Saat Rakyat Menunggu Air, Panggung Carnaval Disiapkan: Ada Apa dengan Prioritas Bupati Citra?

Pangandaran, Media KPK.co.id — Ketika sebagian masyarakat mulai kesulitan mendapatkan air bersih, persiapan panggung hiburan justru menjadi perhatian publik. Di tengah kekeringan yang dilaporkan melanda sembilan kecamatan, rencana rangkaian Carnaval dalam Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran kembali memantik kritik.

Polemik perayaan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran memang belum sepenuhnya mereda. Sebelumnya, publik dibuat bertanya-tanya terkait surat imbauan pengumpulan infak dan sedekah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan nominal “serba 14”, mulai Rp14 ribu hingga Rp1,4 juta.

Kini, perhatian publik bergeser pada rencana penyelenggaraan Carnaval dan sejumlah rangkaian kegiatan Milangkala. Pertanyaan yang kemudian muncul sederhana: di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kekeringan, apakah pesta dan kebutuhan dasar rakyat sudah ditempatkan pada skala prioritas yang tepat?

Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor B/000/3056/SETDA/2026 tertanggal 24 September 2026 mencantumkan pilihan nominal infak mulai Rp14.000, Rp140.000 hingga Rp1.400.000.

Pemkab Pangandaran dan panitia sebelumnya menjelaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi kegiatan sosial dan akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk membiayai kegiatan Milangkala.

Meski demikian, polemik mengenai mekanisme penghimpunan dana tersebut belum sepenuhnya berakhir. Aliansi Aktivis Jawa Barat dan DPRD Pangandaran juga telah menyoroti persoalan tersebut serta meminta adanya kejelasan.

Kritik Jeje: Saat Rakyat Butuh Air, Mengapa Harus Ada Pesta?

Sorotan terhadap rencana Carnaval semakin menguat setelah mantan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, menyampaikan kritik terkait urgensi penyelenggaraan pesta di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kekeringan.

Saat dimintai tanggapan media, Kamis (8/10/2026), Jeje mempertanyakan sumber pembiayaan Carnaval sekaligus meminta pemerintah lebih memprioritaskan masyarakat terdampak kekeringan.

«“Terkait membuat pesta Carnaval uang dari mana? Dinas-dinas katanya efisiensi anggaran, terus desa-desa juga uang dari mana? Kalaupun ada uang, mendingan buat menanggulangi kepentingan rakyat yang terkena dampak kekeringan.”»

Pernyataan tersebut menambah panjang daftar pertanyaan publik mengenai prioritas Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menggunakan sumber daya yang tersedia.

Kekeringan Meluas, Air Bersih Menjadi Persoalan

Kritik tersebut muncul di tengah kondisi kekeringan yang memang tengah menjadi perhatian pemerintah daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran menyebut sejumlah wilayah menghadapi kondisi siaga kekeringan akibat musim kemarau. Distribusi air bersih pun telah dilakukan kepada masyarakat terdampak.

Jeje menilai persoalan kekeringan semestinya mendapatkan perhatian serius melalui koordinasi lintas perangkat daerah.

“Sampai sejauh ini saya belum mendengar ada Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan kekeringan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi ketersediaan air bersih yang mulai terbatas di sejumlah wilayah.

“Artinya, suplai air bersih terbatas. Dan menurut informasi dikhawatirkan kemarau akan panjang sampai November hingga Desember,” katanya.

Menurut Jeje, apabila kondisi tersebut terus berlangsung, pemerintah harus mempersiapkan langkah antisipasi agar masyarakat tidak semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

“Ini adalah krisis. Kenapa harus ada pesta yang berpotensi menghabiskan uang banyak?” tegasnya.

Sembilan Kecamatan Terdampak, 27.000 Jiwa Telah Disuplai Air

Data BPBD Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa persoalan kekeringan telah berdampak pada sembilan kecamatan, yakni Cimerak, Cijulang, Parigi, Cigugur, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang, Padaherang, dan Mangunjaya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menyampaikan bahwa distribusi air bersih telah dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak.

