Uncategorized

PROYEK DRAINASE LINGGANG MAPAN DISOROT! TANPA PAPAN INFORMASI, MATERIAL BERSERAKAN DI JALAN, WARGA JADI KORBAN KECELAKAAN

 

 

KUTAI BARAT, Media K-PK – Pelaksanaan proyek pembangunan drainase di Jalan Poros Linggang Mapan RT 01, tepatnya di dekat Simpang Juhan Asa, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, menuai sorotan tajam.

Proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru memunculkan sejumlah persoalan serius. Mulai dari tidak ditemukannya papan informasi proyek, minimnya rambu-rambu keselamatan, tumpukan material di badan jalan, hingga dugaan pelaksanaan pekerjaan yang tidak rapi dan kurang memperhatikan aspek keselamatan pengguna jalan.

Hasil pantauan Tim Investigasi Media Koran Pemantau Korupsi (KPK) pada Kamis, 22 Oktober 2026, sekitar pukul 14.46 WITA, menemukan pekerjaan drainase sedang berlangsung di pinggir Jalan Poros Linggang Mapan RT 01.

Ironisnya, di sekitar lokasi pekerjaan tidak ditemukan papan informasi yang menjelaskan nama kegiatan, nilai anggaran, sumber dana, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas maupun jangka waktu pelaksanaan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan proyek. Masyarakat berhak mengetahui pekerjaan apa yang sedang dilaksanakan, berapa nilai anggarannya, serta siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengerjaannya.

MATERIAL BERSERAKAN, KESELAMATAN PENGGUNA JALAN DIPERTANYAKAN

Persoalan lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah penempatan material proyek berupa batu kali, batu gunung, pasir, serta drum bekas yang terlihat menumpuk di sepanjang lokasi pekerjaan, bahkan sebagian berada di badan jalan.

Kondisi tersebut dinilai mengganggu arus lalu lintas dan berpotensi membahayakan pengendara yang melintas, terlebih apabila tidak disertai rambu peringatan, pembatas area pekerjaan, maupun pengaturan lalu lintas yang memadai.

 

Tim investigasi juga menyoroti minimnya perlengkapan keselamatan kerja (K3). Di lokasi yang dipantau, disebutkan tidak terlihat garis pengaman dan jaring pengaman yang memadai. Selain itu, pekerja diduga belum dilengkapi perlengkapan keselamatan seperti helm, rompi, dan sepatu pelindung.

 

Dari sisi fisik pekerjaan, pasangan batu drainase terlihat kurang rapi. Tim juga menemukan indikasi yang perlu diperiksa lebih lanjut terkait ketebalan plesteran dinding, kelurusan pasangan batu, serta kualitas pengecoran lantai dasar drainase.

 

Temuan visual tersebut tentu perlu diuji melalui pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang guna memastikan apakah pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dan dokumen kontrak.

 

NAAS! PENGENDARA BERSAMA DUA ANAKNYA ALAMI KECELAKAAN

 

Persoalan keselamatan di lokasi proyek bukan sekadar kekhawatiran. Seorang warga yang menjadi narasumber Media K-PK mengaku mengalami kecelakaan saat melintasi kawasan pekerjaan drainase tersebut bersama kedua anaknya.

 

Menurut keterangan korban, peristiwa terjadi sekitar pukul 05.00 WITA ketika dirinya hendak menyeberang menuju tempat kerja untuk mengikuti kegiatan senam pagi di perusahaan tempatnya bekerja.

 

Saat melintasi Jalan Linggang Mapan RT 01, roda kendaraan yang dikemudikannya menginjak ceceran batu dan pasir yang berserakan di badan jalan.

 

Akibatnya, kendaraan diduga kehilangan daya cengkeram dan tergelincir. Korban kehilangan kendali hingga mobil menghantam dinding drainase, masuk ke lubang pekerjaan, dan terseret.

 

Benturan tersebut mengakibatkan pintu kiri kendaraan rusak dan terlipat ke dalam. Bahkan, roda depan sebelah kiri dilaporkan terlepas.

 

Lebih memprihatinkan, korban bersama kedua anaknya mengalami luka-luka. Korban mengaku mengalami benturan kepala ke kaca depan mobil dan luka di bagian tangan. Salah satu anaknya juga mengalami luka pada bibir hingga mengeluarkan darah akibat benturan di dalam kendaraan.

 

Peristiwa ini menjadi peringatan serius bahwa pekerjaan infrastruktur yang tidak disertai pengamanan memadai dapat menimbulkan risiko nyata bagi masyarakat.

 

KORBAN MENGAKU BELUM MENDAPATKAN TANGGUNG JAWAB

 

Tidak hanya mengalami luka dan kerusakan kendaraan, korban juga mengaku kecewa terhadap sikap pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan drainase tersebut.

 

Pasalnya, sejak kejadian kecelakaan, menurut pengakuan korban, belum ada pihak penanggung jawab proyek yang datang menjenguk ataupun menunjukkan itikad baik untuk membantu menyelesaikan kerugian yang dialaminya.

 

” Sampai saat ini belum ada pihak proyek yang datang menjenguk saya dan anak-anak. Apalagi memberikan bantuan untuk menanggung kerugian akibat kecelakaan ini,” ungkap korban kepada Tim Media K-PK.

 

Keluhan serupa juga disampaikan warga sekitar. Mereka menilai penumpukan material dan ceceran pasir serta batu di badan jalan telah berlangsung cukup lama sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya.

 

TIGA KALI KONFIRMASI, PENANGGUNG JAWAB PROYEK BELUM MERESPONS

 

Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, Tim Media K-PK telah berupaya meminta klarifikasi kepada pihak penanggung jawab proyek melalui pesan WhatsApp sebanyak tiga kali.

 

Namun, hingga berita ini diterbitkan, menurut catatan tim investigasi, belum ada tanggapan ataupun jawaban dari pihak yang dikonfirmasi.

 

Sikap diam tersebut tentu belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Akan tetapi, keterbukaan informasi dan penjelasan dari pelaksana kegiatan sangat diperlukan agar persoalan ini tidak terus menjadi tanda tanya di tengah masyarakat.

 

INSPEKTORAT DAN APH DIMINTA TURUN TANGAN

 

Atas sejumlah temuan tersebut, Tim Investigasi Media K-PK mendorong Inspektorat Kabupaten Kutai Barat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan pemeriksaan langsung terhadap proyek drainase Jalan Poros Linggang Mapan RT 01.

 

Pemeriksaan perlu mencakup kelengkapan administrasi proyek, keterbukaan informasi anggaran, kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, kualitas pasangan batu, pengecoran lantai drainase, hingga penerapan standar keselamatan kerja dan pengamanan lalu lintas.

 

Aparat penegak hukum (APH) juga diharapkan melakukan penelaahan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Perlu menjadi perhatian bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 274 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur larangan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan beserta ketentuan sanksinya.

 

Masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang menanggung risiko akibat pekerjaan pembangunan yang mengabaikan keselamatan.

 

Proyek infrastruktur dibangun menggunakan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, transparansi, kualitas pekerjaan, dan keselamatan masyarakat tidak boleh dipandang sebagai urusan sampingan.

Media K-PK akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi bagi kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta instansi terkait demi memperoleh informasi yang berimbang dan mengungkap fakta sebenarnya.

Bersambung ke edisi berikutnya.

Tim Investigasi Media K-PK – Kutai Barat

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
×
Banner Iklan 1
Banner Iklan 2
Banner Iklan 3