompensasi. Media akan membuka ruang bagi PLN untuk memberikan penjelasan dan tanggapan atas persoalan tersebut.

Bersambung ke edisi berikutnya.

Tim Investigasi Media KPK

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
×
Banner Iklan 1
Banner Iklan 2
Banner Iklan 3