PILIHANSUMSEL-LAMPUNG-BABEL

SURAT KLARIFIKASI KORAN KPK RESMI DITERIMA KETUA BPD TANJUNG BARU, SUGIARTO WIJAYA, ST

Tim Investigasi Tunggu Jawaban Tertulis dalam 3 x 24 Jam

BATURAJA, MEDIA K-PK – Surat klarifikasi Koran Pemantau Korupsi (Koran KPK) Nomor: 057/KONFIRMASI-BPD/KPK-OKU/XI/2026 terkait pengelolaan Dana Desa Tanjung Baru Tahun Anggaran 2023–2026 serta informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat dan BPKP Sumatera Selatan, telah diterima secara langsung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Baru, Sugiarto Wijaya, ST.

Penyerahan surat tersebut berlangsung pada Selasa, 18 November 2026, sekitar pukul 10.19 WIB, di Desa Tanjung Baru. Dalam dokumentasi penyerahan, Sugiarto Wijaya terlihat memegang amplop surat klarifikasi Koran KPK sebagai bukti bahwa surat telah diterima secara langsung.

Surat tersebut merupakan bagian dari upaya konfirmasi dan permintaan Hak Jawab atas sejumlah informasi serta laporan masyarakat yang sedang ditelusuri Tim Investigasi Koran Pemantau Korupsi.

Adapun beberapa pokok persoalan yang dimintakan klarifikasi kepada Ketua BPD, antara lain:

  1. Informasi dari masyarakat dan hasil penelusuran awal Tim Investigasi Koran KPK mengenai dugaan bahwa anggota BPD belum pernah menerima salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat dan BPKP Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025.
  2. Terkait Surat Klarifikasi Koran KPK Nomor 056 yang sebelumnya ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Baru mengenai dugaan persoalan dalam pengelolaan Dana Desa dengan nilai anggaran yang disebut mencapai Rp5,137 miliar.
  3. Permintaan kepada BPD agar menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, termasuk mempertimbangkan pemanggilan Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah apabila diperlukan untuk memperoleh penjelasan dan transparansi kepada masyarakat.

TIM INVESTIGASI: INI MASIH TAHAP KONFIRMASI, BUKAN VONIS

Tim Investigasi Koran Pemantau Korupsi menegaskan bahwa seluruh informasi tersebut masih dalam tahap penelusuran dan konfirmasi. Oleh karena itu, belum dapat disimpulkan sebagai bentuk pelanggaran ataupun penyimpangan yang telah terbukti.

“Kami mengapresiasi keterbukaan Bapak Sugiarto Wijaya, ST yang telah menerima surat klarifikasi secara langsung. Kami berharap beliau dapat memberikan jawaban dan penjelasan tertulis atas sejumlah pertanyaan yang kami sampaikan. Kami menunggu tanggapan tersebut dalam waktu 3 x 24 jam sebagaimana tenggat yang tercantum dalam surat klarifikasi,” ujar Tim Investigasi Koran Pemantau Korupsi.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua BPD Tanjung Baru masih memiliki kesempatan untuk mempelajari dan memberikan tanggapan atas surat tersebut.

Koran Pemantau Korupsi menegaskan tetap membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi Ketua BPD, Kepala Desa, maupun pihak-pihak terkait lainnya demi menjaga keberimbangan informasi dan memenuhi prinsip pemberitaan yang profesional.

(JW/TIM INVESTIGASI KORAN PEMANTAU KORUPSI)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
×
Banner Iklan 1
Banner Iklan 2
Banner Iklan 3