JABAR-JATENG-D.I.Y

Anggaran Rp150 Juta, Pembangunan TK Wahana Wanita di Cimanggu Disorot, Pasir Laut Diduga Digunakan

Pengawasan Proyek Dipertanyakan, Aktivis Cimanggu Siapkan Audiensi dan Laporan ke APH

PANDEGLANG, Media K-PK โ€“ Pembangunan gedung TK Wahana Wanita yang berlokasi di Kampung Cegog, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, menjadi sorotan publik. Proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp150 juta tersebut diduga menggunakan pasir laut sebagai salah satu material bangunan.

Dugaan penggunaan pasir laut serta kondisi pekerjaan yang dinilai perlu mendapat perhatian menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian material dengan spesifikasi teknis dan kualitas hasil pembangunan. Selain itu, sistem pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut juga turut dipertanyakan.

Pasalnya, setiap pembangunan gedung harus mengacu pada standar teknis dan spesifikasi material yang telah ditetapkan agar kualitas serta ketahanan konstruksi dapat terjamin. Oleh karena itu, dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi perlu mendapatkan pemeriksaan dari instansi berwenang.

Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah TK Wahana Wanita, Ibu Wiga, menyampaikan bahwa penggunaan pasir laut diperbolehkan oleh pihak kejaksaan. Ia juga menyebutkan bahwa dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek), penggunaan pasir laut disebut diperbolehkan. Menurut keterangannya, pengawas kegiatan juga mengetahui penggunaan material tersebut.

Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak kejaksaan maupun instansi teknis terkait guna memastikan apakah penggunaan pasir laut dalam pembangunan tersebut memang diperbolehkan dan telah memenuhi persyaratan teknis konstruksi.

Masyarakat berharap dinas terkait bersama pihak pengawas segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap material yang digunakan maupun hasil pekerjaan fisik. Pemeriksaan tersebut dinilai penting guna memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, serta ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, aktivis di wilayah Cimanggu menyatakan akan segera melayangkan surat permohonan audiensi kepada dinas terkait. Selain itu, mereka juga berencana menyampaikan laporan pengaduan (Lapdu) kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Pihak pelaksana kegiatan, pengawas proyek, serta instansi yang bertanggung jawab diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai spesifikasi material, proses pelaksanaan pekerjaan, dan mekanisme pengawasan pembangunan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga keberimbangan informasi serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

(Rubel)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
×
Banner Iklan 1
Banner Iklan 2
Banner Iklan 3