SUMSEL-LAMPUNG-BABEL

MANAJER PLN ULP BATURAJA TRIYO INDRAWAN DISOROT! BERULANG KALI HENDAK DIKONFIRMASI, TIM INVESTIGASI KLAIM BELUM BERHASIL BERTEMU

BATURAJA, OKU โ€“ Media K-PK

Sikap Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Triyo Indrawan, menjadi sorotan Tim Investigasi Gabungan Wartawan Indonesia (GWI). Pasalnya, tim tersebut mengaku telah beberapa kali mendatangi kantor PLN ULP Baturaja untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum instalatir, namun hingga Senin (17/11/2026) belum berhasil bertemu langsung dengan manajer yang bersangkutan.

Kedatangan Tim Investigasi GWI disebut telah dilengkapi surat tugas, kartu pers, serta surat permintaan klarifikasi resmi. Tujuannya untuk memperoleh penjelasan langsung dari pihak PLN mengenai sejumlah keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan biaya di luar ketentuan dalam pelayanan pemasangan baru maupun penambahan daya listrik.

Namun, menurut keterangan tim, setiap kali mendatangi kantor PLN, mereka memperoleh informasi bahwa manajer sedang rapat, bertugas di lapangan, menerima tamu, atau tidak berada di tempat.

“Kami datang secara baik-baik dengan identitas dan surat tugas yang jelas. Kami hanya ingin meminta klarifikasi agar pemberitaan berimbang. Namun, beberapa kali datang, kami belum berhasil bertemu dengan manajer. Tentu kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagi kami,” ungkap salah seorang anggota Tim Investigasi GWI kepada Koran Pemantau Korupsi, Senin (17/11/2026).

Tim Investigasi menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk mencari persoalan ataupun membuat kegaduhan, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial dan tugas jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

DUGAAN PUNGLI INSTALATIR JADI PERTANYAAN

Persoalan utama yang hendak diklarifikasi berkaitan dengan sejumlah keluhan masyarakat Kabupaten OKU mengenai dugaan pungutan tambahan oleh oknum instalatir yang dikaitkan dengan pelayanan PLN.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun tim, terdapat beberapa persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan resmi.

1. Dugaan Mark-Up Biaya Pemasangan Baru

Sejumlah warga mengeluhkan adanya permintaan biaya tambahan di luar tarif resmi, dengan berbagai alasan seperti biaya survei, tiang, kabel, hingga biaya percepatan pemasangan.

2. Dugaan Pungutan dalam Proses Tambah Daya

Muncul pula keluhan mengenai dugaan permintaan uang tambahan agar proses penambahan daya listrik dapat dipercepat. Informasi ini perlu diklarifikasi untuk memastikan apakah terdapat praktik percaloan atau pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

3. Oknum Mengatasnamakan PLN

Tim juga menerima informasi mengenai pihak-pihak yang mengaku sebagai petugas PLN atau mitra PLN dalam menawarkan jasa pemasangan maupun pengurusan layanan kelistrikan. Status dan legalitas pihak-pihak tersebut perlu dipastikan oleh manajemen PLN.

4. Dugaan Pembayaran Tanpa Bukti Resmi

Persoalan lainnya adalah dugaan pembayaran tambahan secara tunai tanpa disertai bukti transaksi resmi. Jika benar terjadi, praktik tersebut perlu ditelusuri agar masyarakat tidak dirugikan.

Salah seorang warga Baturaja yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku pernah dimintai biaya tambahan.

“Kalau pembayaran resmi tentu ada bukti pembayarannya. Tetapi ketika ada permintaan uang tambahan, kami bingung karena tidak mendapatkan kwitansi resmi. Kami berharap PLN memberikan penjelasan agar masyarakat tidak dirugikan,” ungkap warga tersebut.

TIM INVESTIGASI TEGASKAN TIDAK MENUDUH MANAJER PLN

Tim Investigasi GWI menegaskan bahwa dugaan pungutan liar tersebut bukan tuduhan terhadap Triyo Indrawan secara pribadi. Klarifikasi justru diperlukan untuk mengetahui apakah pihak-pihak yang disebut dalam keluhan masyarakat merupakan instalatir resmi, mitra kerja PLN, atau pihak lain yang tidak memiliki kewenangan.

“Kami tidak pernah menuduh Pak Triyo melakukan pungli. Kami hanya meminta penjelasan mengenai status instalatir, ketentuan tarif resmi pemasangan baru dan tambah daya, serta langkah PLN apabila ditemukan oknum yang menyalahgunakan nama perusahaan,” tegas tim.

Menurut mereka, penjelasan resmi dari manajemen PLN sangat diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

KETERBUKAAN INFORMASI DAN HAK JAWAB

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, pers memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sementara itu, Pasal 5 Ayat (1) undang-undang yang sama mengatur kewajiban pers untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma serta asas praduga tak bersalah.

Adapun keterbukaan informasi publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Namun, pemberian informasi tetap harus memperhatikan klasifikasi informasi, kewenangan, serta mekanisme permohonan yang berlaku.

Tim Investigasi menyatakan akan mempertimbangkan penyampaian pengaduan kepada pihak terkait, termasuk manajemen PLN yang lebih tinggi, apabila permintaan klarifikasi tidak memperoleh tanggapan.

“Kami berharap PLN ULP Baturaja tidak menutup diri terhadap pertanyaan media. Justru melalui klarifikasi, persoalan ini bisa menjadi terang. Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan penjelasannya kepada masyarakat,” ujar salah seorang anggota tim.

HAK JAWAB PLN TETAP TERBUKA

Hingga berita ini diterbitkan, berdasarkan keterangan Tim Investigasi, Manajer PLN ULP Baturaja Triyo Indrawan belum berhasil ditemui dan belum memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan masyarakat mengenai dugaan pungutan tambahan oleh oknum instalatir.

 

Redaksi Koran Pemantau Korupsi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Manajer PLN ULP Baturaja maupun pihak PT PLN (Persero) untuk memberikan penjelasan, bantahan, atau informasi tambahan demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian manajemen PLN agar pelayanan kepada masyarakat berjalan transparan, sesuai ketentuan, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Catatan Redaksi: Seluruh informasi mengenai dugaan pungutan liar dalam pemberitaan ini masih memerlukan pembuktian dan verifikasi lebih lanjut. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memberikan kesempatan kepada seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi.

(JW/TIM INVESTIGASI)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
×
Banner Iklan 1
Banner Iklan 2
Banner Iklan 3