Media KPK Soroti Jawaban Puskesmas Sumberjaya Tanpa Nomor Surat dan Belum Menjawab Substansi Konfirmasi Terkait Anggaran Rp1,09 Miliar
BEKASI, Media KPK
Polemik keterbukaan informasi penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2025 di UPTD Puskesmas Sumberjaya, Kabupaten Bekasi, menjadi perhatian Media Koran Pemantau Korupsi (KPK).Pasalnya, surat jawaban yang diberikan PPID Pelaksana UPTD Puskesmas Sumberjaya atas permohonan konfirmasi media tersebut diketahui tidak mencantumkan nomor surat. Selain persoalan administrasi, substansi jawaban yang diberikan juga dinilai belum menjawab sejumlah pertanyaan yang sebelumnya disampaikan secara tertulis oleh tim Media KPK.
Sebelumnya, Media Koran Pemantau Korupsi telah melayangkan surat konfirmasi Nomor 002/KONF/KPK-JKT/BIRO-BKS/XI/2026 tertanggal 9 November 2026 kepada Kepala UPTD Puskesmas Sumberjaya.Konfirmasi tersebut berkaitan dengan hasil penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang mencatat sebanyak 91 paket belanja dengan total nilai Rp1.096.568.113 atau sekitar Rp1,09 miliar.Adapun sumber anggaran tersebut terdiri dari BLUD sebesar Rp875.466.677, APBD Perubahan sebesar Rp109.994.500, dan APBD sebesar Rp111.106.936.
Dalam surat konfirmasi pertama, Media KPK meminta penjelasan secara terperinci mengenai berbagai kegiatan belanja, mulai dari pengadaan obat-obatan, bahan kimia, tagihan listrik dan internet, bimbingan teknis, makanan dan minuman, pemeliharaan peralatan, pengadaan alat kesehatan, pembangunan canopy, jasa konsultansi, hingga pergeseran anggaran.
Jawaban Lebih Banyak Menguraikan Dasar Hukum
Namun, setelah menerima dan mempelajari jawaban dari PPID Pelaksana Puskesmas Sumberjaya, tim media menilai penjelasan yang diberikan lebih banyak menguraikan dasar hukum mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam surat tersebut, pihak Puskesmas menjelaskan bahwa pengelolaan BLUD bersifat fleksibel berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Selain itu, dijelaskan pula mengenai pencampuran berbagai jenis belanja, perubahan sumber pendanaan dari APBD murni menjadi dana BLUD, pengelolaan pegawai Non-PNS, serta pemberian insentif BLUD.Pihak Puskesmas juga mencantumkan sejumlah peraturan sebagai landasan hukum pengelolaan tersebut.
Akan tetapi, menurut penilaian tim Media KPK, penjelasan tersebut belum menjawab pertanyaan pokok yang disampaikan dalam surat konfirmasi pertama.Media tidak hanya meminta penjelasan mengenai boleh atau tidaknya mekanisme pengelolaan BLUD, tetapi juga meminta rincian bagaimana anggaran tersebut dilaksanakan, berapa nilai yang benar-benar direalisasikan, siapa penyedianya, barang apa yang dibeli, serta bagaimana pertanggungjawaban setiap kegiatan.
Administrasi Surat Jawaban Turut Dipertanyakan
Surat jawaban Puskesmas Sumber Jaya atas permintaan konfirmasi dari media KPK menjadi perhatian. Pasalnya, surat jawaban yang diterima pihak media tersebut diketahui tidak mencantumkan nomor surat sebagaimana lazimnya administrasi surat resmi instansi pemerintahan.Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tertib administrasi tata naskah dinas di lingkungan Puskesmas Sumber Jaya, khususnya terkait pencatatan dan penerbitan surat keluar.
Media KPK menilai, setiap jawaban resmi dari instansi pemerintah seharusnya memperhatikan ketentuan tata naskah dinas agar dokumen memiliki identitas administrasi yang jelas, dapat ditelusuri, serta dapat dipertanggungjawabkan.Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena surat jawaban yang disampaikan kepada media merupakan bagian dari proses klarifikasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan keterbukaan informasi publik.
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan tersebut, penomoran merupakan salah satu unsur penting dalam tata naskah dinas, termasuk pada naskah dinas keluar yang telah ditandatangani pejabat berwenang. Atas kondisi tersebut, mempertanyakan apakah surat jawaban Puskesmas Sumber Jaya telah diregistrasi dalam buku agenda surat keluar dan apakah dokumen tersebut benar-benar merupakan jawaban resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang
Sejumlah Anggaran Masih Memerlukan Penjelasan
Salah satu pos yang menjadi perhatian adalah 29 paket belanja makanan dan minuman dengan total nilai Rp109.994.500.Media meminta penjelasan mengenai jumlah kegiatan, jumlah peserta, harga satuan konsumsi, nama penyedia, serta bukti pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.
Selain itu, terdapat belanja modal pembangunan canopy senilai Rp59.109.000 yang juga memerlukan penjelasan mengenai lokasi, ukuran, spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), pelaksana pekerjaan, serta berita acara serah terima.
Begitu pula dengan pengadaan komputer, alat laboratorium, alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, dan berbagai kegiatan pemeliharaan peralatan yang membutuhkan penjelasan mengenai jumlah unit, harga satuan, penyedia, serta hasil pekerjaan.
Menurut tim media, keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyampaikan dasar hukum pengelolaan keuangan, tetapi juga perlu memberikan penjelasan yang dapat menggambarkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Media KPK Siapkan Surat Konfirmasi Kedua
Atas belum terjawabnya sejumlah pertanyaan tersebut, Media Koran Pemantau Korupsi akan melayangkan surat konfirmasi kedua kepada Kepala UPTD Puskesmas Sumberjaya.
Dalam surat lanjutan tersebut, Media KPK akan meminta penjelasan mengenai status resmi surat jawaban sebelumnya sekaligus meminta rincian realisasi anggaran, dokumen pengadaan, bukti penerimaan barang, bukti pembayaran, serta laporan pertanggungjawaban kegiatan Tahun Anggaran 2025.
Media KPK menegaskan bahwa konfirmasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik dan fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran pelayanan kesehatan, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik dapat terjaga (Dongan S)

