SUMSEL-LAMPUNG-BABEL

TRANSPARANSI DANA DESA TANJUNG BARU DISOROT: BPD DIDUGA TAK DILIBATKAN DALAM TINDAK LANJUT LHP INSPEKTORAT DAN BPKP

BATURAJA, OKU | MEDIA KPK – Tata kelola dan transparansi pengelolaan keuangan Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, kini menjadi sorotan. Pasalnya, muncul dugaan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat tidak pernah menerima penyampaian informasi maupun dilibatkan dalam pembahasan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten OKU dan BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.

Dugaan tersebut mengarah pada mekanisme keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban Kepala Desa Tanjung Baru, Subri Bustan, ST, dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana fungsi pengawasan BPD dijalankan, khususnya dalam memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DANA DESA RP1,61 MILIAR PER TAHUN, TRANSPARANSI DIPERTANYAKAN

Desa Tanjung Baru diketahui berstatus Desa Mandiri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pagu Dana Desa pada tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 disebut mencapai sekitar Rp1,61 miliar per tahun.

Dengan besarnya anggaran yang dikelola, pemerintah desa dituntut menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

Namun, apabila benar BPD tidak memperoleh informasi mengenai substansi hasil pemeriksaan maupun perkembangan tindak lanjut LHP, hal tersebut patut menjadi perhatian serius.

Sebab, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

FUNGSI PENGAWASAN BPD JANGAN SAMPAI TERABAIKAN

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, pengawasan tersebut penting untuk memastikan APBDes dilaksanakan sesuai ketentuan dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa mengatur mekanisme pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Ketentuan mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan juga perlu dilihat berdasarkan jenis pemeriksaan, lembaga pemeriksa, serta rekomendasi yang tercantum dalam masing-masing laporan.

Oleh karena itu, substansi LHP, rekomendasi pemeriksaan, dan bukti penyelesaiannya perlu diperjelas agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK JADI TUNTUTAN

Persoalan ini juga berkaitan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dan penggunaan anggaran publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat dokumen pemeriksaan yang dimohonkan masyarakat, pemerintah desa maupun badan publik terkait perlu memberikan pelayanan informasi melalui mekanisme yang berlaku, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.

Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

BPD DAN INSPEKTORAT DIDESAK SEGERA BERTINDAK

Ketua DPC LSM PETIR bersama sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai persoalan ini perlu segera mendapat perhatian. BPD didorong menggunakan kewenangan kelembagaannya untuk meminta penjelasan resmi kepada Kepala Desa Tanjung Baru terkait keberadaan LHP, rekomendasi pemeriksaan, serta perkembangan tindak lanjutnya.

BPD juga didorong menggelar rapat kerja pengawasan sesuai kewenangannya guna memperoleh penjelasan yang transparan dan memastikan tidak ada rekomendasi pemeriksaan yang diabaikan.

Apabila ditemukan hambatan dalam memperoleh informasi atau indikasi ketidakpatuhan terhadap rekomendasi pemeriksaan, persoalan tersebut dapat disampaikan kepada Camat Baturaja Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), maupun Inspektorat Kabupaten OKU untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Publik tentu berharap pengelolaan Dana Desa Tanjung Baru berjalan secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

REDAKSI MENUNGGU HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Media KPK masih membuka ruang bagi Kepala Desa Tanjung Baru, Subri Bustan, ST, untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi resmi.

Klarifikasi tersebut diperlukan guna menjelaskan apakah LHP Inspektorat Kabupaten OKU dan BPKP Perwakilan Sumatera Selatan benar telah diterbitkan, apa saja rekomendasi yang diberikan, bagaimana tindak lanjutnya, serta apakah BPD telah memperoleh informasi terkait hasil pemeriksaan tersebut.

Media KPK menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers. Setiap pihak yang disebutkan tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan tanggapan secara proporsional.

Transparansi anggaran desa bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru keterbukaan merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

(JW/TEAM)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
×
Banner Iklan 1
Banner Iklan 2
Banner Iklan 3