“Hingga hari ini kami telah menyuplai air kepada 27.000 jiwa yang terbagi di 9.494 KK, sembilan kecamatan,” terang Dodo.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekeringan bukan sekadar persoalan administratif. Di balik data 27.000 jiwa terdapat ribuan keluarga yang membutuhkan air untuk minum, memasak, mandi, dan kebutuhan dasar lainnya.

Kondisi tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah daerah mempersiapkan strategi apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.

❮ ❯

Bukan Sekadar Soal Carnaval, Tetapi Soal Prioritas

Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebelumnya telah memberikan penjelasan bahwa perayaan Milangkala ke-14 tidak akan membebani APBD dalam jumlah besar.

Bupati Pangandaran Citra Pitriyami juga telah membantah kabar mengenai anggaran Rp2 miliar untuk kegiatan Milangkala dan menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah tengah mengalami defisit.

Pemkab juga menjelaskan bahwa sejumlah kegiatan hiburan mendapatkan dukungan dari pihak ketiga.

Namun, penjelasan tersebut belum otomatis mengakhiri pertanyaan publik.

Jika kegiatan Carnaval memang tidak menggunakan anggaran APBD dalam jumlah besar, maka publik tetap berhak mengetahui secara transparan dari mana sumber pembiayaannya, berapa nilainya, kegiatan apa saja yang mendapat dukungan pihak ketiga, serta apakah terdapat penggunaan fasilitas maupun sumber daya pemerintah.

Sebab persoalannya bukan semata-mata apakah Carnaval boleh digelar atau tidak.

Persoalan utamanya adalah prioritas.

Ketika sebagian masyarakat membutuhkan air bersih dan BPBD harus mendistribusikan air ke sembilan kecamatan, pemerintah dituntut menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Pangandaran tentu berhak merayakan hari jadinya. Budaya lokal juga layak ditampilkan dan diapresiasi. Namun, jangan sampai gemerlap panggung perayaan lebih terlihat dibanding persoalan masyarakat yang sedang membutuhkan air bersih.

Jangan sampai suara musik Carnaval lebih terdengar daripada suara warga yang menunggu bantuan air.

Publik Menunggu Transparansi Bupati Citra

Di tengah polemik tersebut, publik patut mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai sejumlah hal.

Berapa sebenarnya anggaran yang bersumber dari APBD? Berapa dana yang berasal dari sponsor atau pihak ketiga? Apa saja fasilitas pemerintah yang digunakan? Berapa kebutuhan anggaran untuk penanganan kekeringan dan distribusi air bersih?

Tidak kalah penting, masyarakat juga perlu mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menyiapkan skenario apabila kekeringan berlangsung hingga November bahkan Desember.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan semata-mata untuk mempersoalkan sebuah kegiatan hiburan. Transparansi justru diperlukan agar tidak muncul prasangka di tengah masyarakat.

Sebab pemerintahan bukan hanya tentang panggung, baliho, seremoni dan tepuk tangan.

Pemerintahan justru diuji ketika rakyat berada dalam kesulitan.

Di situlah keberpihakan pemerintah terlihat—bukan dari seberapa meriah sebuah pesta digelar, tetapi dari seberapa cepat kebutuhan masyarakat ditangani.

Karena itu, kritik Jeje Wiradinata dan keresahan publik semestinya dijawab dengan data, transparansi, koordinasi dan tindakan nyata.

Jika kekeringan memang telah membutuhkan penanganan serius, konsolidasi lintas perangkat daerah harus diperkuat. Distribusi air bersih harus dipastikan berjalan, wilayah terdampak harus dipetakan, dan skenario menghadapi kemarau berkepanjangan harus disiapkan.

Dan apabila pemerintah tetap memilih menggelar Carnaval, maka publik berhak memperoleh penjelasan yang sederhana namun penting:

Uangnya dari mana, digunakan untuk apa, dan mengapa kegiatan tersebut tetap menjadi prioritas ketika sebagian masyarakat sedang berjuang mendapatkan air bersih?

Susanti / N